Wamenkeu Harap Bonus Demografi Bisa Maksimal Dimanfaatkan

tirto.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, mengatakan terdapat sisi negatif dari adanya bonus demografi yang kini tengah dialami oleh Indonesia, yakni penduduk usia produktif harus menanggung penduduk yang mulai menua pada 2035-2040.

"Beyond 2035-2040, kalau kita lihat grafik itu, dependency ratio kita mengalami peningkatan. Artinya penduduk yang produktif harus menanggung beban terhadap penduduk yang non-produktif," ucap Juda dalam forum yang diadakan Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

"Dalam hal ini, setelah 2040, maka harus menanggung penduduk yang menua," lanjut dia.

Karena itu, Juda menyebutkan Pemerintah RI harus memaksimalkan bonus demografi yang kini terjadi. Sebab, bonus demografi itu disebut tidak akan terulang dalam waktu dekat.

Dengan bonus demografi, Indonesia disebut dapat meraih banyak hal, termasuk meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, ia menyadari bonus demografi tidak akan otomatis menjadi bonus ekonomi. Masyarakat yang termasuk bonus demografi disebut harus mendapatkan pelatihan yang mumpuni untuk mencapai peningkatan ekonomi.

"Penduduk usia produktif yang besar hanya akan menjadi keunggulan, jika mereka memiliki pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai," sebut Juda.

"Namun, jika penciptaan pekerjaan tertinggal, keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan, produktivitas jalan lambat, maka kesempatan golden period itu akan terlewatkan. Kita tidak boleh menjadi negara yang menua sebelum menjadi negara yang kaya," sambung dia.

Juda menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Beberapa di antaranya, yakni dengan program pendidikan gratis, Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.

"Hilirisasi dan industrialisasi merupakan salah satu upaya juga untuk mendorong kompleksitas ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah. Ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kita selama satu dekade terakhir ini," ucapnya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengakui Indonesia masih kekurangan tenaga kerja dalam bidang industri dan manufaktur.

Ia pun membandingkan komptensi tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Korea Selatan. Tenaga kerja Korea Selatan dinilai jauh lebih baik daripada tenaga kerja Tanah Air.

"Bukan hanya program-programnya, tetapi dalam eksekusi dari program-program, mereka memiliki workforce yang sangat, sangat kompeten, workforce yang sangat kompeten untuk mendukung ekspor manufaktur dan sebagainya, yang sayangnya di Indonesia kita miliki, kita kurang, kita kurang," ungkap Hashim di lokasi yang sama.