Menuju konten utama

Buruh Tolak UMP Jakarta Naik Jadi Rp6,13 Juta, Minta Rp6,21 Juta

KSPI berencana gelar aksi lanjutan di Balai Kota dan meminta DPRD DKI Jakarta memanggil Pramono untuk jelaskan pertimbangan penetapan UMP.

Buruh Tolak UMP Jakarta Naik Jadi Rp6,13 Juta, Minta Rp6,21 Juta
Presiden Partai Buruh/Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat Partai Buruh/KSPI menggelar ikrar terhadap Prabowo di Lapangan Ikadai, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026) siang. tirto.id/Naufal
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000. Mereka menilai kenaikan sekitar Rp407.000 belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan memulihkan daya beli pekerja.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi penetapan UMP 2027 menjadi Rp6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Menurut Iqbal, kebijakan pengupahan seharusnya berorientasi pada peningkatan daya beli pekerja, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi antara kepentingan buruh dan pengusaha.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu juga menilai UMP yang ditetapkan belum mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Padahal, kenaikan upah merupakan salah satu instrumen untuk menjaga konsumsi masyarakat dan menggerakkan perekonomian.

Selain persoalan daya beli, Iqbal mengkhawatirkan UMP Jakarta 2027 akan lebih rendah dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Dia memperkirakan upah minimum di ketiga wilayah tersebut berpotensi melampaui UMP Jakarta apabila mengalami kenaikan sekitar 7-8 persen. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi karena proses penetapan upah di daerah bersangkutan belum selesai.

“Pengusaha Bekasi bisa mampu lebih tinggi upahnya. Pengusaha Karawang bisa,” ujar Iqbal.

Iqbal juga mempertanyakan efektivitas fasilitas yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak otomatis menjamin seluruh buruh dan keluarganya memperoleh manfaat karena terdapat persyaratan, kuota, dan keterbatasan akses.

Atas penetapan tersebut, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan langkah hukum melalui penyampaian keberatan kepada gubernur hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka juga berencana menggelar aksi lanjutan di Balai Kota dan meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran yang lebih tinggi dibandingkan upah sektoral di Bekasi dan Karawang. “Buruh meminta Rp6.210.000,” tegas Iqbal.

Ia menyatakan angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan, sehingga penolakan terhadap keputusan gubernur memiliki dasar tuntutan yang jelas.

Iqbal menegaskan KSPI akan terus memperjuangkan revisi melalui dialog, jalur hukum, dan aksi serikat pekerja. Ia juga meminta masyarakat melihat perjuangan kenaikan upah sebagai bagian dari kepentingan bersama untuk memulihkan daya beli. “Buruh akan berjuang,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait LATEST NEWS atau tulisan lainnya dari Athifa Arka Shabira

tirto.id - Flash News
Reporter: Athifa Arka Shabira
Penulis: Athifa Arka Shabira
Editor: Hendra Friana