tirto.id - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mempertanyakan perlakuan Presiden kedua RI Soeharto terhadap ayahnya, Soekarno, yang merupakan presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia.
Megawati menilai perlakuan terhadap Soekarno setelah peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru menyisakan persoalan sejarah. Ia mempertanyakan mengapa seorang presiden pertama yang berjasa memproklamasikan kemerdekaan justru diperlakukan tidak pantas
“Bayangkan, beliau itu Presiden pertama, Proklamator. Tapi coba, diperlakukan seperti itu, mohon dengan segala hormat, oleh Pak Harto. Why?” kata Megawati dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana dan Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Megawati kemudian menyinggung Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) yang berkaitan dengan pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno. Menurutnya, ketetapan tersebut membuat status hukum ayahnya sebagai warga negara Indonesia menjadi tidak jelas.
“Bahwa TAP itu betul-betul membuat beliau itu sebagai warga negara Indonesia, itu seperti tidak punya status,” jelas Megawati.
Ia menilai, persoalan tersebut bukan hanya berdampak terhadap Soekarno secara pribadi, melainkan juga memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.
Megawati mengatakan, masyarakat pada masa itu cenderung kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka lebih banyak mengikuti perintah, memilih diam, dan merasa ragu untuk menyampaikan pendapat.
“Saya berpikir, why? Dan itu, TAP itu, bayangkan, proklamator itu tidak punya status itu benar,” ucap dia.
Megawati juga mempertanyakan apakah hukum di Indonesia memang seharusnya memperlakukan seseorang dengan cara demikian. Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pihak-pihak yang memahami dan memiliki kewenangan di bidang hukum.
“Karena maksud saya, ya iya dong, saya kan kalau mungkin mau apa, kalau ditanya, kan ada bukti. Jadi, dari mereka yang punya hukum, tolong ini masukkan ke sini. Apakah hukum itu memang di Indonesia harusnya seperti itu?” ucapnya.
Ia kemudian mengingatkan pentingnya persoalan tersebut untuk menjadi perhatian agar tidak terus berulang dalam perjalanan bangsa. Megawati khawatir kondisi demikian dapat memengaruhi masa depan Indonesia.
“Makanya saya berpikir, kalau ini begini terus, Republik yang kita cintai ini, saya tidak tahu 100 tahun ke depan jadinya apa. Dan jangan dilupakan,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































