tirto.id - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Aljazair, Mesir, Yordania, Kuwait, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan sejumlah negara lainnya menyambut baik keputusan Pemerintah Inggris dan Australia untuk menjatuhkan sanksi atas kegiatan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Dukungan itu juga disampaikan terhadap sanksi Inggris dan Australia yang menyasar perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
“Mereka juga menyambut baik keputusan Inggris untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah organisasi yang menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam unggahan di media sosial X, Jumat (20/11/2026).
Dalam konteks ini, para menteri luar negeri menyatakan dukungan terhadap semua langkah-langkah internasional yang tepat serta penerapan sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas kegiatan permukiman ilegal di Palestina.
Penerapan sanksi juga didukung untuk diterapkan kepada pihak-pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau melaksanakan kebijakan perluasan permukiman dan aneksasi.
“Para Menteri kembali menegaskan kecaman keras mereka terhadap kebijakan permukiman Israel yang terus berlanjut di Wilayah Palestina yang Diduduki, khususnya rencana permukiman “E1” dan kegiatan permukiman terkait di sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki,” tulis Kemlu.
Para menteri luar negeri berharap keputusan yang diambil oleh Inggris dan Australia tersebut akan mendorong pihak lain dalam komunitas internasional untuk melakukan langkah serupa.
Para menteri memandang langkah-langkah tersebut sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 (2016) serta Pendapat Penasihat (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional tanggal 19 Juli 2024.
“Hal ini mencakup kewajiban bagi semua negara untuk tidak mengakui legalitas situasi yang timbul akibat pendudukan ilegal Israel, serta tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan situasi yang diciptakan oleh pendudukan Israel tersebut,” tulis Kemlu.
Oleh karena itu, para menteri luar negeri kemudian mendesak Israel untuk mencabut semua langkah yang diambil terkait kegiatan permukiman maupun tindakan lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis Wilayah Palestina yang Diduduki.
“Para Menteri mengecam eskalasi militer Israel di Gaza dan menyerukan pelaksanaan penuh serta segera atas Rencana Komprehensif Presiden Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza, guna menjamin keamanan dan stabilitas, menangani situasi kemanusiaan, memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan, serta meletakkan dasar bagi perdamaian yang langgeng,” tutup Kemlu.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id
































