Menuju konten utama

Kabinet Prabowo Digugat ke MK, Diminta Batasi 34 Kementerian

Dinilai bebani APBN dan pembayar pajak akibat kabinet gemuk, dua warga gugat UU Kementerian Negara ke MK dan minta jumlah pos dibatasi maksimal 34.

Kabinet Prabowo Digugat ke MK, Diminta Batasi 34 Kementerian
Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Postur gemuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Para pemohon meminta MK memulihkan aturan batas maksimal jumlah kementerian menjadi paling banyak 34 agar tidak membebani anggaran negara.

Pemohon dalam perkara ini adalah Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama. Kedua advokat tersebut menggugat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian tanpa batas maksimal.

Dalam permohonannya, mereka menilai penghapusan batas maksimal jumlah kementerian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat merugikan warga negara yang membayar pajak akibat membengkaknya postur kabinet dan beban belanja birokrasi.

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” tulis dokumen permohonan sebagaimana dilansir dari laman MK, Kamis (19/11/2026).

Soroti Beban APBN dan Pajak Rakyat

Para pemohon turut menyoroti penambahan anggaran belanja birokrasi seiring bertambahnya jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, hingga pembentukan badan-badan baru.

Menurut mereka, pembengkakan kabinet berpotensi mengurangi fleksibilitas anggaran negara. Terlebih, kondisi tersebut terjadi di tengah proyeksi pelebaran defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Dampak pembengkakan kabinet terhadap anggaran negara karena adanya penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan lembaga baru dalam pemerintahan menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang yang berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya,” tulis permohonan tersebut.

Pemohon juga membandingkan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo dengan kabinet pada era pemerintahan sebelumnya. Mereka menyoroti kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sama-sama membatasi jumlah kementerian sebanyak 34.

Sementara itu, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo memiliki sekitar 48 hingga 49 kementerian. Permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 15 UU Kementerian Negara tersebut tercatat dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 di MK pada 16 November 2026.

Dalam petitumnya, Syamsul dan Dimas meminta MK mengubah ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara dengan menetapkan batas maksimal jumlah menteri sebanyak 34 orang.

Baca juga artikel terkait KABINET MERAH PUTIH atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah