tirto.id - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menepis anggapan ringannya sanksi yang diberikan kepada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.
Heddy menyebut DKPP telah memberhentikan 77 penyelenggara pemilu selama dua tahun terakhir akibat pelanggaran kode etik.
"Kalau putusan DKPP dianggap terlalu ringan sekarang ini sudah ada 77 penyelenggara pemilu yang diberhentikan DKPP, dipecat 77 selama periode dua tahun belakangan ini," kata Heddy dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai jumlah penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan menunjukkan bahwa DKPP tidak selalu menjatuhkan sanksi ringan. Bahkan, DKPP pernah memberhentikan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah.
Heddy mengatakan penilaian mengenai berat atau ringannya sanksi DKPP bergantung pada sudut pandang pihak yang menilai.
"Sanksi DKPP itu dianggap terlalu ringan bagi yang mungkin dari sisi pengadu ya, karena tidak sesuai dengan petitum yang diajukan. Tapi terlalu berat bagi teradu," ujarnya.
Heddy menjelaskan, DKPP memiliki sejumlah tingkatan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi tersebut mulai dari peringatan, peringatan keras, hingga peringatan keras terakhir.
Selain itu, DKPP dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua atau koordinator divisi, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.
Menurut Heddy, pemberhentian sementara antara lain dapat dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu yang masih merangkap jabatan sebagai dosen atau pegawai negeri. Mereka diberi waktu untuk melepaskan jabatan tersebut sebelum DKPP menjatuhkan pemberhentian tetap.
Heddy mengatakan, selama ini DKPP membedakan perkara berdasarkan peristiwa dan tahapan pemilu yang dilanggar.
Misalnya, pelanggaran etik dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu tidak serta-merta disamakan dengan pelanggaran saat kampanye atau penghitungan suara.
"Kalau berulang [pelanggaran etik] pasti akan naik dan peringatan keras terakhir, pasti akan dipecat," ujarnya.
Meski demikian, Heddy mengakui terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan akumulasi sanksi etik. Ia secara pribadi berpandangan bahwa pelanggaran etik seharusnya dapat diakumulasikan karena etika merupakan satu kesatuan.
"Kalau saya pribadi sepakat itu. Tapi itu tidak berdasarkan apa yang terjadi di DKPP selama ini. Selama ini tidak diakumulasikan karena pelanggaran yang dilakukan dibeda-bedakan," katanya.

DKPP Hanya Tangani Pelanggaran Etik
Heddy menegaskan kewenangan DKPP hanya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bukan pelanggaran administratif maupun pidana pemilu. Penanganan pelanggaran administratif dan pidana pemilu, menjadi kewenangan Bawaslu.
Dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu bekerja melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan.
"DKPP hanya memeriksa pelanggaran etik. Sebatas itu. Tidak ada pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran pidana dan administrasi pemilu itu tugasnya Bawaslu," ungkap Heddy.
Ia mencontohkan, pelanggaran administratif dapat berupa pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
Sementara itu, pelanggaran pidana dapat berupa kampanye di tempat ibadah atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Adapun pemeriksaan etik oleh DKPP mencakup perilaku penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas maupun persoalan personal yang berpotensi mencederai integritas lembaga.
Heddy mencontohkan, persoalan perselingkuhan, tindakan asusila, hingga utang piutang dapat menjadi perkara etik apabila persoalan tersebut mengganggu kinerja penyelenggara pemilu dan mencederai lembaga.
"DKPP hanya mau mengawasi pelanggaran etiknya. Baik etik yang dilakukan pada proses tahapan pemilu maupun etik yang sifatnya sangat personal," ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan etik oleh DKPP juga ditujukan kepada individu penyelenggara pemilu, bukan lembaga KPU atau Bawaslu secara institusional.
Heddy turut menegaskan, DKPP juga bekerja berdasarkan pengaduan masyarakat. Lembaganya tidak dapat secara aktif melakukan penyidikan atau memanggil penyelenggara pemilu tanpa adanya pengaduan yang memenuhi persyaratan.
"Undang-undang mengamanatkan bahwa DKPP itu lembaga yang bersifat pasif. Dia tidak bisa melakukan penyidikan seperti KPK. Harus menunggu pengaduan baru kita tindak lanjuti," kata Heddy.
Setiap pengadu juga diwajibkan melengkapi identitas, pokok aduan, serta alat bukti untuk diperiksa dalam persidangan. Pengadu nantinya harus membuktikan dalil aduannya dengan menghadirkan saksi dan barang bukti.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































