Indeks Dkpp

Secara kelembagaan, Plt. Ketua KPU tak akan mengomentari putusan DKPP karena hal itu merupakan urusan pribadi Hasyim Asy'ari.

Berikut ini penjelasan kasus Hasyim Asy'ari yang membuatnya diberhentikan oleh DKPP. Hasyim Asy'ari terbukti melanggar kode etik.

Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu salinan putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari karena tindakan asusila.

Hasyim Asy'ari menerima keputusan DKPP atas pemecatannya sebagai ketua sekaligus anggota KPU karena tindakan asusila.

Menurut Aus Hidayat Nur, pemecatan Hasyim Asy'ari tak akan mengganggu proses Pilkada 2024.

DKPP menilai Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Para penggiat pemilu mendorong DKPP bekerja secara profesional, kredibel, dan berintegritas, terkait kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan.

Komisioner KPU yang tak berwibawa mudah untuk disetir dan keberlangsungan pemilu yang berintegritas terancam hancur.

DKPP menilai Ketua KPU Manggarai Barat terbukti melakukan kekerasan seksual kepada staf Sekretariat KPU Manggarai Barat.

Pemanggilan Sekjen KPU oleh DKPP untuk meminta keterangan terkait penggunaan fasilitas jabatan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.

Ketua DKPP menyebut lembaganya masih membutuhkan Rp20 miliar lagi untuk alokasi akomodasi kedinasan.

Sidang dugaan tindak asusila dengan teradu Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari akan digelar secara tertutup oleh DKPP.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari belum mau berkomentar soal aduan ke DKPP terkait dugaan perbuatan asusila ke anggota PPLN di Eropa.

Kasus non-penyelenggaraan tahapan pemilu meliputi penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antarpenyelenggara pemilu, utang piutang, dll. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin mendapat sanksi peringatan keras terkait aduan Irman Gusman.

Agus Rahardjo menjelaskan bukti tersebut seperti form Model C1 dan form Model D Hasil yang berubah banyak.

Derajat hukuman putusan DKPP sudah diatur dalam undang-undang, sehingga seharusnya bisa lebih tegas bila penyelenggara pemilu melanggar etika berulang kali.

DKPP menilai Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari lalai tak melakukan klarifikasi saat mencoret seorang dari daftar anggota terpilih KPU Kabupaten Nias.

Rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tertunda imbas pemanggilan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, berserta komisioner KPU oleh DKPP.