Indeks Dkpp

Sebagai benteng etika terakhir, DKPP bertugas mengawasi perilaku komisioner KPU dan Bawaslu pascapemilu agar muruah demokrasi tidak dicoreng.

Pelanggaran ini akibat penyelenggara pemilu tidak profesional menjalankan tugasnya.

DKPP menilai mereka telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private jet.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan sebanyak 1.809 penyelenggara pemilu selama 2 tahun terakhir.

Heddy menegaskan tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan atau mengubah putusan DKPP.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan wacana pembubaran lembaganya tak menjadi usulan mutlak Komisi II DPR RI selaku mitra kerjanya di parlemen.

Heddy menyinggung Bawaslu juga perlu dibubarkan apabila KPU sudah bekerja baik dan DKPP juga hadir untuk mengawasi profesionalisme penyelenggara pemilu.

DKPP menilai tingginya partisipasi PSU menjadi tak lazim sebab sangat berbeda dari antusiasme awal saat Pilkada 2024 serentak diselenggarakan.

Bagja mengaku akan langsung menunjuk pelaksana tugas apabila Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah, ditahan kepolisian.

DPR menyerahkan kepada pemerintah soal perlu tidaknya mengganti personel DKPP maupun Bawaslu imbas banyaknya PSU Pilkada 2024.

Komisi II DPR RI menyoroti peran Bawaslu dalam menyikapi dugaan keterlibatan Mendes PDT, Yandri Susanto di Pilkada Serang.

Komisi II DPR RI, membantah hendak mengganti komisioner DKPP usai melakukan rapat evaluasi secara tertutup, Selasa (11/2/2025).

DPR mengeklaim mengevaluasi 2 hal dari DKPP, yakni evaluasi kinerja institusi dan isi putusan-putusan DKPP.

Aduan yang dilayangkan oleh Tim Hukum Pasangan RIDO, terhadap ketua dan komisioner KPUD Jakarta dan Jakarta Timur, dinilai sulit dibuktikan.

RIDO menilai KPUD Jakarta Timur tidak profesional dalam menjalankan tugas.

Afifuddin tidak masalah bila fasilitas untuk pimpinan KPU diubah. Ia bahkan sudah terbiasa pergi kerja naik sepeda motor.

Secara kelembagaan, Plt. Ketua KPU tak akan mengomentari putusan DKPP karena hal itu merupakan urusan pribadi Hasyim Asy'ari.

Berikut ini penjelasan kasus Hasyim Asy'ari yang membuatnya diberhentikan oleh DKPP. Hasyim Asy'ari terbukti melanggar kode etik.

Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu salinan putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari karena tindakan asusila.

Hasyim Asy'ari menerima keputusan DKPP atas pemecatannya sebagai ketua sekaligus anggota KPU karena tindakan asusila.