Indeks Dkpp

Pelaporan ke DKPP jadi ujian mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses penyusunan PKPU 19/2023.

Laporan-laporan ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Themis Indonesia meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu.

Sanksi peringatan keras juga dijatuhkan kepada Anggota KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi'i dan Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah.

Sebagai benteng etika terakhir, DKPP bertugas mengawasi perilaku komisioner KPU dan Bawaslu pascapemilu agar muruah demokrasi tidak dicoreng.

Pelanggaran ini akibat penyelenggara pemilu tidak profesional menjalankan tugasnya.

DKPP menilai mereka telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private jet.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan sebanyak 1.809 penyelenggara pemilu selama 2 tahun terakhir.

Heddy menegaskan tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan atau mengubah putusan DKPP.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan wacana pembubaran lembaganya tak menjadi usulan mutlak Komisi II DPR RI selaku mitra kerjanya di parlemen.

Heddy menyinggung Bawaslu juga perlu dibubarkan apabila KPU sudah bekerja baik dan DKPP juga hadir untuk mengawasi profesionalisme penyelenggara pemilu.

DKPP menilai tingginya partisipasi PSU menjadi tak lazim sebab sangat berbeda dari antusiasme awal saat Pilkada 2024 serentak diselenggarakan.

Bagja mengaku akan langsung menunjuk pelaksana tugas apabila Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah, ditahan kepolisian.

DPR menyerahkan kepada pemerintah soal perlu tidaknya mengganti personel DKPP maupun Bawaslu imbas banyaknya PSU Pilkada 2024.

Komisi II DPR RI menyoroti peran Bawaslu dalam menyikapi dugaan keterlibatan Mendes PDT, Yandri Susanto di Pilkada Serang.

Komisi II DPR RI, membantah hendak mengganti komisioner DKPP usai melakukan rapat evaluasi secara tertutup, Selasa (11/2/2025).

DPR mengeklaim mengevaluasi 2 hal dari DKPP, yakni evaluasi kinerja institusi dan isi putusan-putusan DKPP.

Aduan yang dilayangkan oleh Tim Hukum Pasangan RIDO, terhadap ketua dan komisioner KPUD Jakarta dan Jakarta Timur, dinilai sulit dibuktikan.

RIDO menilai KPUD Jakarta Timur tidak profesional dalam menjalankan tugas.

Afifuddin tidak masalah bila fasilitas untuk pimpinan KPU diubah. Ia bahkan sudah terbiasa pergi kerja naik sepeda motor.