Menuju konten utama

Protes Dana Tak Kunjung Cair, Mitra MBG Berkemah di Kantor BGN

Aksi mitra MBG dipicu ketidakjelasan pencairan dana investasi pembangunan dapur serta pemangkasan biaya operasional.

Protes Dana Tak Kunjung Cair, Mitra MBG Berkemah di Kantor BGN
Deretan karangan bunga protes dan tanda kemah milik mitra serta relawan SPGG di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Senin (16/11/2026). tirto.id/dias
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Sejumlah mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3 T mendirikan tenda dan menginap di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, sejak Senin (16/11/2026).

Aksi ini dipicu ketidakjelasan pencairan dana investasi pembangunan dapur serta pemangkasan biaya operasional yang membuat para pengelola dapur terjerat utang.

Keluhan tersebut disampaikan Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, bersama perwakilan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Iman Rohiman, saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (17/11/2026).

Iman menjelaskan mitra di wilayah 3T sebelumnya ditunjuk langsung melalui satuan tugas (satgas) pemerintah daerah dan diminta membangun dapur dalam waktu singkat, yakni 35 hari. Akan tetapi, setelah lebih dari satu tahun berjalan, modal awal yang digelontorkan tidak kunjung mendapatkan kejelasan pembayaran maupun operasional.

"Dapur kami ini dibangun dengan anggaran Rp1,5 miliar. Kami belum ada satu rupiah pun yang kami dapatkan dari proyek MBG ini. Uang kami pinjam sana, pinjam sini untuk membangun dapur, untuk mendukung program," ujar Iman di lokasi aksi.

Ia juga menambahkan situasi tersebut membuat para mitra terjerat beban utang hingga merasa dirugikan oleh perubahan kebijakan tingkat pusat.

"Sekarang kami jadi sengsara gara-gara program ini karena kebijakan yang tak masuk akal. Ini jatuhnya sama dengan investasi bodoh!" tegasnya.

Selain persoalan tunggakan modal di wilayah 3T, penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 turut mengguncang operasional dapur mandiri di wilayah aglomerasi. Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, menyoroti perubahan skema pendanaan yang kini menggunakan sistem berbagi biaya (sharing cost) serta penyesuaian insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat.

Akibatnya, biaya pengeluaran operasional dapur membengkak melebihi pemasukan. Kondisi ini memaksa pengelola melakukan efisiensi ekstrem, termasuk memangkas jumlah tenaga kerja di lapangan.

“Kita mengalami kerugian karena berdasarkan investasi dan insentif yang diberikan itu dikurangi berdasarkan jumlah penerima manfaat. Kondisi seperti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan dan membuat kami pun lelah, bahkan untuk melengkapi relawan yang awalnya 47 relawan harus kami pangkas hingga jadi 24,” kata Herwil.

Di tengah keterbatasan finansial karena harus bertahan berbulan-bulan di Jakarta, para mitra memilih menyewa tenda kemah sederhana di area taman depan kantor BGN dan menumpang mandi secara bergantian di penginapan sekitar. Mereka menolak menemui utusan maupun pejabat setingkat deputi karena menuntut dialog langsung dengan Kepala BGN, Sudaryono.

Massa memastikan akan bertahan hingga Jumat (20/11/2026) sampai lima tuntutan mereka dipenuhi. Mengingat tekanan finansial dan psikologis yang kian berat di kalangan mitra daerah, APGI 3T mendesak pemerintah agar mengambil alih seluruh aset dapur yang telah dibangun.

“Harapan kami sebagai rakyat, kami cukup untuk sejauh ini bermitra dengan negara. Ambil alih semua program ini, tanggung jawab dengan apa investasi yang sudah kami berikan ke pemerintah. Kami ingin menyerahkan semua aset yang kami miliki, baik itu dapurnya, SPPG-nya, maupun perlengkapannya. Kami di-appraisal [ditaksir nilai asetnya] saja, kembalikan saja,” terang Herwil.

Baca juga artikel terkait BGN atau tulisan lainnya dari Dias Nashrul Fatha

tirto.id - Flash News
Reporter: Dias Nashrul Fatha
Penulis: Dias Nashrul Fatha
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama