Masuk tirto.id
tirto.id - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG) jilid 2. Proses penyidikan itu pun sudah mulai pada tahap pemeriksaan saksi.
"Ada penyidikan baru. Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi [sejak kapan dimulainya penyidikan baru]. Tapi yang jelas ada. Yang jelas ada pemeriksaan [saksi] ya," tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Kompleks Kejaksaan Agung, Selasa (10/11/2026).
Dia menerangkan, pemeriksaan saksi sudah dilakukan sejak Rabu (28/10/2026). Pemeriksaan dilakukan kepada YN dan perwakilan PT ECS, IJ.
"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026," kata Anang.
Pemeriksaan saksi oleh penyidik, kata Anang, dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Dia memastikan, proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Diketahui, pada kasus MBG terdapat sejumlah pengadaan yang belum diungkap pada penanganan klaster pertama, salah satunya adalah pengadaan CCTV. Pengadaan CCTV ini dibongkar oleh pihak tersangka Sonny Sonjaya dan diberikan datanya kepada penyidik.
Krisna Murti selaku kuasa hukum Sony Sonjaya yang mendampingi pemeriksaan menyatakan kepada penyidik, kliennya membuka sebuah proyek pengadaan CCTV dan alat deteksi sidik jari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengadaan itu disebutnya sudah ada dari sebelum Sony menjabat wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
"Satu SPPG itu ada 5 CCTV. Iya, jadi semuanya itu yang harus dipasang 5.000 CCTV. Dan sidik jari. Jadi penerima manfaatnya itu harus, harus klik sidik jarinya, gitu loh. Biar dicocokkan dengan SPPG," ucap Krisna di Gedung Bundar Kejagung, Kamis (18/6/2026).
Krisna mengemukakan, proyek pengadaan itu sempat dicek Sony saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Vendor yang melakukan pemasangan pun sempat dimintai pertanggungjawaban.
"Ditanya sama Pak Soni, 'Eh, lu kan pasang nih 5.000 CCTV sama sidik jari. Coba diperlihatkan sama saya seperti apa. Saya butuh SDN 01 Jakarta Timur. Coba kamu lihat seperti apa?'. Mereka tidak bisa memperlihatkan," ungkap Krisna.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
