Indeks Makan Bergizi Gratis

BGN menjelaskan alasan perekrutan program SPPI gelombang 1 tak didanai anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).

Dadan mengeklaim ada 2.000 sarjana yang mengikuti program dengan nama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia & sudah menjalani latihan di Unhan 3-4 bulan.

Sangat tidak mungkin untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat tanpa terlebih dulu memperluas penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah berencana untuk menggunakan ojek online seperti Gojek & Grab untuk mengantar paket MBG di beberapa penerima manfaat di lokasi tertentu.

Untuk saat ini, pembangunan diprioritaskan di tiga lokasi, yaitu di Kabupaten Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi.

Keterlambatan pembayaran gaji, kata Dadan karena ada masalah administrasi pegawainya, yang tercatat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Rachmat Pambudy, pemberian pekerjaan tak akan mampu mengatasi masalah kekurangan gizi secara cepat.

Dadan berharap program Makan Bergizi Gratis bisa memperbaiki kualitas gizi sumber daya manusia di Indonesia.

Prabowo Subianto, mengaku hatinya tersentuh ketika menemui orang tua murid penerima MBG, namun belum menerima jatah program tersebut.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pencairan program anggaran MBG telah mencapai Rp710,5 miliar per 12 Maret 2025.

Ombudsman RI menemukan adanya potensi malaadministrasi pada program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Kejagung akan membantu BGN untuk menghindari kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN menargetan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 1000 pada akhir tahun ini.

Kemenkeu mencatat, program makan bergizi gratis telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang.

Alokasi anggaran program sarapan gratis akan dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah di Jakarta dan menambah kuota penerima KJP dan KJMU.

Pendaftaran SPPI 2025 Batch 3 Gelombang 2 telah dibuka, mulai 10 Maret. Simak jadwal pendaftaran, syarat, dan dokumen wajib.

Pramono Anung ingin membahas kelanjutan program sarapan gratis di Jakarta dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

BGN juga menggandeng lembaga penegak hukum guna menjaga integritas pengelolaan anggaran.

Hasan mengatakan, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan setiap uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat.

Potensi fraud dalam penyelenggaraan MBG harus diantisipasi agar tidak meluas dan berkelanjutan.