tirto.id - Ketua Asosiasi Pengusaha Cat Fish Indonesia, Susilo Hartoko, mengatakan pelaku usaha perikanan meminta pemerintah memastikan pengadaan ikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga memperhatikan standar mutu dan sertifikasi produk.
“Keluhan dari teman-teman yang mengikuti aturan adalah mereka justru dikesampingkan di dapur karena dapur itu berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Dapur memilih yayasan yang dominan untuk bisa memengaruhi SPPG. Kami sebagai pihak yang sudah mengikuti aturan justru dikesampingkan dengan alasan harga lebih tinggi,” kata Susilo dilansir dari YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11/2026).
Dia mengatakan pemasok yang telah memenuhi ketentuan pemerintah berpotensi kalah bersaing dengan pelaku usaha yang menawarkan harga lebih murah tanpa menerapkan standar pengolahan serupa.
“Masyarakat memahami persoalan ini masih setengah-setengah. Mereka hanya mencari harga murah, tetapi belum tentu aman dari aspek produk,” ucap Susilo.
Menurutnya, persoalan tersebut terjadi karena pengelola dapur SPPG cenderung mempertimbangkan harga dalam menentukan pemasok. Padahal, katanya, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan proses pengolahan ikan sesuai ketentuan, salah satunya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
“Contohnya, orang yang melakukan peting ikan, yaitu mengambil insang dan isi perut ikan hingga bersih, diperlakukan sama oleh dapur. Padahal, ada pelaku usaha yang melakukan proses tersebut tanpa mengikuti ketentuan SKP, sementara yang lain sudah mematuhinya. Akibatnya, harga produk dari pelaku usaha yang mengikuti aturan menjadi lebih tinggi, sedangkan yang tidak mengikuti aturan bisa menjual dengan harga lebih murah. Ada yang dikenakan pajak, ada yang tidak,” ujarnya.
Dia menambahkan kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak adil bagi pelaku usaha yang telah berupaya memenuhi ketentuan pemerintah. Ia pun menilai pemilihan pemasok seharusnya tidak hanya didasarkan pada harga, tetapi juga mempertimbangkan proses pengolahan dan kualitas produk yang dihasilkan.
"Jangan sampai ketika para pemain yang tidak mengikuti aturan itu kemudian dikasih kesempatan yang sama," ujarnya.
Ia juga mengingatkan harga murah belum tentu menjamin keamanan produk pangan. Masyarakat maupun pengelola dapur perlu memahami bahwa produk perikanan harus memenuhi standar pengolahan agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga.
KKP Dampingi Pengolahan Ikan untuk MBG
Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Yuwono, mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam memastikan penanganan ikan di dapur SPPG sesuai standar keamanan pangan.
Budi mengatakan KKP memberikan pelatihan kepada pengelola dapur, mulai dari kepala dapur, juru masak, hingga tenaga ahli gizi. Pelatihan tersebut bertujuan mencegah kejadian luar biasa akibat kesalahan penanganan ikan.
“Yang paling gampang itu, tadi kami buka pelatihan cara penanganan ikan bagi dapur dan komponen yang ada di dapur. Kepala dapur, chef, kemudian ahli gizinya. Itu kita latih bagaimana meng-handle ikan supaya mencegah hal itu terjadi lagi,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Selain pelatihan, dia menyebut KKP juga menyediakan panduan sederhana yang dapat ditempel di dapur. Panduan tersebut berisi tata cara penanganan ikan sejak diterima sebagai bahan pangan hingga siap diolah.
Dia mengatakan KKP menjalankan program budidaya tematik untuk memenuhi kebutuhan ikan pada program MBG, serta mendorong pengembangan produk olahan ikan agar sesuai dengan kebutuhan dapur yang cenderung memilih bahan pangan siap masak (ready to cook).
“Dapur punya preferensi. Dapur itu enggak akan terima ikan dalam kondisi hidup. Kenapa? Karena di dapur itu enggak cukup space untuk melakukan penanganan. Maka dia mengharapkan ikan itu ready to cook,” katanya.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pengolahan ikan lele menjadi filet dan lele battered bagi kelompok usaha di Rembang. Menurutnya, kelompok usaha tersebut kini telah mampu memasok kebutuhan hampir seluruh dapur MBG di wilayah sekitarnya.
Dia menyebut setidaknya terdapat 20 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) yang telah bekerja sama dengan dapur MBG. KKP juga berupaya memfasilitasi kelompok usaha agar dapat mengakses sistem pengadaan melalui katalog produk.
“Jadi nanti produknya ada di katalog, dapur bisa beli. Jadi nanti mudah-mudahan begitu katalog itu ada, dia tinggal ketik saja,” ujarnya.
Budi menambahkan KKP juga memfasilitasi penyediaan sarana penanganan ikan sederhana agar pelaku usaha dapat mengolah produk sesuai kebutuhan dapur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat pasokan ikan sekaligus memperluas keterlibatan pelaku usaha perikanan dalam program MBG.
Penulis: Novita Lestari
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id
































