Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian atau grading Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang jumlah dapurnya telah melampaui kapasitas maksimal pelayanan kepada penerima manfaat untuk memastikan keamanan pangan terjaga.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan pangan sekaligus memastikan pemerataan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penilaian tahap pertama akan menyasar SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha, mengatakan penilaian dapur dapat membantu BGN memetakan berbagai persoalan operasional secara lebih terukur. Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga menyentuh kebutuhan perbaikan di setiap dapur.
"Grading dapur MBG, selain bermanfaat untuk memaksimalkan pengawasan tata kelola, langkah ini juga bisa mengoptimalkan pembinaan dapur MBG," kata Rahman dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026), dilansir dari Antara.
Hasil penilaian, kata Rahman, dapat menjadi landasan bagi BGN untuk menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPPG.
Pemetaan tersebut memungkinkan identifikasi masalah dilakukan secara lebih akurat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Melalui pendekatan tersebut, BGN diharapkan dapat mengetahui aspek operasional yang perlu diperbaiki, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), mutu pelayanan, hingga kompetensi pengelola dapur.
Hasil penilaian juga dapat menjadi acuan untuk menentukan bentuk pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan setiap SPPG.
"Optimalisasi pembinaan dapur ini meliputi pemetaan masalah secara skurat, intervensi pembinaan yang akan lebih tepat sasaran, evaluasi Efektivitas SOP, pembuatan standarisasi mutu, dan penyusunan materi pelatihan yang kontekstual," kata Rahman.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan, penataan melalui grading menjadi bagian dari upaya BGN memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai kapasitasnya dan juga kebutuhan pelayanan di wilayah masing-masing.
"Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan," ujar Prima dilansir dari Antara.
Menurutnya, pertumbuhan jumlah SPPG perlu diimbangi dengan pengelolaan terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan karena konsentrasi SPPG yang terlalu tinggi di suatu wilayah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan, sementara wilayah lain masih membutuhkan penambahan akses pelayanan MBG.
Oleh karena itu, proses penilaian akan menjadi instrumen evaluasi untuk memetakan kondisi operasional SPPG berdasarkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Hasil penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan langkah penataan yang tepat, sehingga penyelenggaraan program dapat berjalan lebih efektif dan proporsional.
Penilaian tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan pada wilayah yang memiliki konsentrasi SPPG relatif tinggi. Evaluasi ini selanjutnya menjadi bagian dari upaya BGN membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.
Editor: Bayu Septianto
