Masuk tirto.id
tirto.id - Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasilnya, dua dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
Sidak Ratu Dewa menyasar di dua dapur di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kamis (12/11/2026). Ratu Dewa memilih dapur secara acak untuk dikunjungi.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, Ratu Dewa mencatat 17 temuan krusial yang melanggar standar operasional prosedur (SOP). Di area luar, ia menyoroti pemilahan sampah yang masih tercampur, konstruksi atap bangunan yang terlalu rendah, hingga kondisi lingkungan dapur yang tidak layak.
Sementara di lini produksi, Ratu Dewa mendapati ruang memasak yang kotor serta minimnya jumlah juru masak. Kondisi ini pun langsung ditetapkan sebagai bahan evaluasi mendesak untuk segera dibenahi.
Mengaku terkejut dengan temuan di lapangan, Ratu Dewa berjanji akan memperketat pengawasan rutin terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini ditempuh untuk memastikan program prioritas pemerintah pusat tersebut berjalan aman dan mencegah risiko gangguan kesehatan, seperti kasus keracunan pada penerima manfaat.
"Pagi tadi kami sidak di dua dapur MBG, hasilnya ada 17 poin yang menjadi evaluasi, mayoritas soal kebersihan," kata Ratu Dewa, Kamis (12/11/2026).
Dari dua dapur MBG yang disidak, Ratu Dewa merekomendasikan agar pengelola dan pegawainya mengikuti pelatihan ulang karena belum memahami SOP yang ditetapkan. Setelah itu, dilakukan evaluasi dan pengawasan oleh satgas.
"Saya ingin memastikan kualitas makanan dari dapur MBG di Palembang benar-benar higienis," kata dia.
Kepala Dinas Kesehatan Palembang, Fenty Aprina, menjelaskan dari 221 SPPG di kota itu, 216 dapur di antaranya telah memenuhi standar kesehatan dan 214 dapur terpenuhi persyaratan higienitas. Kemudian, sebanyak 4.321 penjamah makanan di dapur telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat.
"Dari catatan kami, hampir semua dapur MBG sudah memenuhi standar kesehatan dan higienitas," tutur Ratu,
Fenty menjelaskan setiap SPPG diwajibkan memastikan minimal 50 persen plus satu dari jumlah relawannya telah mengikuti pelatihan, termasuk juru masak, petugas penyimpanan, dan pengemasan. Penggunaan alat pelindung diri (APD), penutup kepala, pengaturan suhu penyimpanan, hingga larangan membawa telepon genggam ke area memasak juga menjadi ketentuan yang wajib dipatuhi.
"Kita terus lakukan kontrol agar SOP dilaksanakan secara betul. Pengawasan higienitas harus dilakukan sejak bahan pangan diterima, disimpan, diolah, dikemas, hingga didistribusikan kepada penerima manfaat," pungkasnya.
Penulis: Irwanto
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
