Masuk tirto.id
tirto.id - Dua mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditugaskan di Badan Gizi Nasional (BGN) sejak pekan kedua November 2026. Keduanya menempati posisi direktur yang berkaitan dengan pengawasan wilayah dan manajemen risiko pemenuhan gizi.
Kedua eks pegawai KPK itu, yakni Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Keduanya diperbantukan melalui mekanisme penugasan lintas instansi dan kini menduduki jabatan setingkat direktur di BGN.
Penugasan kedua eks pejabat lembaga antirasuah tersebut ditujukan untuk membenahi tata kelola kelembagaan serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Keterlibatan personel KPK yang diperbantukan di BGN diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mencegah potensi penyimpangan,” kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Mungki, yang sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini menjadi Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ditugaskan sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Agustina mengatakan BGN akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan KPK. Menurutnya, evaluasi dan pembenahan sistem internal diperlukan agar persoalan tata kelola yang pernah muncul tidak terulang.
“Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti sambil terus membenahi dan menyusun tata kelola internal agar ke depan tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya. Hal yang paling utama adalah bagaimana program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh penerima manfaat,” kata Agustina.
Ia menambahkan BGN juga akan berkoordinasi dengan kementerian lintas lembaga lain untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Keterlibatan berbagai pihak, kata Agustina, memanglah penting untuk mengurusi program dengan cakupan luas seperti ini agar pelaksanaannya tetap berada di atas koridor hukum yang sesuai.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
