Menuju konten utama

Ironi Dapur MBG: Efisiensi Kas Negara, Mitra Menanggung Rugi

Upaya efisiensi belanja MBG oleh BGN memicu protes mitra dapur 3T. Di balik pengetatan kas negara, mitra justru menanggung beban risiko rugi.

Ironi Dapur MBG: Efisiensi Kas Negara, Mitra Menanggung Rugi
Deretan karangan bunga protes dan tanda kemah milik mitra serta relawan SPGG di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Senin (16/11/2026). tirto.id/dias
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kebijakan pemerintah melakukan pengetatan belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan ironi di tingkat pelaksana lapangan. Di tengah upaya penyelamatan kas negara dari pemborosan anggaran, sejumlah mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru harus menanggung risiko kerugian finansial akibat modal investasi mandiri yang terancam mandek.

Kondisi tersebut memicu aksi unjuk rasa mitra yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta. Mereka mendirikan tenda dan bermalam di pelataran gedung sejak Senin (16/11/2026) demi menuntut pertanggungjawaban atas ketidakpastian investasi dan pemangkasan skema operasional.

Bagi sebagian pengelola dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), persoalan utama terletak pada tidak adanya kejelasan pengembalian modal awal pembangunan infrastruktur dapur yang bernilai miliaran rupiah.

Perwakilan mitra SPPG wilayah 3T, Iman Rohiman, menyuarakan jeritan para pengelola dapur yang kini terjerat utang akibat perubahan aturan di tengah jalan.

“Dapur kami ini dibangun dengan anggaran Rp1,5 miliar. Kami belum ada satu rupiah pun yang kami dapatkan dari proyek MBG ini. Uang kami pinjam sana, pinjam sini untuk membangun dapur, untuk mendukung program,” cetus Iman saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (17/11/2026).

“Sekarang kami jadi sengsara gara-gara program ini karena kebijakan yang tak masuk akal. Ini jatuhnya sama dengan investasi bodong!” imbuhnya.

Pangkas Insentif dan Skema Cost Sharing

Tekanan finansial kian diperberat oleh terbitnya dua regulasi baru BGN yang mengubah struktur pembiayaan operasional secara drastis, khususnya di wilayah aglomerasi.

Kepala BGN pantau pelaksanaan MBG di Aceh

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (kiri) bersama Anggota Komisi IV DPR TA Khalid (kanan) membagikan ompreng berisi Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar SD Negeri Cot Meuraja di Desa Cot Karieng, Aceh Besar, Aceh, Selasa (13/10/2026). Kunjungan kerja Kepala BGN ke Provinsi Aceh itu untuk memastikan dan melihat pelaksanaan MBG agar berjalan dengan baik mulai wilayah perkotaan hingga daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta memantau penerapan standar operasional prosedur di tempat penyedia makanan. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/agr

Pertama, Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 yang berlaku sejak 5 Oktober 2026. Regulasi ini mengubah insentif ketersediaan dan mutu layanan yang semula bernilai tetap Rp6 juta per dapur per hari menjadi berbasis porsi penyaluran, yakni Rp2.000 per penerima manfaat.

Kedua, Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 yang berlaku efektif mulai 2 November 2026. Beleid tersebut menetapkan batas maksimal biaya operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat untuk setiap hari pelayanan efektif. Pengetatan pagu operasional tersebut dibarengi dengan pengalihan sejumlah beban kepada pihak swasta melalui skema cost sharing.

Beban yang dialihkan mencakup pembelian air kemasan dan gas di luar batas wajar, pengadaan alat pelindung diri (APD) pekerja, pemeliharaan sarana masak dan kantor, sewa kendaraan logistik, hingga perawatan bangunan dapur.

Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa menyebut, pemangkasan ini membuat biaya operasional lebih besar daripada pemasukan, sehingga memaksa dapur memangkas separuh tenaga kerjanya.

“Kita mengalami kerugian karena berdasarkan investasi dan insentif yang diberikan itu dikurangi berdasarkan jumlah penerima manfaat. Kondisi seperti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan dan membuat kami pun lelah, bahkan untuk melengkapi relawan yang awalnya 47 relawan harus kami pangkas hingga jadi 24,” ujar Herwil.

Atas dasar itu, mitra mendesak BGN segera mengambil alih aset fisik dapur yang telah dibangun melalui mekanisme penaksiran nilai (appraisal) independen serta mengembalikan modal yang telah ditanamkan.

Argumen Efisiensi dan Klarifikasi BGN

Di sisi lain, BGN berargumen bahwa pengetatan pagu operasional dirancang semata-mata untuk menjaga disiplin dan efisiensi anggaran belanja negara. Juru Bicara BGN, Tysa Novenny menegaskan, batas maksimal biaya operasional tetap mengacu pada angka Rp3.000 per penerima manfaat.

Kendati demikian, Tysa membantah anggapan bahwa BGN mewajibkan pengurangan tenaga kerja relawan.

“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat,” ujar Tysa dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).

Tysa menjelaskan simulasi 33 relawan untuk 2.000 porsi dalam lampiran aturan hanya merupakan acuan alternatif. Ia menyarankan mitra mengoptimalkan manajemen kerja secara mandiri.

“Para mitra dapat mencoba alternatif pengaturan melalui sistem shifting relawan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.

Uji coba MBG prasmanan di DIY

Siswa memberikan sajian untuk temannya saat uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan metode prasmanan di SD Muhammadiyah Bantar, Sentolo, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (8/10/2026). ANTARA FOTO/Rahid Putra Laksana/app/nz

BGN juga meluruskan kabar mengenai pemotongan honorarium tenaga pengawas. Tysa memastikan gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dialokasikan khusus di luar pagu operasional Rp3.000 melalui transfer berkala (top-up Virtual Account).

“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” kata Tysa, Jumat (6/11/2026).

Tirto sudah mencoba menghubungi pihak BGN, Kamis (19/11/2026), namun belum menerima respons. Hingga kini BGN belum merilis kebijakan penanganan ganti rugi atas investasi fisik yang telah digelontorkan para mitra di daerah.

Audit BPK Ungkap Pemborosan Anggaran

Langkah BGN mengetatkan anggaran belanja sejatinya tidak lepas dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, BPK menemukan sejumlah ketidaksesuaian pengelolaan anggaran MBG sepanjang 2025.

Temuan tersebut mencakup sisa dana MBG sebesar Rp34,33 miliar di rekening SPPG atau mitra yang belum disetor ke kas negara, belanja barang yang tidak tepat volume dan waktu senilai Rp20,44 miliar, serta belanja modal pengadaan kendaraan roda dua dan alat TIK yang melampaui harga wajar sebesar Rp541,64 miliar.

Uji coba pembagian MBG secara prasmanan di Jakarta

Siswa memperlihatkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan secara prasmanan di SMP Kemala Bhayangkari 3, Jakarta, Kamis (15/10/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

BPK juga mencatat adanya denda keterlambatan pengadaan yang belum dipungut sedikitnya Rp43,89 miliar.

Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo menilai, langkah korektif pemerintah memang memiliki legitimasi kuat untuk menghentikan pemborosan APBN, namun tata kelolanya dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan.

“Kita perlu berhati-hati dan proporsional dalam melihat situasi ini. Di satu sisi, perubahan kebijakan ini dapat dianggap sebagai komitmen pemerintah untuk efisiensi anggaran untuk mencegah pemborosan MBG. Di sisi lain, ini juga dapat dianggap sebagai ketidakkonsistenan pemerintah pada urusan kontrak pemerintah,” jelas Richo saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

“Ini [masalah di tingkat mitra] adalah hilir atau buah dari aneka tumpukan masalah di hulu: seperti ketergesaan dalam pengambilan dan implementasi kebijakan, ketiadaan aturan yang rigid sebelum kebijakan dilaksanakan karena kebijakan jalan terlebih dahulu baru ada Perpres MBG, serta keengganan untuk uji coba kebijakan secara terbatas dan kemauan untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan sebelum diaplikasikan secara nasional,” lanjutnya.

Pelanggaran Kepastian Hukum dan Opsi Gugatan PTUN

Richo menyoroti jeda waktu pemberlakuan SK 63551 Tahun 2026 yang dinilai mencederai iklim kepastian berusaha.

SK yang diteken pada 29 Oktober 2026 tersebut langsung dipaksakan berlaku pada 2 November 2026, atau hanya berselang empat hari kalender.

“Secara konseptual memang ini dapat dianggap sebagai pelanggaran atas asas kepastian hukum dan harapan yang sah. Tapi di sisi lain, ini juga dapat dianggap sebagai langkah korektif dan responsif pemerintah dalam menindaklanjuti pemborosan belanja anggaran,” papar Richo.

“Jika merujuk pada kewajaran, agaknya empat hari memang dirasa cukup ekspres. Secara formil ini lebih tampak seperti aturan sepihak, logisnya berbentuk peraturan, bukan SK,” tegasnya.

Padahal, dalam draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pasal 12 yang termuat pada Lampiran XI.b dokumen keputusan yang sama, ditegaskan bahwa: “Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.”

Menurut Richo, klausul tersebut mensyaratkan persetujuan bersama secara tertulis sebelum aturan operasional diubah.

Dapur MBG wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi

Sejumlah petugas mengemas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polres Aceh Barat, Aceh, Kamis (6/8/2026). Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh SPPG atau dapur Program MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat 10 Agustus 2026 dan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut akan ditutup secara permanen. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/tom.

“Pemahaman saya, mitra adalah pihak yang berkontrak di mana mereka berada dalam koordinasi BGN. Relasi para pihak pada kontrak pemerintah memang kadang timpang, pemerintah dianggap lebih powerful. Tapi seharusnya memang basis adendum adalah kesepakatan,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Richo menilai mitra yang dirugikan memiliki dasar hukum kuat untuk menempuh upaya administratif hingga menggugat keputusan Kepala BGN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Secara formil ini lebih tampak seperti aturan sepihak, logisnya berbentuk peratuan, bukan SK. Upaya yang dapat diambil diawali dengan upaya administratif, dan karena bentuknya SK maka bisa ke PTUN,” tuturnya.

Sebagai solusi mendasar, Richo merekomendasikan pemerintah merombak total pendekatan tata kelola MBG agar tidak terus memicu kerugian di tingkat operasional.

“Cara terbaik adalah dengan melakukan reset total MBG. Dikaji ulang berapa siswa yang ingin MBG dan berapa yang tidak ingin; tidak boleh ada pemaksaan dengan dalih ini program pemerintah pusat. Dari situ, akan diperoleh hasil yang tepat sasaran. Mitra melayani lebih sedikit siswa, tetapi dengan anggaran yang lebih logis,” pungkas Richo.

Baca juga artikel terkait MBG atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - News Plus
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Mochammad Fajar Nur