tirto.id - Pono (55) tidak sedang menimbang emas, melainkan mangkuk berisi nasi hangat, sayur, dan sepotong ikan asin di rumah sederhananya di Tangerang, Banten. Sebagai buruh pabrik onderdil otomotif di wilayah yang sama, perkakas karet yang dia garap seharian di pabrik menuntut tenaga besar. Namun, sumber tenaga yang dibutuhkan setiap harinya sering kali harus mengalah pada daya beli.
Bagi Pono yang menggantungkan kerja pada otot dan tulang, sepiring makanan bukan sekadar penawar lapar, tapi bahan bakar agar otot tidak kendur dan tubuh tidak ambruk di tengah deru mesin produksi.
Namun, hitung-hitungan dapur tidak pernah bisa berbohong. Dengan anggaran jatah makan yang rata-rata Rp15.000 sekali telan, lauk daging sapi atau lauk berprotein tinggi lainnya tak bisa dinikmati setiap hari.
Dalam sebulan, untuk makan saja, uang sebesar Rp4.050.000 harus dibagi untuk ia, istri, dan anaknya. Sebagai buruh pabrik berupah UMK, pengeluaran bulanannya nyaris habis hanya untuk bertahan hidup tanpa pernah tersisa untuk tabungan masa depan.
"Makan sehari tiga kali, sekali makan Rp15.000, kali tiga sama dengan Rp45.000 untuk bertiga. Sama satu orang istri dan anak jadi total makan sebulan sekeluarga sama dengan Rp4.050.000," ujar Pono merinci anggaran dapurnya kepada Tirto, Rabu (18/11/2026).
Dalam sebulan, kesempatan keluarganya menyantap lauk berprotein tinggi—seperti daging atau ikan segar—bisa dihitung jari.
"Tidak lebih dari 4 hari," kata Pono lirih.
Pendapatan yang pas-pasan itu juga memaksa keluarganya hidup dalam batas minimal tanpa pernah mengenal kata sisa. Belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti listrik, internet, transportasi, dan biaya sekolah anak.
"Menurut kami tidak [cukup], akan tetapi karena pendapatan seperti itu kami paksakan untuk cukup dan sudah tentu tidak punya tabungan," tambahnya.
Bahkan, untuk berani mengajukan pinjaman pun, Pono harus berharap pada kenaikan upah tahunan.
“Contoh tahun sebelumnya enggak berani nyicil, (sekarang) karena kenaikan UMK berani nyicil. Nyicil motor,” ujarnya.

Kondisi serupa dirasakan oleh Yahya (42), seorang buruh bagian cutting di pabrik sepatu di Bekasi. Di wilayah aglomerasi Jabodetabek itu, pengeluaran untuk sekali makan mandiri dengan lauk paling sederhana pun terus merangsek naik.
“Makan untuk sekali makan Rp17.000 sampai 20.000 dengan rata-rata makan dengan harga minimal [nasi dengan lauk telur dan sayuran]. Rp17.000 x 3 [sehari] = Rp51.000 per hari dikali 30 hari = Rp1.531.000 biaya per bulan," ungkap Yahya menjelaskan hitungan untuk buruh lajang saat berbincang dengan Tirto.
Bagi buruh yang telah berkeluarga, angka tersebut tentu membengkak. Padahal, kalori yang masuk ke dalam tubuh kerap kali jauh panggang dari api jika disandingkan dengan beratnya beban kerja fisik di pabrik.
Ketika ditanya apakah porsi tersebut mencukupi kebutuhan energi harian selama delapan jam lebih bekerja, Yahya menjawab dengan tegas, "Jelas belum atau tidak cukup."
Beranjak sedikit dari tingkat tapak, perbaikan nasib buruh sedang disorongkan ke muka pemerintah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh berdiri menuntut pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.
Presiden KSPI, Said Iqbal, dengan bersemangat mendesak pemerintah pusat tidak lagi bermain-main dengan formula angka indeks tertentu sebesar 0,7 yang selama ini dianggap menindas daya beli kaum pekerja.
“Kenaikan yang kami usulkan adalah 7,5 persen sampai 9,5 persen. Kami berharap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi dengan menggunakan indeks tertentu 0,7. Jangan. Itu harus masuk Dewan Pengupahan,” seru Said Iqbal dalam konferensi pers dikutip Rabu (18/11/2026).
Di Jakarta, UMP tercatat sebesar Rp5.729.876—tertinggal jauh di bawah kawasan penyangganya Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp5.999.443. Said Iqbal menyoroti ironi tersebut. Bagi dia, adalah sebuah celaan besar ketika ibu kota negara menetapkan standar upah yang lebih rendah ketimbang daerah penyangganya, sementara harga sewa rumah dan sekarung beras di Jakarta merambat naik.
“Begitu pula Gubernur DKI, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7 karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong, masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” ujar Said.
Tidak hanya di ibu kota, Said juga menyentil persoalan upah di Tanah Pasundan umumnya. Persoalan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat yang sempat menjadi sengketa hukum diharapnya tak terulang.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh itu mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mencederai kesepakatan yang telah dirumuskan melalui jalur tripartit daerah.
“Kami meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, jangan lagi mengubah-ubah UMSK yang direkomendasikan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat,” tegas Said.

Gizi Buruk Mengganggu Produktivitas Buruh
Di balik riuh rendah perdebatan terkait pengupahan dan kebutuhan hidup layak (KHL), persoalan gizi buruh ternyata punya kaitan dengan produktivitas kerja. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, membedah persoalan ini.
Menurutnya, menu harian seharga belasan ribu rupiah yang dikonsumsi buruh kasar adalah sebuah jalan menuju penurunan kondisi fisik. Dia menjelaskan pekerja yang membanting tulang selama delapan jam lebih membutuhkan pasokan energi hingga 3.500 kilokalori setiap hari, lengkap dengan protein dan zat besi yang menjaga sirkulasi darah tetap normal.
“Apakah menu Rp15.000 kali tiga kali kali makan sehari ini sudah memenuhi angka kecukupan gizi yang pekerja fisik berat? Tentu, secara umum belum ya, terutama dari sisi mutu gizinya,” ungkap Dicky Budiman kepada Tirto.
Dicky bilang, ketika piring seorang buruh hanya berisi karbohidrat dan nyaris tanpa lauk hewani yang layak, tubuh itu perlahan-lahan menggerogoti dirinya sendiri. Massa otot menyusut, tenaga memudar, dan pertahanan tubuh runtuh diserang anemia.
Belum lagi ancaman penyakit turunan, seperti diabetes tipe 2, obesitas sentral akibat hobi menenggak minuman manis penawar lelah, hingga risiko kanker kolorektal di hari tua akibat usus yang kekurangan serat.
“Risiko kalau terus makan tinggi karbohidrat, rendah protein, rendah serat, juga rendah vitamin, tentu akan hilang massa otot dan pemulihannya juga lambat kalau sakit, ya. Karena proteinnya kurang, beban kerjanya tinggi,” lanjut Dicky.
Lebih jauh lagi, Dicky memaparkan kalkulasi biaya hidup sehat di wilayah Jabodetabek yang kian menjauh dari jangkauan dompet buruh.
Mengacu pada data Bank Dunia dan FAO tahun 2024, harga acuan diet sehat di Indonesia berada di kisaran US$4,75 atau setara dengan Rp28.971 per orang per hari. Angka tersebut merupakan standar minimal untuk populasi dengan kebutuhan energi rata-rata, bukan untuk pekerja fisik berat.

Di Jakarta, realitasnya jauh lebih kejam. Dalam hitungan Dicky, biaya hidup yang tinggi membuat angka tersebut mustahil mencukupi kebutuhan gizi harian. Berdasarkan estimasi pengeluaran untuk pekerja fisik berat di Jabodetabek, opsi memasak sendiri dengan menu beragam membutuhkan biaya sekitar Rp35.000 hingga Rp45.000 per hari, atau menelan pos anggaran hingga Rp1,35 juta per bulan.
Jika buruh terpaksa membeli makanan jadi di warteg atau katering, biayanya melompat menjadi Rp50.000 sampai Rp65.000 per hari, menghabiskan hingga Rp1,95 juta setiap bulan. Dengan upah minimum di Kabupaten Bekasi yang berada di kisaran Rp5,9 juta dan Jakarta Rp5,7 juta, pengeluaran untuk urusan perut saja sudah menyita 22 hingga 32 persen dari total pendapatan bulanan.
Sisa dari upah tersebut pun harus berkejaran dengan biaya sewa kontrakan, ongkos transportasi, listrik, air, hingga biaya pendidikan anak.
“Sebetulnya, intinya begini masalahnya. Bukan hanya tentang nominal, tapi apa yang bisa dibeli dengan uang Rp15.000 tadi. Banyak buruh itu kan enggak punya dapur, enggak punya waktu (memasak), atau pilihan," jelas Dicky.
Pada akhirnya, lingkaran setan ini bermuara pada hilangnya produktivitas. Ketika buruh jatuh sakit karena kekurangan zat besi dan gizi kronis, lembaga perburuhan internasional ILO mencatat kerugian produktivitas bisa merosot hingga 20 persen. Pabrik-pabrik merugi, sementara si buruh sendiri terlempar dari lingkaran kehidupan yang layak.
“Lembaga ILO, ya, itu sering mengutip bahwa gizi buruk dapat menurunkan produktivitas sampai sekitar 20 persen kurang lebih,” ucapnya.
Karena itu, Dicky pun mengemukakan usulan agar pemerintah, pelaku usaha, dan para penentu kebijakan membuat terobosan serius untuk memperhatikan persoalan gizi pekerja. Kenaikan UMK atau UMR tidak akan pernah cukup jika berdiri sendiri. Ia harus disertai kebijakan pendamping yang nyata, mulai dari penyediaan kantin gizi dan katering di kawasan industri, subsidi pangan hewani dan sayuran, hingga perbaikan akses kesehatan yang merata.
“Jadi, kenaikan UMR ini atau UMK ini perlu disertai kebijakan pendamping, seperti catering atau kantin gizi di kawasan industri, subsidi pangan hewani dan sayur, serta edukasi.
Karena itu memang enggak bisa dilihat satu sisi atau dilakukan intervensi dalam satu aspek saja,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id
































