tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut sebanyak 1,17 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih menuntut peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, masih terdapat 671 ribu tenaga honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Ariyo Windutomo, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (19/11/2026).
“Saat ini masih terdapat total 671.000 tenaga honorer berdasarkan database BKN dan 1,17 juta PPPK paruh waktu yang saat ini menuntut untuk diangkat menjadi PPK paruh waktu dan PPK penuh waktu,” kata Ariyo dalam paparannya dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Ariyo mengatakan, KSP telah melakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan persoalan penataan tenaga honorer dan PPPK sejak 2025 hingga 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta kementerian terkait.
KSP juga menerima audiensi para tenaga honorer yang menggelar demonstrasi di kantor KSP. Selain itu, lembaga tersebut menyusun memo kebijakan kepada Presiden pada April dan Desember 2025 serta September 2026.
Menurut Ariyo, salah satu langkah yang dikoordinasikan KSP adalah memastikan linimasa kebijakan penataan PPPK yang akan dimulai pada Januari 2027.
“Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan kementerian terkait, khususnya linimasa kebijakan penataan PPK yang akan dimulai pada Januari 2027,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu lintas profesi. Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi pada 6 November 2026.
Kebijakan itu mencakup berbagai profesi, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis dan pelayanan lainnya. Adapun kebijakan pengangkatan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Meski demikian, penyelesaian persoalan tenaga honorer dan penataan status PPPK masih menjadi salah satu isu yang dikawal KSP melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id


































