Komisi X DPR Tagih Juknis Pengangkatan Guru PPPK Tanpa Tes

tirto.id - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menagih petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepada pemerintah terkait skema pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes, yang ditargetkan mulai berjalan bertahap pada awal 2027.

Parlemen mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menerbitkan regulasi teknis tersebut demi memberikan kepastian status bagi para tenaga pendidik.

“Kami di Komisi X berharap kepada pemerintah — dalam hal ini KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen — untuk menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati bersama, bahwa mulai awal tahun 2027 guru paruh waktu diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu tanpa tes, itu harus dijalankan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Lalu mengungkapkan, hingga saat ini draf juklak dan juknis pengangkatan tersebut belum diserahkan oleh kementerian terkait kepada Komisi X DPR guna dipelajari bersama.

“Saya berharap ini segera dikirimkan ke Komisi X dalam rangka fungsi pengawasan, guna memastikan bahwa komitmen yang sudah kita bangun bersama benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Lalu menegaskan, parlemen telah memberikan dukungan penuh dari sisi fiskal untuk menuntaskan masalah kesejahteraan dan status kepegawaian tenaga pendidik di tanah air.

DPR bersama pemerintah bahkan telah menyepakati alokasi anggaran transisi sebesar Rp23 triliun yang dialokasikan khusus bagi peralihan status guru honorer tersebut.

“Anggarannya sudah kami sepakati, Rp23 triliun untuk masa transisi ini khusus bagi guru. Maka dari itu, tolong jangan ada proses administratif yang berbelit-belit atau birokrasi yang berkepanjangan, karena guru-guru kita hari ini sangat membutuhkan kepastian,” cetus legislator asal Nusa Tenggara Barat tersebut.

Menurut Lalu, percepatan penerbitan regulasi teknis sangat krusial agar para guru di berbagai pelosok daerah memiliki waktu yang memadai untuk menyiapkan seluruh berkas administrasi dan tidak merasa tergesa-gesa.

Sebagai informasi, pada Jumat (6/11/2026) lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, telah mengumumkan kesepakatan pemerintah mengenai pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu usai menggelar rapat finalisasi bersama pimpinan DPR di Senayan.

Selain tenaga pendidik, kebijakan pengalihan status kepegawaian ini ke depan juga diproyeksikan menyasar bidang pekerjaan lain yang saat ini masih berstatus PPPK paruh waktu, meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan dan medis, hingga tenaga teknis, pelayanan, dan pelaksana administrasi lainnya.