Menuju konten utama

Kejagung Memeriksa Eks Wali Kota Bekasi Terkait Kasus KSO Migas

Keterangan Mochtar Mohamad dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti dalam kasus dugaan korupsi Migas di Bekasi tersebut.

Kejagung Memeriksa Eks Wali Kota Bekasi Terkait Kasus KSO Migas
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyampaikan keterangan dalam konferensi pers progres perkembangan penanganan kegiatan Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Satgas PKH telah memutuskan untuk menertibkan dan mengambil alih kembali kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan saudara berinisial AK serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran melalui penagihan denda administratif, pemulihan aset dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan kepada eks Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, dalam kaitannya dengan kasus dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024. Pemeriksaan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menerangkan bahwa pemeriksaan itu dilakukan kemarin (19/11/2026). Namun, tak dirinci berapa lama pemeriksaan kepada Mochtar Mohamad dilakukan.

“Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Saudara MM selaku mantan kepala daerah Bekasi," kata Anang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Anang menerangkan keterangan Mochtar Mohamad dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti dalam kasus dugaan korupsi Migas di Bekasi tersebut. Apalagi, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini sehingga penyidik terus mengumpulkan alat bukti terkait.

"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," tutur dia.

Sebagai informasi, dalam kasus ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan kepada Wali Kota Bekasi aktif, Tri Adhianto Tjahyono, pada Selasa (17/11/2026). Namun, dia meminta pengunduran pemeriksaan.

Tri Adhianto pun akan kembali dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung pekan depan. Pemeriksaan dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

"(Panggilan kedua) Selasa, 24 November," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam pesan singkat, Rabu (18/11/2026).

Anang mengemukakan alasan ketidakhadiran Tri Adhianto Tjahyono pada panggilan kemarin adalah pekerjaan. Hal itu tertuang dalam surat yang disampaikannya kepada penyidik.

"Berdasarkan surat yang bersangkutan ditujukan kepada penyidik, di hari yang sama sudah ada tugas pekerjaan yang sudah terjadwalkan sebelumnya," tutur Anang.

Baca juga artikel terkait KASUS KORUPSI atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Flash News
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fadrik Aziz Firdausi