tirto.id - Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji sekaligus eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, disebut sempat murka seusai mendengar laporan terkait permintaan aliran dana dari pihak Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024.
Hal itu diungkapkan terdakwa lain yang juga mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026) malam.
Semula, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan apakah Gus Alex melaporkan berbagai permintaan uang dari pimpinan Komisi VIII DPR RI kepada Gus Yaqut.
Gus Alex menjawab bahwa ia hanya melaporkan pemberian uang tambahan reses, uang jajan atau oleh-oleh untuk Panja, serta permintaan uang Pansus Haji.
“Lapor yang mana?” tanya JPU.
“Yang terkait dengan pemberian uang reses yang diminta Pak Marwan [Dasopang] Rp100 juta untuk lima orang pimpinan. Setelah penetapan, saya tidak ingat, beberapa hari setelah itu saya menyampaikan ke menteri,” kata Gus Alex.
Gus Alex menggambarkan ekspresi Gus Yaqut yang terlihat masam dan merasa tidak nyaman saat mendengar laporan mengenai uang reses dan uang jajan Panja.
Puncaknya terjadi ketika Gus Alex menjemput Gus Yaqut di bandara dan melaporkan adanya penyerahan uang terkait Pansus Haji DPR 2024.
Saat itu, mantan Menag tersebut langsung marah besar. “Di situ beliau marah, teriak, kemudian minta saya untuk narik kembali uang tersebut,” jelas Gus Alex.
Permintaan Rp10 Miliar dan Uang Reses Pimpinan Dewan
Dalam persidangan yang sama, Gus Alex membeberkan kronologi permintaan uang dari sejumlah anggota dewan. Salah satunya datang dari mantan Ketua Komisi VIII DPR RI periode 2019–2024, Yandri Susanto, pada 20 November 2023 di Rasuna Said Tower, Jakarta.
“Di situ Pak Yandri menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah Rp10 miliar,” cerita Gus Alex.
Mendengar permintaan tersebut, Gus Alex mengaku tidak menyanggupi dan langsung melapor kepada Yaqut. Saat dimintai pandangan oleh sang menteri, Gus Alex menyarankan agar permintaan itu ditolak.
Menurutnya, jika pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 tersendat, pemerintah dapat menggunakan ketentuan aturan BPIH tahun sebelumnya. Permintaan Rp10 miliar itu pun akhirnya tidak dipenuhi.
Namun, jelang penetapan BPIH 2024, permintaan lain datang dari pimpinan Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, yang meminta tambahan uang reses sebesar Rp250 juta per pimpinan.
Karena Gus Alex menyatakan tidak sanggup, angka tersebut diturunkan menjadi Rp100 juta per pimpinan.
Gus Alex menyetujui nominal tersebut dan berkoordinasi dengan anggota DPR Abdul Wachid.
Untuk menutupi kebutuhan dana Rp500 juta bagi lima pimpinan, Gus Alex meminta mantan Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Kemenag Rizky Fisa Abadi menyiapkan uang Rp200 juta, serta meminjam uang sebesar Rp300 juta dari seorang rekannya bernama Ali Mazhumi.
Penyerahan uang dilakukan antarstaf. Menurut Gus Alex, seorang stafnya bernama Fahmi menyerahkan Rp100 juta kepada staf Marwan Dasopang.
Sementara itu, sisa uang disalurkan oleh Rizky Fisa Abadi kepada staf pimpinan Komisi VIII lainnya, yakni Ashabul Kahfi, Tubagus Ace Hasan Syadzily, Abdul Wachid, dan Diah Pitaloka, masing-masing sebesar Rp100 juta.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































