Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ia menjelaskan, kedatangannya bertujuan memenuhi panggilan penyidik guna mengklarifikasi asal-usul aliran dana yang sebelumnya telah diserahkan melalui tim kuasa hukum GRIB Jaya.
"Hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu," ujar Hercules saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Selain perihal pengembalian uang, materi pemeriksaan tersebut juga mencakup penanganan perkara yang menyeret sejumlah pejabat ATR/BPN serta pihak PT Summarecon Agung Tbk.
Terkait kelengkapan dokumen pendukung, Hercules menyerahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum, khususnya menyangkut legalitas dan surat-surat kepemilikan tanah seluas 65 hektare yang kini menjadi objek sengketa.
"Tanah 65 hektare, sertifikat hak milik, betul-betul hak milik ya, diubah menjadi HGB. Ini sangat-sangat luar biasa," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hercules turut melontarkan kritik keras terhadap praktik penguasaan lahan oleh korporasi swasta yang diduga mendapat perlindungan atau bekingan dari pihak aparat penegak hukum dan instansi pertanahan.
Menurutnya, pemilik lahan yang sah kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses peralihan status hukum tanah tersebut.
"Padahal orang-orang yang punyanya berteriak-teriak sampai lidahnya mau keluar dari mulut, napasnya mau habis, 'Pak itu punya saya, Pak, punya saya.' Karena perampok kelas kakap ini dilindungi oleh hukum," sebut Hercules.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah menyita uang tunai senilai Rp800 juta dari Hercules. Uang tersebut diduga diterima dari PT Summarecon Agung Tbk terkait urusan pengelolaan sengketa lahan di wilayah Bogor.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon, Agung Adrianto Pitojo Adhi; serta pihak swasta bernama Rizal Fahlevi
Sementara itu, empat tersangka lainnya disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, serta dua orang pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Mochammad Fajar Nur
