tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tersangka Gatot Heroe (GH).
Tiga saksi yang diperiksa yakni Leo Panca Putra selaku wiraswasta, Sutopo selaku aparatur sipil negara (ASN) Bea dan Cukai, dan Khorul Hadziq selaku ASN yang diketahui sebagai Kepala Bea dan Cukai Tanjung Emas.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap ketiga saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
"Pemeriksaan saksi-saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] terkait dengan Bea dan Cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk tersangka GH," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, KPK menetapkan Gatot sebagai tersangka dalam pengembangan kasus korupsi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Gatot sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2023-2026 sebelum menjadi Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari total Rp61,9 miliar yang disetorkan pemilik PT Blueray, John Field (JF), kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai.
“Sehingga, dalam kurun Juli 2025 sampai dengan Januari 2026, JF selaku Pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai Rp61,9 miliar, di mana senilai Rp3,25 miliar di antaranya diterima oleh GH,” ujar Achmad dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
KPK menyebut uang untuk Gatot disalurkan melalui Enov Puji Wijanarko yang saat itu menjabat Kepala Seksi Penindakan Kepabeanan I. Penyerahan uang tersebut dilakukan di ruang kerja Enov.
Pemberian uang kepada pegawai Subdit Penindakan Direktorat P2 DJBC diduga bertujuan agar perusahaan milik John Field mendapat perhatian khusus dalam proses penindakan di lingkungan Bea dan Cukai.
Atas perbuatannya, Gatot dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
KPK menahan Gatot selama 20 hari pertama sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id

































