Indeks Kasus Korupsi

JPU KPK mengaku akan memaparkan bukti elektronik tersebut dalam persidangan yang akan digelar Senin (14/9/2026).

Fadia Arafiq menangis saat sidang korupsi. Bupati Pekalongan nonaktif itu mengaku bersalah, tetapi membantah berniat memperkaya diri dan keluarga.

Maka Kejari Karawang kini telah menetapkan total tujuh tersangka di kasus dugaan korupsi ini.

Tawaran uang dolar itu diduga terkait usulan pemindahan sisa 500 kuota haji reguler ke haji khusus di akhir 2023.

Pencabutan BAP ini diperkuat dengan langkah terdakwa Yaqut menggunakan haknya untuk bertanya langsung kepada Slamet.

Tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jeratan pasal kepada Febrie Adriansyah dalam kasus ini setelah ditemukan dugaan pemerasan tersebut.

Widi juga membandingkan status tanah Carui dengan aset milik negara yang berada di wilayah Cilacap, seperti Teluk Penyu dan Benteng Pendem.

Anang mengakui, Tim 9 memang menjadikan rujukan BAP yang dilakukan oleh peyidik Kortastipidkor Polri sebelumnya, tetapi belum tentu BAP dari Kortas Tipikor.

Saksi Ridwan mengaku bahwa dia menentukan USD4.000 per jemaah kepada PIHK, tetapi diubah menjadi USD2.500 sesuai arahan saksi Muhyi dan Gus Alex.

Eks Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Cilacap, Hamzah Syafroedin, mengatakan uang tersebut tak resmi dan sebagai bayaran uang operasional pengukuran lahan.

Yunita baru mengetahui lebih jauh mengenai proses tersebut setelah menjalani pemeriksaan karena pengadaan PT RSA & Perum KIC dilakukan sebelum menjabat.

Sidang eks Menag Yaqut bongkar borok mafia kuota haji 2024. Dari lobi travel, kuitansi fiktif, hingga setoran fee yang dipotong.

Kejar asset recovery, KPK usut aliran uang korporasi di kasus korupsi batu bara Kukar. Modus pungutan hauling dan peran korporasi kini jadi fokus penyidik.

Kasus dugaan korupsi Bappenda Kabupaten Bogor memasuki babak baru. KPK kini tengah mengusut tuntas alur perintah pemotongan insentif pajak.

Gus Yazid divonis 1 tahun penjara dalam kasus TPPU BUMD Cilacap, lebih ringan 5 tahun dari tuntutan jaksa. Usai sidang, ia langsung tantang para jenderal.

Dia membedah keabsahan tindakan penyidik, dari mekanisme penyitaan hingga legalitas pihak penghitung kerugian negara.

Hal itu terungkap saat jaksa mengonfirmasi inisial yang tertera dalam daftar plotting kuota haji khusus 2023-2024.

Praperadilan Silmy akan diperiksa oleh hakim tunggal Yuliana dan dijadwalkan berlangsung pada Senin (14/9/2026). 

Para tersangka diduga memanipulasi data konsumen agar permohonan KPR tak memenuhi syarat layak kredit tetap diloloskan.

Widi menilai akar permasalahan yang menyebabkan munculnya tuduhan kasus korupsi ini bermula dari surat pemblokiran yang dikeluarkan oleh Pangdam.