tirto.id - Persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tak lagi sekadar menguliti kebijakan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, dan lingkarannya. Kesaksian terdakwa yang merupakan eks staf khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengorek lebih jauh dugaan aliran dana ke sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR RI di Senayan.
Pengakuan itu terungkap dalam sidang pemeriksaan para terdakwa, Rabu (18/11/2026) malam. Menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal permintaan uang selama menjabat, Gus Alex menyebut eks Ketua Komisi VIII DPR 2019–2024, Yandri Susanto, serta Marwan Dasopang yang kala itu menjabat Wakil Ketua Komisi VIII dan kini mengetuai komisi tersebut.
Gus Alex mengungkapkan, pada 20 November 2023, ia menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Yandri untuk bertemu di Rasuna Said Tower, Jakarta. Pertemuan tersebut kemudian menyinggung kelancaran pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
“Di situ Pak Yandri menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah Rp10 miliar,” ungkap Gus Alex di hadapan majelis hakim.

Gus Alex mengaku langsung melaporkan permintaan itu kepada Gus Yaqut dan menyarankan agar ditolak karena pemerintah tetap bisa mengacu pada aturan BPIH 2023 bila pembahasan tersendat. Permintaan Rp10 miliar itu pun tak dipenuhi.
Namun, menjelang pengambilan keputusan BPIH 2024, permintaan lain disebut datang dari Marwan Dasopang dalam pertemuan di ruang kerja DPR.
“Di situ beliau minta tambahan uang reses sejumlah Rp250 juta untuk per pimpinan Komisi VIII. Nah, atas permintaan tersebut saya tidak bisa memenuhi sejumlah itu,” beber Gus Alex.
Nominal itu lalu turun menjadi Rp100 juta per pimpinan, yang disepakati Gus Alex setelah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi VIII lainnya, Abdul Wachid.
Untuk memenuhi total Rp500 juta bagi lima pimpinan, Gus Alex meminta Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Kemenag periode 2022–2023, Rizky Fisa Abadi, menyiapkan Rp200 juta, sementara Rp300 juta sisanya diperintahkan untuk dipinjam dari Kasubdit Akomodasi Haji Ditjen PHU Kemenag periode 2023–2024, Ali Machzumi.
Penyerahan uang dilakukan antarstaf. Staf Gus Alex bernama Fahmi disebut menyerahkan Rp100 juta kepada staf Marwan, sedangkan Rizky Fisa menyalurkan masing-masing Rp100 juta kepada staf empat pimpinan lainnya, yakni Ashabul Kahfi, Tubagus Ace Hasan Syadzily, Abdul Wachid, dan Diah Pitaloka.
Tekanan Panja di Mekah dan Bantahan Gus Yaqut
Dalam sidang lanjutan, Kamis (19/11/2026), Hakim Anggota Sigit Herman Binaji mencecar Gus Alex soal alasannya terkesan mudah memenuhi permintaan dewan. Gus Alex beralasan ingin memperlancar penyelenggaraan haji sekaligus merasa ditekan.
“Saya berharap ini bisa memperlancar. Yang kedua, Yang Mulia, saya sendirian, saya tertekan, saya ditekan, Yang Mulia,” akunya.
“Nah, ini menarik ini, Saudara menyatakan tertekan. Siapa yang nekan Saudara?” tanya Hakim Sigit.
“Ya yang minta, Yang Mulia,” jawab Gus Alex.
Ia mencontohkan tekanan “keras” saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) DPR di Arab Saudi, ketika anggota dewan disebut mengancam akan membuat kegaduhan rapat jika permintaan “uang oleh-oleh” tidak dipenuhi.
“Dia [dewan] menyampaikan, ‘besok kalau pertemuan, ya sudah kita bikin ribut. Kita ramai aja.’ Jadi karena memang agendanya besok itu pertemuan di kantor Daker, saya usahakan agar besok rapat itu lancar,” tutur Gus Alex.
Pola permintaan tersebut sebelumnya juga sempat dikonfirmasi dalam sidang pada Jumat (4/9/2026). Kala itu, Gus Alex mencecar saksi mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Jaja Jaelani, soal pertemuan di Restoran Al Romansiah Aziziah, Makkah, mengenai permintaan uang saku 3.000 riyal bagi 24 anggota Panja yang kemudian ia penuhi sebesar 1.500 riyal per orang. Pertemuan itu disebut dihadiri Marwan, Abdul Wachid, dan Ashabul Kahfi.
Di sisi lain, pada sidang Rabu (18/11/2026) malam, Gus Alex mengaku telah melaporkan pemberian uang reses Rp500 juta itu kepada Gus Yaqut beberapa hari setelah penetapan BPIH, bersama laporan uang jajan Panja dan dana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024. Menurutnya, Yaqut sempat marah besar dan memintanya menarik kembali uang terkait Pansus tersebut.
Namun, Gus Yaqut membantah pengakuan itu saat ditemui di jeda sidang, Kamis (19/11/2026).
“Saya ini enggak pernah merasa loh dapat laporan itu. Apakah ada buktinya atau mungkin melalui WA atau apa? Saudara Alex enggak bisa menunjukkan. Tetapi satu hal, ini menunjukkan tidak ada keterlibatan saya dalam proses aliran uang baik masuk maupun keluar,” sanggah Gus Yaqut di luar ruang sidang dalam jeda skors.
Celah Rente Kuasa dan Aturan Dana Reses Komisi VIII
Ilustrasi Suap. foto/istockphoto

Terlepas dari silang pengakuan antara Gus Yaqut dan Alex, kesaksian soal permintaan dana pembahasan BPIH serta tambahan uang reses Rp500 juta membuka persoalan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan parlemen.
Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Yoppy Adhi Hernawan, menjelaskan bahwa Komisi VIII memang memegang posisi kunci dalam penentuan biaya haji.
Kewenangan itu diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menyatakan, “Menteri menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI untuk keperluan BPIH.” Karena Kemenag tak bisa mengabaikan persetujuan tersebut, posisi tawar Komisi VIII menjadi sangat besar dan rawan disalahgunakan.
“Kewenangan tersebut tentu membuka risiko penyalahgunaan apabila anggota atau pimpinan komisi memanfaatkan proses persetujuan untuk memperoleh keuntungan di luar hak keuangannya. Misalnya, meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk memperlancar pembahasan,” kata Yoppy kepada Tirto, Jumat (20/11/2026).
Meski begitu, Yoppy mengingatkan bahwa hak menyetujui biaya haji melekat pada DPR sebagai lembaga, bukan kekuasaan pribadi pimpinan komisi yang bisa dijadikan alat tawar-menawar.
Yoppy juga menjelaskan alasan “tambahan uang reses” tidak memiliki dasar hukum. Dana reses sejatinya merupakan anggaran resmi dari APBN untuk membiayai anggota DPR menyerap aspirasi warga di daerah pemilihannya.
Sesuai Pasal 75 ayat (3) UU MD3, pengelolaan anggaran DPR berada di tangan Sekretariat Jenderal DPR, bukan diminta dari kementerian mitra kerja.
“Tambahan dana yang diperoleh secara informal dari kementerian mitra kerja tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan akan digunakan untuk kegiatan reses,” tegas Yoppy.
Kalaupun kementerian memiliki program resmi bersama DPR, lanjutnya, pembiayaannya harus tercatat sah dalam anggaran negara dan tak boleh diberikan secara pribadi kepada pimpinan komisi.
Potensi Sidang Etik Pimpinan Komisi VIII di MKD
Di internal parlemen sendiri, praktik meminta dan menerima pemberian di luar hak dilarang tegas dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Pasal 4 ayat 2 juga melarang anggota dewan bertransaksi dengan mitra kerja yang berpotensi memicu korupsi. Sementara Pasal 6 ayat (4) yang melarang penggunaan jabatan demi keuntungan pribadi maupun golongan.
“Ketika anggota DPR meminta uang dengan mengaitkannya pada kelancaran pembahasan BPIH, timbul persoalan karena keputusan yang semestinya didasarkan pada kepentingan jemaah haji berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan keuangan pihak yang terlibat dalam pembahasan,” papar Yoppy.
Terkait permintaan Rp10 miliar dari Yandri yang disebut tidak terealisasi, Yoppy membedakan antara pelanggaran etik dan tindak pidana.
Di ranah hukum pidana, permintaan yang tak dipenuhi memang tidak otomatis menjadi suap atau pemerasan sebelum penegak hukum membuktikan adanya unsur paksaan, janji, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Sebaliknya, di ranah etik, tindakan sekadar meminta saja sudah melanggar Pasal 3 ayat (5) Kode Etik DPR yang melarang dua hal sekaligus, yakni meminta dan menerima.
“Dalam pemeriksaan etik, yang dinilai bukan hanya apakah seseorang telah menerima keuntungan, melainkan juga apakah perilakunya bertentangan dengan integritas, independensi, dan kewajiban sebagai anggota DPR,” jelas Yoppy.
Merujuk Pasal 122 dan Pasal 122A UU MD3 serta aturan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), lembaga etik itu berwenang menyelidiki perkara tanpa laporan masyarakat jika kasusnya sudah menjadi perhatian publik.
“DPR, khususnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik anggota DPR yang terungkap dalam persidangan. MKD tidak harus menunggu seseorang dinyatakan bersalah secara pidana untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik,” ujarnya.
Hanya saja, karena Yandri kini menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan bukan lagi anggota DPR, Yoppy menjelaskan bahwa kewenangan sanksi etik MKD terhadap dirinya terbatas.
Sementara untuk Marwan, karena masih aktif di Komisi VIII, MKD berwenang penuh memeriksanya dengan tetap memberi ruang klarifikasi.
Merunut Kemungkinan Pidana: Suap, Gratifikasi, atau Pemerasan?

Dari kacamata antikorupsi, Sekretariat Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, menegaskan dalih “uang reses” tidak bisa menggugurkan dugaan tindak pidana korupsi.
“Tidak boleh ada anggota DPR meminta tambahan anggaran reses ke orang atau lembaga lain. Jika benar ada permintaan seperti itu, maka perlu didalami kemungkinan adanya praktik suap atau pemerasan,” ujar Dadang saat dihubungi terpisah.
Merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdapat tiga skema jeratan pidana yang paling dekat dengan pola kesaksian Gus Alex, yakni suap, gratifikasi, dan pemerasan.
“Suap terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi dan penerimanya. Suap diberikan dengan harapan pejabat yang menerima akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Kedua pihak bisa kena jerat hukum,” terang Dadang.
Dalam kasus ini, unsur suap perlu diuji pada kesepakatan pemberian uang Rp500 juta berdalih dana reses yang disepakati turun menjadi Rp100 juta per pimpinan, tepat menjelang pengambilan keputusan BPIH 2024.
Jika terbukti ada kesepakatan imbalan untuk memengaruhi keputusan haji, UU Tipikor menjerat pemberi lewat Pasal 5 ayat (1), sedangkan penyelenggara negara penerima terancam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 12 huruf a dan b.
Berbeda dengan suap, Dadang menjelaskan gratifikasi terjadi tanpa adanya kesepakatan transaksional di awal. Artinya, apabila aliran uang Rp500 juta maupun uang saku Panja di Arab Saudi terbukti diterima pimpinan atau anggota Komisi VIII karena jabatannya, kendati tanpa tawar-menawar keputusan di awal, pemberian itu tetap dianggap suap berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor.
“Penerima bisa kena sanksi pidana jika dalam waktu 30 hari setelah diterima, hadiah itu tidak dilaporkan ke KPK,” ujar Dadang.
Yang terakhir, pemerasan. Jerat pidana ini dapat terbukti jika memang benar ada tekanan atau paksaan dari pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
Unsur tekanan tersebut relevan menimbang pengakuan Gus Alex di persidangan bahwa ia memenuhi sejumlah permintaan pimpinan Komisi VIII DPR, karena merasa ditekan dan khawatir penyelenggaraan haji terganggu.
“Jika benar ada permintaan dan ada semacam tekanan, maka itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Tetapi [jika] kedua belah pihak sudah sepakat untuk memberi dan menerima, maka bisa dikategorikan sebagai suap,” urai Dadang.
Bahkan, Pasal 15 UU Tipikor menegaskan bahwa pihak yang baru sebatas mencoba, membantu, atau bermufakat melakukan tindak pidana korupsi tetap terancam hukuman yang sama beratnya dengan pelaku utama.
Bagaimana jika uang Rp500 juta itu hanya diserahkan melalui staf, bukan langsung ke tangan pimpinan Komisi VIII? Dadang menilai pola perantara tidak otomatis memutus jerat hukum.
“Jika bisa dibuktikan bahwa uang itu sebenarnya untuk pimpinan Komisi VIII, maka bisa saja pimpinan terseret ke dalam kasus ini, termasuk staf pimpinan Komisi VIII yang menjadi perantara,” tegas Dadang.
Secara hukum pidana, peran perantara yang membantu penyerahan uang juga dapat dijerat dengan ketentuan pembantuan dalam Pasal 15 UU Tipikor maupun penyertaan.
Fakta Persidangan sebagai Pintu Masuk Penyidikan KPK
Beragam pengakuan di ruang sidang Tipikor kini menjadi pijakan untuk menguji keseriusan KPK memperluas penyidikan.
Dadang menegaskan, keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim memiliki nilai hukum yang kuat untuk segera ditindaklanjuti.
“Semua kesaksian di depan majelis hakim adalah fakta-fakta yang bisa didalami lebih lanjut oleh KPK. Baik melalui proses peradilan yang sedang berjalan maupun melakukan penyelidikan yang terpisah jika memang ada pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus itu,” katanya.
Menanggapi fakta persidangan tersebut, Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan lembaganya akan mengkaji setiap keterangan sidang bersama hasil penyidikan yang sudah dikantongi.
“Iya, tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya,” ujar Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Taufik juga membenarkan bahwa peluang pengembangan perkara ke pihak-pihak yang namanya disebut dalam sidang tetap terbuka, bergantung pada hasil analisis hukum dan pembuktian.
“Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya,” tandasnya.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































