Menuju konten utama

UMP Bali 2027 Naik Jadi Rp4,55 Juta, Efektif Berlaku Januari

Angka UMP Bali 2027 naik Rp 1.351.828 atau sekitar 42,15 persen dari UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459.

UMP Bali 2027 Naik Jadi Rp4,55 Juta, Efektif Berlaku Januari
Gubernur Bali Wayan Koster saat menemui aliansi pekerja di depan gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar. Jumat (20/11/2026). tirto.id/Ahmad Firiskik Irwan
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Gubernur Bali, I Wayan Koster, menetapkan upah minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 naik menjadi Rp 4.559.287 per bulan. Angka ini naik Rp 1.351.828 atau sekitar 42,15 persen dari UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459.

Kenaikan UMP Bali tidak lepas setelah Koster menerima aspirasi pekerja di Bali mengenai UMP di depan kantor Gubernur Bali pada Jumat (20/11/2026). Para pekerja menuntut kenaikan UMP yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Kenaikan UMP Bali diputuskan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali tahun 2027. Selain itu, Koster juga penetapan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor hotel bintang sebesar Rp 4.644.907 per bulannya.

Kenaikan ini, kata Koster, dinilai sebagai peningkatan yang progresif. Dia menyebut besaran tersebut sudah lebih layak mendekati KHL dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 3.207.459 atau hanya mencapai 61,54 persen.

"UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala dan skala," terangnya, sebagaimana dikutip Sabtu (21/11/2026).

Keputusan penetapan dipertimbangkan pada berita acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali melalui Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 yang telah disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dalam dasar hukum tersebut, keputusan ini mengacu pada perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain rekomendasi tersebut, Wayan Koster juga mencantumkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang disampaikan langsung pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.

Wayan Koster menginstruksikan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali serta pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan penetapan UMP dengan penuh tanggung jawab yang nantinya akan berlaku di tanggal 1 Januari 2027 mendatang.

Koster berharap, peningkatan upah ini bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong peningkatan produktivitas, kenaikan pendapatan juga bisa memperkuat daya beli para pekerja terhadap barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari.

"Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas," ungkapnya.

Sementara itu, Kabupaten/Kota di Provinsi Bali masih akan membahas lebih lanjut dari keputusan UMP Bali 2027 baik di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Klungkung, Karangasem dan Bangli mengenai UMK.

Baca juga artikel terkait UMP atau tulisan lainnya dari Ahmad Firizqi Irwan

tirto.id - Flash News
Reporter: Ahmad Firizqi Irwan
Penulis: Ahmad Firizqi Irwan
Editor: Andrian Pratama Taher