tirto.id - Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji yang juga mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, mengakui bahwa pembagian alokasi kuota haji tambahan tahun 2024 dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan Yaqut saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa kasus itu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Mulanya, penasihat hukum meminta Yaqut menjelaskan secara kronologi pelaksanaan pemenuhan prosedur dalam proses alokasi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah pada penyelenggaraan haji 2024.
"Untuk penyelenggaraan haji tahun 2024, apakah terdakwa bisa menjelaskan, secara kronologis pelaksanaan pemenuhan prosedur khususnya di dalam proses alokasi kuota haji tambahan?" tanya penasehat hukum.
Yaqut menjelaskan, informasi awal mengenai penambahan kuota 20.000 dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu, ia peroleh dari siaran saluran YouTube Sekretariat Negara sekitar tanggal 19 atau 20 Oktober 2023.
Setelah itu, jajaran Kementerian Agama (Kemenag) mulai berdiskusi dan berupaya memastikan kabar tersebut. Ia sempat berupaya meminta waktu untuk menghadap Presiden Jokowi, tapi belum mendapat jadwal khusus.
Ia baru sempat melaporkan sekilas soal kuota tambahan itu pada rapat kabinet di awal November saat menyampaikan laporan pelaksanaan haji 2023, meski saat itu belum ada arahan dari presiden.
"Baru kemudian di tanggal 27 November, secara khusus saya mendapatkan waktu untuk bisa melaporkan ke presiden terkait dengan tambahan kuota 20.000 tersebut," ujar Yaqut.
Dalam pertemuan khusus tersebut, Yaqut mengaku kembali memaparkan laporan pelaksanaan haji tahun 2023, sekaligus menyampaikan, tambahan 20.000 merupakan kuota tambahan terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.
Mendengar laporan tersebut, kata Yaqut, Presiden Jokowi lantas memberikan arahan agar kuota tambahan itu dibagi rata masing-masing 50 persen.
"Kemudian presiden memberikan arahan, ya untuk keselamatan mohon izin untuk keselamatan jemaah karena pengalaman 2023 yang sudah kami laporkan di rapat kabinet tersebut, Yang Mulia, dan agar ekonomi juga ikut bergerak karena pada waktu pasca-COVID ekonomi masih sulit, dibagi dua saja, 50%-50%," ucapnya.
Usai menghadap presiden, Yaqut langsung menuju kompleks parlemen untuk menghadiri rapat kerja bersama DPR. Setibanya di lokasi, ia dijemput Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) saat itu, Hilman Latief, bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag saat itu, Faisal Ali Hasyim.
"Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada arahan presiden agar kuota haji tambahan dibagi 10.000, 10.000. Saya sampaikan ke Pak Dirjen pada waktu itu agar ini disimpan dulu, sampai di-keep dulu bahasa saya, Yang Mulia," ucap Gus Yaaut.
"Sampai benar-benar kita dapat kepastian tentang kuota ini. Di-keep dulu, tetapi sambil itu lakukan mitigasi, lakukan analisa, kemudian lakukan simulasi atas kuota," Imbuhnya.
Sebelumnya, arahan Jokowi tersebut pun sempat diungkapkan Hilman Latief saat menjadi saksi. Ia mengungkapkan, pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada 2024 menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus atau 50:50 merupakan arahan Jokowi.
Hal itu disampaikan Hilman saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam persidangan, Hakim Ketua awalnya meminta Hilman menjelaskan secara runut mengenai asal informasi terkait pembagian kuota 50:50 tersebut.
Hilman menjelaskan bahwa dirinya pertama kali mendengar mengenai pembagian 50:50 secara langsung dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, ketika hendak mengikuti rapat kerja dengan DPR.
"Benar bahwa saya mendengar pertama kali [arahan 50:50 kuota haji] secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR," kata Hilman dalam persidangan.
Saat itu, Hilman mengaku merespons pernyataan Yaqut karena sebelumnya pembagian kuota telah dirumuskan dengan skema berbeda.
"Kami akan sidang, berjalan ke ruang sidang DPR, itu Pak Menteri sounding mengenai 50:50. Yang saya respons kalimatnya betul waktu itu, ‘Wah kenapa enggak dari kemarin, Pak? Ini kan sudah saya putuskan,’ gitu ya," ujar Hilman.
Hakim kemudian meminta Hilman memperjelas narasi mengenai sumber arahan tersebut. Hakim menanyakan kembali apa yang diketahui dan ditangkap Hilman mengenai arahan presiden.
Hilman kemudian menjawab singkat mengenai sumber arahan tersebut.
"50:50 arahan [dari] presiden," jawab Hilman.
Hakim kemudian menanyakan siapa presiden yang dimaksud dalam keterangan tersebut.
"Presidennya siapa?" tanya hakim.
"Joko Widodo," jawab Hilman.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































