tirto.id - PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) merespons keputusan pemerintah mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan di Provinsi Riau. Perusahaan yang merupakan bagian dari Grup APRIL—di bawah konglomerasi Royal Golden Eagle (RGE) milik pengusaha Sukanto Tanoto—itu menyatakan menghormati keputusan dan masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.
Melalui keterangan tertulis pada Jumat (20/11/2026), PT RAPP menyatakan akan berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk mengetahui lebih lanjut dasar dan konsekuensi keputusan tersebut.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait," tulis PT RAPP dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," lanjut mereka.
Di tengah proses tersebut, perusahaan menyebut kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasionalnya menjadi salah satu prioritas. PT RAPP mengklaim operasional bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal.
"PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa," kata mereka.
Perusahaan juga mengutip studi dampak ekonomi yang memperkirakan aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170 ribu lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300 ribu lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," tulis PT RAPP.
PT RAPP mengeklaim telah menjadi bagian dari perekonomian Riau selama lebih dari tiga dekade. Perusahaan mencontohkan perkembangan Pangkalan Kerinci yang pada 1993 merupakan komunitas dengan sekitar 200 penduduk. Wilayah tersebut kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 orang.
Perusahaan memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Dalam periode 2016-2025, PT RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.
Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, perusahaan mengaku telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyebut kegiatan usahanya menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85 persen produksinya diklaim diekspor sehingga menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Di bidang lingkungan, perusahaan menyatakan tidak hanya mengelola areal tanaman industri, tetapi juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, yang disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
PT RAPP juga mengklaim telah menjalankan Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) sejak 2014 dengan melibatkan lebih dari 40 desa. Program tersebut diklaim membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.
"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," sebut PT RAPP.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
"Pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan [PBPH] atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," urai Barita dalam keterangan yang diterima, Jumat.
Barita menjelaskan, pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran. Beberapa di antaranya adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































