tirto.id - Proyek pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara, yang mangkrak selama 10 tahun akhirnya kembali dilanjutkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan infrastruktur bernilai Rp600 miliar tersebut rampung pada akhir Maret 2027 dan siap diresmikan pada April 2027.
Pramono mengatakan, penyelesaian JLNT Pluit menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan di kawasan Pluit, Muara Karang, dan sekitarnya.
"Nilai pembangunan flyover ini atau jembatan layang non-tol ini sebenarnya nilainya cukup lumayan, yaitu Rp600 miliar. Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan," kata Pramono saat meninjau proyek JLNT Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Pramono menjelaskan, pembangunan JLNT Pluit telah dimulai sejak 2015 oleh pihak pengembang. Namun, proyek tersebut terhenti pada 2016 akibat perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, terhentinya pembangunan tidak sepenuhnya disebabkan oleh pihak pengembang, melainkan juga dipengaruhi perubahan kebijakan pemerintah daerah saat itu.
"Jadi jalan layang non tol Pluit ini sudah dibangun sejak tahun 2015, kemudian mengalami kemacetan karena ada perubahan policy sendiri dari Pemerintah DKI Jakarta. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan ada pada pengembang. Mayoritas sebenarnya malah di Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.
Pramono menyebut, JLNT Pluit memiliki panjang sekitar 1,5 kilometer dan akan menjadi akses penghubung sejumlah wilayah menuju Pluit. Keberadaan jalan layang tersebut diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh masyarakat sekaligus mengurangi hambatan lalu lintas di jalan arteri.
Ia menargetkan pembangunan dapat diselesaikan pada akhir Maret 2027 dan diresmikan pada April 2027. Target tersebut merupakan hasil pembahasan bersama pihak pengembang, yakni PT Agung Podomoro Land.
"Saya berharap ini selesai sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi pada bulan April bisa diresmikan," kata Pramono.
Kendala Rumah Pompa dan Penataan Kolong Jembatan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau proyek JLNT Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026). FOTO/Athifa Arka Shabira

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengungkapkan sejumlah persoalan di sekitar akses jalan layang. Di antaranya, penyempitan jalan akibat keberadaan rumah pompa, bangunan di sekitar jalur keluar, serta kondisi kolong jembatan yang belum tertata dan masih digunakan sebagai tempat pengepul barang bekas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap seluruh pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak pengembang sesuai dengan kesepakatan.
Di sisi lain, Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Afan Adriansyah, menyatakan JLNT Pluit merupakan bagian dari kontribusi tambahan reklamasi. Pemerintah daerah akan melakukan penghitungan kembali terkait besaran kontribusi dan penyesuaian yang diperlukan.
Pramono menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian JLNT Pluit beserta tiga jembatan yang menjadi bagian dari kesepakatan pembangunan.
Menurutnya, penyelesaian infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama warga Pluit dan Muara Karang.
Penulis: Athifa Arka Shabira
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































