tirto.id - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 7,1 persen yang ditetapkan Gubernur Pramono Anung dinilai memberatkan pengusaha.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta, Nurjaman, menilai kenaikan tersebut berisiko mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi tenaga kerja hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kalau hal ini terus digenjot terus-terusan, maka tentu para pengusaha juga akan melakukan efisiensi di bidang atau di sektor sumber daya manusianya. Nah, kalau itu terjadi, maka dikhawatirkan ada efisiensi di tenaga kerja. Ini kan yang kita tidak harapkan," ujar Nurjaman saat dihubungi Tirto, Jumat (20/11/2026).
Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6,13 juta atau naik 7,1 persen. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1270 Tahun 2026—setelah melalui serangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan Badan Anggaran (Banggar).
Nurjaman mengatakan pengusaha mau tidak mau harus menerima keputusan tersebut karena telah ditetapkan menjadi produk hukum. Meski demikian, ia menyoroti kemampuan setiap sektor usaha dalam memenuhi ketentuan upah minimum yang baru.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa menyamaratakan kemampuan finansial seluruh perusahaan. Sebab, kondisi dan kapasitas usaha setiap sektor berbeda-beda.
Karena itu, Nurjaman meminta pemerintah memberikan ruang pengecualian bagi pengusaha yang tidak mampu memenuhi ketentuan UMP. Ia juga berharap proses pengajuan pengecualian tersebut tidak dibebani persyaratan yang terlalu ketat.
"Peraturan pemerintah atau undang-undang juga mengatakan bahwa bagi yang tidak mampu ada pengecualian. Nah, pengecualian ini yang akan kami coba dorong kepada para pengusaha untuk melakukan permohonan kepada pemerintah agar ada pengecualian untuk tidak melaksanakan upah minimum tahun 2027," terang Nurjaman.
Minta Jaminan Kepastian Usaha
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi Industri dan ALB Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Achmad Widjaja, mengatakan respons pengusaha terhadap kenaikan UMP bergantung pada sektor usaha masing-masing.
Menurut dia, pengusaha di sektor padat modal dan jasa modern cenderung dapat menerima kenaikan tersebut, meski tetap perlu melakukan efisiensi internal. Sebaliknya, pengusaha di sektor padat karya, manufaktur, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung lebih keberatan.
Pasalnya, kenaikan biaya tenaga kerja belum tentu diimbangi dengan peningkatan permintaan pasar. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan industri sekaligus membatasi kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.
"Bagi KADIN, kunci utamanya bukan sekadar pada besaran angka kenaikan, melainkan kepastian iklim usaha. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan upah, dunia usaha sangat berharap hal tersebut diimbangi dengan dukungan nyata," jelas Achmad kepada Tirto, Jumat (20/11/2026).
Achmad mengatakan dukungan pemerintah dapat diberikan melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, pengendalian biaya logistik dan energi, serta pemberantasan ekonomi biaya tinggi. Menurut dia, berbagai dukungan tersebut diperlukan agar industri di Jakarta tetap kompetitif di tengah kenaikan biaya operasional.
"Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perusahaan harus tetap sehat dan bertumbuh agar mampu terus memberikan kesejahteraan yang layak bagi para pekerjanya," tutup Achmad.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































