tirto.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
PT RAPP merupakan perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau.
"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan [PBPH] atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," urai Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11/2026).
Ia melanjutkan pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran. Beberapa di antaranya, kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.
"Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," tutur Barita.
Masih di Provinsi Riau, Satgas PKH juga melakukan penindakan dengan mengambil alih pabrik kelapa sawit dan perkebunan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli tandan buah segar (TBS) dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
"Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit," kata Barita.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut.
Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.
"Penertiban ini merupakan upaya pemerintah mencegah pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, termasuk melalui aktivitas industri yang diduga menampung hasil perkebunan dari kawasan hutan secara ilegal," lanjutnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id

































