tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Besaran upah minimum di empat provinsi tersebut berkisar Rp2,6 juta hingga Rp6,1 juta per bulan.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp6.136.941. Sementara itu, UMP Sumsel ditetapkan sebesar Rp4.210.059, Kaltara Rp4.027.901, dan NTT Rp2.602.441.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027 pada Jumat (20/11/2026). Besaran UMP tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.729.876.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026), dikutip dari ANTARA.
UMP Sumatera Selatan 2027 Ditetapkan Rp4,21 Juta
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059. Angka tersebut naik Rp267.096 atau 6,77 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.942.963.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Herman menyebut keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2026 yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
"Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya. Ini 6,77 persen," ujar Herman.
UMP Kalimantan Utara 2027 Sebesar Rp4,02 Juta
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901. Gubernur Zainal A. Paliwang mengumumkan besaran tersebut di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan melalui laman resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.
Penetapan UMP Kaltara tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/546/2026. Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 melalui keputusan gubernur terpisah, yakni Nomor 100.3.3.1/547/2026.
Proses penetapan tersebut melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi. Pembahasan juga mempertimbangkan data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
UMP Nusa Tenggara Timur 2027 Tembus Rp2,6 Juta
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441. Nilai tersebut naik Rp146.543 atau 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.455.498.
Penetapan UMP NTT menggunakan nilai alfa 0,70 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Pembahasan melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah.
UMP NTT 2027 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT tertanggal 20 November 2026. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Penulis: Novita Lestari
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id







































