Indeks Upah Minimum Provinsi

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut masih lima enam provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Pemprov DKJ menilai kenaikan UMP Jakarta 2025 sudah sesuai dengan Permenaker tentang Pengupahan terbaru.

Pemprov Jabar, pengusaha, dan serikat pekerja, menyepakati kenaikan sebesar 6,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2024 tentang Pengupahan.

Pemprov Bali menegaskan, upah minimum sektoral provinsi di Bali juga akan bertambah 2 persen menjadi naik 8,5 persen.

Menaker Yassierli memperkirakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 paling lambat diumumkan para gubernur pada pertengahan Desember 2024.

Said Iqbal mengatakan Prabowo akan menetapkan UMP dengan penuh keberpihakan kepada buruh.

Dalam penetapan UMP, pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan penghasilan para buruh dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

Menurut Menaker, formula penetapan upah minimum 2025 masih dalam pembahasan dengan Lembaga Kerjasama Tripartit.

Sejumlah perwakilan buruh membantah pernyataan Menkopolkam, Budi Gunawan, tentang upah tinggi yang dinilai jadi penyebab perusahaan bangkrut. 

Pembahasan soal UMP DKI 2025 akan dilakukan Disnakertransgi bersama Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pengusaha, pakar, dan unsur buruh.

Anies Baswedan meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dengan mekanisme keadilan.

Pemerintah daerah telah menetapkan besaran UMP 2024. Berikut daftar provinsi dengan UMP tertinggi dan terendah.

Apindo berharap semua pihak menyikapi keputusan upah yang dilakukan serentak oleh mayoritas pemerintah provinsi dengan kepala dingin.

Partai Buruh dan KSIP menolak besaran UMP 2024, sementara pengusaha menganggap PP Nomor 51/2023 sudah moderat.

Daftar UMP 2024 di berbagai daerah dari Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Babel, Kepri, Sumbar, Sumsel, Sumut, Lampung, Sulsel, dan lainnya.

Isu upah minimum provinsi diharapkan tidak terbawa ke ranah politik yang nantinya akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Keputusan UMP akan diumumkan pada November 2023 mendatang.

Pekerja di Jogja sulit bisa beli rumah disebabkan UMP tak sesuai KHL serta pengembang tak mau fasilitasi pekerja dengan pendapatan UMP.

M Hadi Shubhan mengatakan, meski tidak dicantumkan sanksi namun pemda tetap akan mendapatkan sanksi jika tidak mematuhi formula perhitungan UMP 2023.