Menuju konten utama

Pramono Jawab Kritik Said Iqbal soal UMP: Jakarta Jauh di Atas

Pramono menjelaskan, penentuan besaran UMP 2027 dihasilkan dari keputusan tiga pihak, yakni pengusaha, buruh dan Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitator.

Pramono Jawab Kritik Said Iqbal soal UMP: Jakarta Jauh di Atas
Pramono Anung kepada para wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026). tirot.id/Naufal Majid
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang dinilai belum pantas. Pramono mengatakan, sejatinya besaran kenaikan UMP DKI Jakarta sudah cukup signifikan, yakni sebesar 7,1 persen. Bahkan, Pramono mengklaim kenaikan UMP di Jakarta yang tertinggi di antara seluruh provinsi.

“Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan yaitu naik 7,1 persen,” ujar Pramono kepada para wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026).

“Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple-to-apple, Jakarta jauh di atas semuanya,” lanjutnya.

Pramono menjelaskan, penentuan besaran UMP 2027 dihasilkan dari keputusan tiga pihak, yakni pengusaha, buruh dan Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitator. Ia mengakui pembahasan itu tidak mudah dan menghadapi berbagai tantangan. Meski begitu, ketiga pihak akhirnya menemukan kesepakatan.

“Sehingga dengan demikian sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan,” ucap Pramono.

“Sehingga dengan demikian keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,” sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.000 per bulan, naik sebesar Rp407.000.

Menurut Said Iqbal, jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2027 yang besarannya mencapai Rp6.427.000 per bulan, besaran UMP DKI Jakarta masih lebih rendah dan terpaut Rp291.000. Padahal, menurut Iqbal, biaya hidup di Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya hidup di Bekasi.

“Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil? Menurut kami, keputusan Gubernur DKI ini menunjukkan keberpihakan pada kebijakan upah murah,” ujar Iqbal dalam keterangan persnya, dikutip Tirto pada Sabtu.

Sebagai ilustrasi, Iqbal membandingkan acuan upah minimum seorang pekerja yang baru masuk pabrik panci di Kabupaten Bekasi dengan UMP yang menjadi acuan pekerja baru di Jakarta. Di Kabupaten Bekasi, acuannya Rp6.427.000 per bulan, sedangkan di Jakarta Rp6.136.000. Menurutnya, perbandingan ini perlu diperhatikan karena Jakarta menjadi pusat kegiatan perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, dan perhotelan berbintang lima.

Dari sisi daya beli, Iqbal mengatakan selisih Rp291.000 itu hampir setara dengan biaya listrik sebulan dalam simulasi pengeluaran buruh. Bagi pekerja yang harus membayar kontrakan, membeli makan, dan menanggung ongkos berangkat kerja, selisih tersebut menentukan berapa banyak kebutuhan yang masih bisa dipenuhi sampai akhir bulan.

“Oleh karena itu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Gunakan indeks tertentu sebesar 1,0 dalam penghitungan ulang dan pertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta,” tegas Iqbal.

Baca juga artikel terkait UMP atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher