Menuju konten utama

CIFP 2026 Soroti Pentingnya Penguatan Keamanan Maritim ASEAN

Selain penguatan kerja sama antarnegara, kepastian aturan internasional juga dinilai penting dalam menjaga tatanan maritim di tengah perkembangan teknologi.

CIFP 2026 Soroti Pentingnya Penguatan Keamanan Maritim ASEAN
Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu (21/11/2026). (Foto/Dok.Puji Khoirunnisa)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Penguatan kerja sama antarnegara ASEAN dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga sentralitas ASEAN sekaligus memastikan negara-negara Asia Tenggara memiliki peran lebih kuat dalam menentukan arah pengelolaan wilayah laut.

Isu tersebut dibahas Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) melalui sesi diskusi Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 bertajuk "Rethinking Maritime Order in a Fragmented World" di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Dosen Departemen Studi Internasional De La Salle University, Filipina, Dr. Don McLain Gill, menilai ASEAN perlu memperkuat kerja sama internal untuk menjaga sentralitasnya dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan maritim. Menurutnya, sentralitas ASEAN tidak cukup hanya dilihat dari posisi kawasan dalam hubungan dengan negara-negara eksternal.

“Sentralitas adalah salah satu konsep paling signifikan bagi ASEAN. Namun, sebelum sentralitas eksternal, kita harus terlebih dahulu membangun sentralitas internal,” ujar Don.

Ia menjelaskan, negara-negara Asia Tenggara perlu memiliki suara yang kuat dalam menentukan persoalan yang terjadi di kawasan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang menekankan pentingnya supremasi hukum serta penolakan terhadap tindakan unilateral dan revisionisme.

Don mencontohkan latihan keamanan maritim yang hanya melibatkan negara-negara ASEAN. Rencana tersebut pertama kali diinisiasi saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada 2023. Namun, rencana latihan yang semula akan digelar di Laut China Selatan kemudian dipindahkan ke Laut Natuna akibat tekanan eksternal dan tidak dilanjutkan oleh keketuaan berikutnya.

Menurut Don, ASEAN perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat kerja sama keamanan maritim. Ia menyebut tiga hal yang dapat dilakukan, yakni meningkatkan interoperabilitas kegiatan maritim antarnegara, melembagakan pertukaran informasi dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara, serta membangun narasi bersama dalam menyikapi dinamika kawasan.

Sementara itu, Peneliti Pusat Keamanan Maritim dan Diplomasi, Institut Maritim Malaysia, Haikal Amran menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan agenda maritim ASEAN di tengah pergantian keketuaan. Ia menyinggung negosiasi Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan yang belum berhasil diselesaikan pada tahun ini, meskipun telah diupayakan selama keketuaan Filipina.

“Terlepas dari itu, ASEAN harus menjaga kesinambungan agenda maritim antarperiode keketuaan,” ujar Haikah.

Menurutnya, kerja sama antarnegara anggota perlu terus berjalan agar isu keamanan maritim tidak terabaikan ketika kepemimpinan ASEAN berganti. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong kolaborasi negara-negara yang akan memegang keketuaan berikutnya, termasuk Singapura dan Thailand.

Selain penguatan kerja sama antarnegara, kepastian aturan internasional juga dinilai penting dalam menjaga tatanan maritim di tengah perkembangan teknologi. Profesor di Sekolah Pascasarjana Studi Asia-Pasifik Universitas Waseda, Dr. Makoto Seta, menilai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 tetap relevan sebagai landasan hukum internasional dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah laut.

Makoto menjelaskan, UNCLOS memiliki kapasitas untuk mengakomodasi aturan-aturan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi maritim. Salah satu contohnya adalah pedoman mengenai kapal otonom yang dibahas melalui forum International Maritime Organization (IMO).

“UNCLOS memiliki kapasitas untuk mengakomodasi aturan eksternal. Itulah alasan mengapa konvensi ini juga disebut sebagai living instrument,” kata Makoto.

Menurutnya, meskipun pedoman mengenai kapal otonom tersebut belum mengikat secara hukum, aturan itu dapat dikembangkan lebih lanjut untuk merespons penggunaan teknologi baru di wilayah laut.

Baca juga artikel terkait ASEAN atau tulisan lainnya dari Puji Khoirunnisa

tirto.id - Flash News
Penulis: Puji Khoirunnisa
Editor: Nuran Wibisono