Menuju konten utama

Setelah Jakarta Vision: Mengawal Ekonomi Kreatif Berkelanjutan

Semangat kolaborasi berkelanjutan dalam Jakarta Vision perlu diterjemahkan menjadi insentif nyata bagi inovasi ramah lingkungan.

Setelah Jakarta Vision: Mengawal Ekonomi Kreatif Berkelanjutan
Header Perspektif Teuku Riefky. tirto.id/Ecun
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Jakarta baru saja menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy (WCCE) ke-5 pada 21–23 Oktober 2026. Bertema Inclusively Creative: Collective Continuity, konferensi ini dihadiri perwakilan lebih dari 82 negara dan tujuh organisasi internasional, 38 kepala delegasi negara, serta 7.639 peserta—partisipasi tingkat menteri terbesar sepanjang sejarah WCCE. Rangkaian Creativillage di SCBD pun menarik lebih dari 20.000 pengunjung.

Dari seluruh rangkaian itu, hasil terpentingnya adalah Jakarta Vision on Creative Economy yang disahkan pada 23 Oktober. Dokumen ini disusun melalui konsultasi publik dan forum yang melibatkan peserta dari 42 negara.

Isi dari dokumen tersebut memuat empat prioritas yakni: akses teknologi dan infrastruktur digital yang inklusif, kolaborasi kreator yang berkelanjutan, remunerasi yang adil serta perlindungan kekayaan intelektual, dan perluasan akses pembiayaan dan investasi. Indonesia berharap gagasan ini masuk ke resolusi Majelis Umum PBB dan menjadi pilar agenda pembangunan global pasca-2030.

Tema konferensi itu, keberlanjutan kolektif, kini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Setelah sorotan dunia berlalu, pertanyaannya lebih sederhana sekaligus lebih menantang: mampukah kita menjalankan komitmen yang sama di dalam negeri?

Untuk menjawab pertanyaan itu, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang tidak kecil. Pada 2025, PDB ekonomi kreatif mencapai Rp1.757,87 triliun dan tumbuh 6,86 persen, lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Nilai ekspornya mencapai 31,94 miliar dolar AS, sekitar 12 persen dari ekspor nonmigas, dan sektor ini menyerap 27,40 juta tenaga kerja. Namun, dalam kacamata manajemen berkelanjutan, pertumbuhan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas pekerjaan, pemerataan, daya tahan usaha, dan jejak lingkungan sama menentukannya.

Dari sisi kebijakan, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 memberi pijakan untuk itu, dengan target kontribusi PDB 8,0–8,4 persen pada 2029 dan 11 persen pada 2045. Target tersebut baru bermakna bila tiga dimensi keberlanjutan dijaga bersamaan.

Pertama, sosial. Sebanyak 57,81 persen tenaga kerja ekonomi kreatif masih terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pengembangan 15 provinsi prioritas harus melahirkan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa sekaligus membuka ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pelaku di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kedua, lingkungan. Pembahasan penguatan rantai nilai ekonomi kreatif, seperti produksi karya kreatif berbasis sirkular serta integrasi penguatan ekosistem kreatif dengan pariwisata ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara, mengingatkan bahwa ekonomi kreatif tidak bisa dilepaskan dari isu keberlanjutan.

Semangat kolaborasi berkelanjutan dalam Jakarta Vision perlu diterjemahkan menjadi insentif nyata bagi inovasi ramah lingkungan, logistik rendah karbon, praktik ekonomi sirkular, serta pembiayaan hijau yang terjangkau bagi pelaku usaha kreatif skala kecil.

Ketiga, tata kelola. Ekonomi kreatif merupakan agenda pembangunan lintas sektor yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dan integratif.

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan memerlukan sinergi heksaheliks yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas, dan media, dengan pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi yang jelas.

Di tingkat pusat, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres 37 tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045, implementasi rencana aksi ekonomi kreatif melibatkan 26 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam tim koordinasi.

Peran yang tidak kalah penting berada di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan ekonomi kreatif menjadi bagian dari agenda pembangunan, bukan sekadar program sektoral.

Sejak tahap perencanaan, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga arah kebijakan, program, dan alokasi sumber daya dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Jakarta Vision adalah sumbangsih Indonesia kepada dunia; Rindekraf adalah komitmen kepada warganya sendiri. Kredibilitas yang pertama bergantung pada pelaksanaan yang kedua. Bila keduanya berjalan seiring, kreativitas Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan di panggung global, tetapi juga sumber kesejahteraan yang adil dan lestari bagi generasi hari ini dan masa mendatang.

*Penulis adalah mahasiswa doktoral bidang manajemen berkelanjutan di Perbanas Institute, Jakarta, dan saat ini menjabat Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Baca juga artikel terkait OPINI atau tulisan lainnya dari Teuku Riefky Harsya

tirto.id - Kolumnis
Penulis: Teuku Riefky Harsya
Editor: Maya Saputri