Menuju konten utama

Wamensesneg Akui Data Desil KIP Kuliah Belum Sesuai Kondisi Riil

Wamensesneg Juri Ardiantoro mengakui data desil penerima KIP Kuliah belum sesuai kondisi mahasiswa. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kemensos dan BPS.

Wamensesneg Akui Data Desil KIP Kuliah Belum Sesuai Kondisi Riil
Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya (kiri) bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro (tengah) dan Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Fahd Pahdepie (kanan) memberikan keterangan pers untuk membuka jajak pendapat logo HUT ke-81 di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (24/6/2026). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengakui data desil kesejahteraan sosial yang menjadi acuan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa di lapangan.

Ia mengatakan terdapat mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan bantuan pendidikan, tetapi tercatat dalam desil di atas empat sehingga berpotensi tidak memenuhi persyaratan penerima KIP Kuliah. Ia mengaku mengetahui persoalan tersebut saat terlibat langsung dalam proses pengurusan beasiswa KIP Kuliah bagi mahasiswa baru.

“Benar, karena kami juga kemarin terlibat langsung, terutama pada saat teman-teman dan para mahasiswa baru ingin mengurus beasiswa KIP, ya, karena mereka syaratnya adalah desil 1 sampai 4,” kata Juri dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Juri mengungkapkan, kondisi tersebut banyak dialami mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan beasiswa.

“Nah, ternyata banyak sekali yang sebetulnya perlu mendapatkan beasiswa ini, tapi dalam data desilnya di atas 4,” ujarnya.

Ia menyatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki akurasi data desil kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, data desil harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga sehingga kelompok yang paling membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi secara tepat.

Ia menegaskan pemerintah akan melanjutkan komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki persoalan data tersebut.

Persoalan akurasi data penerima bantuan pendidikan menjadi perhatian dalam rapat tersebut karena klasifikasi kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu syarat mahasiswa memperoleh KIP Kuliah.

Juri pun berharap perbaikan data desil memastikan mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan tidak terhambat mendapatkan beasiswa akibat ketidaksesuaian data.

“Baik, kami akan coba dan sebetulnya sudah kami lakukan koordinasi, intensif dengan Kemensos dan BPS supaya desil itu betul-betul faktual, bahwa 1 sampai 10 itu betul-betul, desil yang faktual. Yang memang ekonomi paling rendah, tentu desil paling rendah, gitu,” katanya.

Baca juga artikel terkait KARTU INDONESIA PINTAR atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Mochammad Fajar Nur