tirto.id - Sejumlah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan pemohon adalah standar pembuktian ijazah dan kesetaraan pendidikan calon.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu, yang mensyaratkan capres dan cawapres paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Perkara-perkara tersebut memiliki perkembangan berbeda. Salah satu permohonan, yakni Nomor 400/PUU-XXIV/2026, kembali disidangkan pada 17 November 2026 setelah pemohon mengajukan perbaikan permohonan dan menambah satu orang pemohon.
Syarat Capres dan Cawapres di Luar Negeri
Di tengah pembahasan mengenai standar pendidikan dan pembuktian dokumen pencalonan di Indonesia, ketentuan untuk menjadi presiden dan wakil presiden di sejumlah negara lain juga menarik untuk dicermati.
Setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda, mulai dari kewarganegaraan, batas usia, lama menetap di negara tersebut, hingga pengalaman dalam jabatan publik atau swasta. Berikut daftarnya:
1. Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, persyaratan dasar untuk menjadi presiden ditetapkan dalam Pasal II Ayat 1 Konstitusi Amerika Serikat. Seorang calon presiden harus:- Merupakan warga negara yang lahir sebagai warga negara Amerika Serikat (natural-born citizen),
- Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, dan
- Telah menetap di Amerika Serikat selama minimal 14 tahun.
Apabila calon mengumpulkan atau membelanjakan dana kampanye lebih dari 5.000 dolar AS, ia harus mendaftarkan diri ke Federal Election Commission (FEC) dan menunjuk komite kampanye utama untuk mengelola penerimaan serta pengeluaran dana.
Proses pencalonan presiden juga melibatkan mekanisme politik partai. Calon yang ingin mewakili partai politik harus memperoleh nominasi melalui proses pemilihan pendahuluan (primary) atau kaukus (caucus).
Proses tersebut berlanjut hingga konvensi nasional partai, ketika para delegasi memberikan suara untuk menentukan calon yang akan diusung dalam pemilihan umum.
Setelah calon presiden ditetapkan, kandidat tersebut memilih calon wakil presiden sebagai pasangannya. Untuk kandidat independen tidak harus memperoleh nominasi partai, tetapi perlu memenuhi persyaratan lain, termasuk mengumpulkan dukungan tanda tangan dalam jumlah besar sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemilihan presiden Amerika Serikat tidak dilakukan melalui pemungutan suara langsung untuk menentukan pemenang akhir. Warga memberikan suara untuk memilih para elektor yang tergabung dalam Electoral College.
Kandidat harus memperoleh sedikitnya 270 dari total 538 suara elektoral untuk memenangkan pemilihan presiden. Mekanisme tersebut juga berlaku dalam penentuan wakil presiden.
2. Prancis
Di Prancis, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai presiden apabila merupakan:- Warga negara Prancis.
- Berusia lebih dari 18 tahun.
- Telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam National Service Code.
Namun, calon presiden Prancis juga harus memperoleh dukungan dari pejabat terpilih. Mereka diwajibkan mengumpulkan 500 tanda tangan dukungan dari pejabat publik terpilih yang berasal dari sedikitnya 30 departemen atau wilayah seberang laut.
Tidak lebih dari 50 dukungan dapat berasal dari satu departemen atau wilayah seberang laut.
Daftar nama dan jabatan para pejabat yang memberikan dukungan tersebut dipublikasikan oleh Dewan Konstitusi Prancis. Tanpa memenuhi persyaratan 500 dukungan itu, seseorang tidak dapat melanjutkan pencalonannya sebagai presiden.
Masa jabatan presiden Prancis berlangsung selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui pemilihan kembali. Sistem masa jabatan lima tahun tersebut menggantikan masa jabatan tujuh tahun setelah reformasi konstitusi yang disetujui melalui referendum pada 24 September 2000.
Presiden Prancis juga tidak diperbolehkan menjalankan fungsi publik atau privat lainnya selama menjabat.
3. Filipina
Filipina menetapkan sejumlah persyaratan bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Calon harus merupakan:- Warga negara Filipina sejak lahir (natural-born citizen).
- Terdaftar sebagai pemilih.
- Mampu membaca dan menulis.
- Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada hari pemilihan.
Dengan ketentuan tersebut, seseorang yang ingin menduduki jabatan presiden atau wakil presiden tidak cukup hanya memenuhi syarat kewarganegaraan dan usia, tetapi juga harus memiliki riwayat domisili di negara tersebut.
4. Brasil
Di Brasil, persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur melalui konstitusi serta peraturan perundang-undangan pemilu. Seseorang yang ingin mencalonkan diri harus:- Berkewarganegaraan Brasil.
- Berusia minimal 35 tahun.
- Memiliki hak politik secara penuh.
- Terdaftar dalam sistem pemilih.
- Memiliki domisili elektoral di wilayah pemilihan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pemilu.
- Menjadi anggota partai politik setidaknya enam bulan sebelum pemilihan.
Proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan melalui Superior Electoral Court (TSE). Permohonan pendaftaran harus disampaikan paling lambat pukul 19.00 pada 15 Agustus tahun pemilihan.
Pendaftaran juga harus disertai dokumen administrasi, termasuk berkas hasil konvensi partai yang menunjukkan bahwa pasangan calon telah dipilih melalui mekanisme internal partai.
Brasil juga memiliki aturan mengenai calon yang tidak didaftarkan oleh partai atau koalisi meskipun telah dipilih dalam konvensi. Dalam kondisi tersebut, kandidat yang bersangkutan dapat mengajukan pendaftaran secara mandiri dalam waktu paling lama 48 jam setelah daftar calon diumumkan oleh pengadilan pemilu yang berwenang.
5. Korea Selatan
Korea Selatan menetapkan persyaratan calon presiden melalui Pasal 67 Konstitusi Republik Korea. Berdasarkan ketentuan tersebut, calon presiden harus:- Merupakan warga negara Korea Selatan.
- Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada hari pemilihan.
- Memenuhi persyaratan kelayakan untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional.
- Telah tinggal di negara tersebut selama minimal lima tahun.
6. Cina
Di Cina, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional atau National People's Congress (NPC). Konstitusi Cina menetapkan dua persyaratan utama bagi seseorang yang ingin menjadi presiden maupun wakil presiden, yakni persyaratan politik dan batas usia.Kandidat harus merupakan:
- Warga negara Republik Rakyat Cina.
- Memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
- Harus telah berusia sekurang-kurangnya 45 tahun.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemungutan suara nasional. Pemilihan dilakukan melalui lembaga perwakilan nasional yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan sekaligus memberhentikan presiden dan wakil presiden.
7. Singapura
Singapura menganut sistem republik parlementer dengan kepala negaranya adalah Presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri.Singapura memiliki persyaratan pencalonan presiden yang cukup terperinci. Berdasarkan Konstitusi Singapura, seorang Calon Presiden harus:
- Merupakan warga negara Singapura.
- Berusia minimal 45 tahun pada hari nominasi.
- Terdaftar sebagai pemilih.
- Sedang berdomisili di Singapura pada hari nominasi.
- Telah tinggal di Singapura selama total minimal 10 tahun sebelum tanggal nominasi.
- Tidak boleh termasuk dalam kategori orang yang kehilangan kelayakan berdasarkan Pasal 45 Konstitusi Singapura.
- Tidak boleh menjadi anggota partai politik pada hari nominasi.
Persyaratan lain yang membedakan Singapura dari sejumlah negara adalah kewajiban calon membuktikan integritas, karakter, dan reputasi yang baik kepada Presidential Elections Committee (PEC). Kandidat juga harus memenuhi persyaratan pengalaman kerja atau jabatan, baik di sektor publik maupun swasta.
Untuk jalur sektor publik, calon harus memenuhi kriteria pengalaman dalam jabatan atau posisi tertentu yang dinilai sesuai ketentuan. Yang melalui jalur sektor swasta, kandidat harus memenuhi standar pengalaman dan tanggung jawab dalam organisasi atau perusahaan.
Pengalaman yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut harus berada sebagian atau seluruhnya dalam kurun waktu 20 tahun sebelum tanggal penerbitan surat perintah pemilihan.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id

































