Menuju konten utama

Pembangunan Huntara di Sikka Masih Lambat 3 Bulan Pascagempa

Salah satu wilayah yang mengalami hambatan pembangunan cukup besar adalah Pulau Palue.

Pembangunan Huntara di Sikka Masih Lambat 3 Bulan Pascagempa
Pembangunan Huntara di Sikka Masih Lambat Jelang Musim Hujan. foto/Mario
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Tiga bulan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga korban gempa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum sepenuhnya rampung. Sejumlah pekerjaan masih berlangsung, terutama di Pulau Palue yang menghadapi berbagai kendala teknis dan geografis.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena wilayah Sikka mulai memasuki musim penghujan, sementara sebagian warga korban gempa masih menunggu kepastian tempat tinggal sementara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, mengakui progres pembangunan huntara belum berjalan sesuai harapan. Salah satu wilayah yang mengalami hambatan cukup besar adalah Pulau Palue.

Margaretha menjelaskan pembangunan huntara sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah Kabupaten Sikka hanya melakukan pendampingan, koordinasi, serta mengikuti rapat evaluasi bersama BNPB.

"Untuk huntara ini, memang sepenuhnya dilaksanakan oleh BNPB. Jadi, kami bersifat pendampingan dan juga rapat-rapat evaluasi. BNPB yang sepenuhnya melaksanakan itu di lapangan dengan vendornya juga dari BNPB," kata Margaretha saat diwawancarai kontributor Tirto di Maumere, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data progres hingga 16 November 2026, terdapat 11 unit huntara yang telah mencapai penyelesaian 100 persen. Sementara itu, satu unit berprogres di atas 50 persen dan 22 unit lainnya masih berada di bawah 50 persen.

Untuk wilayah daratan Sikka, enam unit huntara telah selesai dibangun. Rinciannya, dua unit di Kecamatan Nita dan masing-masing satu unit di Desa Takaplager dan Desa Tebuk. Sementara itu, di Kecamatan Paga terdapat empat unit huntara, dengan rincian tiga unit di Desa Watu Repa dan satu unit di Desa Paga.

Sementara itu, pembangunan huntara di Pulau Palue menghadapi tantangan tersendiri. Untuk hunian komunal, satu unit yang terdiri dari lima ruang telah dibangun di Desa Maluriwu, dekat Kantor Camat Palue. BNPB juga merencanakan pembangunan tiga unit komunal tambahan di wilayah tersebut.

Dalam penjelasannya, Margaretha juga menyebut dua unit komunal telah mencapai progres 100 persen, sedangkan pembangunan dengan progres fisik di atas 50 persen berjumlah 10 unit dan masih dikerjakan.

Menurut Margaretha, lambatnya pembangunan di Palue disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, luas lahan milik masyarakat yang disiapkan untuk pembangunan ternyata tidak sesuai dengan ukuran bangunan yang akan didirikan.

Selain itu, pengiriman material bangunan ke lokasi juga terkendala kondisi geografis dan akses transportasi. Keterbatasan vendor serta tenaga kerja turut memengaruhi kecepatan pekerjaan.

"Di Palue, memang informasi yang mereka sampaikan itu banyak kendala. Ternyata lokasi yang mau dibangun milik masyarakat luasannya tidak sesuai dengan luas bangunan yang akan dibangun. Kemudian, juga terkendala pen-dropping-an material di kondisi-kondisi lapangan yang sulit," jelasnya.

Bahkan, untuk pembangunan huntara secara satuan atau in situ di Palue, pihak pelaksana masih menunggu tenaga tukang dari Kabupaten Nagekeo.

Margaretha mengatakan, pemerintah daerah terus meminta BNPB memberikan pembaruan informasi dan mempercepat pekerjaan. Sebab, berdasarkan informasi awal, pemerintah daerah berharap pembangunan bisa berjalan lebih cepat.

"Kami selalu minta update dan progres kepada BNPB. Kalau melihat informasi awal, sebenarnya kami yakin progresnya harusnya bisa lebih cepat. Tapi sampai sekarang memang banyak hambatan di lapangan yang disampaikan kepada kami," ujarnya.

Warga Ditawarkan Dana Tunggu Hunian

Menghadapi lambatnya pembangunan huntara, pemerintah daerah mendorong masyarakat mempertimbangkan dua pilihan yang tersedia, yakni menerima dana tunggu hunian (DTH) atau membangun huntara secara mandiri dengan biaya yang nantinya dapat diganti oleh BNPB.

Dana tunggu hunian diberikan sebesar Rp600.000 per bulan. Pembayarannya dilakukan sekaligus untuk tiga bulan atau sebesar Rp1,8 juta.

Menurut Margaretha, DTH dapat menjadi pilihan bagi warga yang sementara tinggal bersama keluarga atau kerabat sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

"Kalau masyarakat setuju DTH, akan lebih bagus lagi. Uangnya langsung keluar, kasih ke mereka. Supaya kita kejar huntap, ada ruang waktu untuk mereka bangun huntap saja," kata Margaretha.

Selain menerima DTH, masyarakat juga diberikan kesempatan membangun huntara secara mandiri dengan menyesuaikan kondisi lahan dan ketersediaan material. Biaya yang telah dikeluarkan nantinya akan diperiksa tim teknis BNPB untuk dihitung dan dibayarkan sesuai ketentuan.

Margaretha menyebutkan, berdasarkan laporan terakhir, terdapat dua kepala keluarga di Desa Lidi, Kecamatan Palue, yang telah berinisiatif membangun huntara sendiri menggunakan bahan bangunan yang tersedia.

"Ada dua KK dari Desa Lidi yang dengan inisiatif sendiri, mungkin dengan bahan yang memang sudah tersedia, mereka mulai membangun. Itu dihitung dan dibayarkan," ungkapnya.

Margaretha mengatakan Camat Palue telah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan perkembangan pembangunan serta meminta tanggapan warga terkait pilihan bantuan yang tersedia.

Saat ini, camat sedang melakukan pendekatan dari desa ke desa untuk memastikan pilihan masyarakat, baik menerima DTH maupun membangun huntara secara mandiri.

Margaretha mengakui, kondisi geografis Palue menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Selain persoalan transportasi dan kemiringan lahan, ketersediaan material bangunan di wilayah tersebut juga menjadi tantangan.

153 Rumah Rusak Berat Jadi Sasaran Huntara dan Huntap

Margaretha menjelaskan, berdasarkan data tahap pertama, terdapat 153 rumah rusak berat yang menjadi sasaran penanganan melalui pembangunan huntara dan huntap.

Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan mendapatkan huntara sebagai tempat tinggal sementara sebelum pembangunan hunian tetap dilaksanakan.

Target pemerintah sebenarnya pembangunan huntara bagi warga terdampak dapat diselesaikan tahun ini, sementara pembangunan huntap dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Terkait kemungkinan lambatnya proses BNPB dipengaruhi persoalan yang belakangan terjadi di lembaga tersebut, Margaretha mengatakan pemerintah daerah tidak pernah menerima penjelasan langsung mengenai hal itu.

"Memang akhir-akhir ini kondisinya agak sedikit lambat proses yang ada di BNPB. Jadi mungkin saja terpengaruh dengan itu juga mungkin, tapi tidak pernah disampaikan. Kami cuma fokus juga pada kendala di lapangan, khususnya di Palue," jelas Margaretha.

Dia menambahkan, pemerintah daerah dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama BNPB, termasuk pihak terkait dari Kecamatan Palue, untuk mengevaluasi progres pembangunan dan meminta kepastian target penyelesaian hingga akhir tahun.

Menurutnya, pemerintah daerah juga berupaya mendorong keterlibatan masyarakat melalui inisiatif dan semangat gotong royong agar pembangunan huntara tidak semakin tertunda.

Margaretha menyebutkan, jika masyarakat memilih membangun huntara secara mandiri sesuai prototipe yang telah disiapkan, anggaran yang diperhitungkan sekitar Rp34 juta, termasuk upah tenaga kerja.

"Kalau masyarakat hanya lepas tangan lalu berharap sepenuhnya dari pemerintah tanpa ada inisiatif, berarti juga akan semua terlambat dan bermasalah lagi, makin lama lagi," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Takaplager, Hendrikus Raga, mengatakan salah satu warganya korban rumah rusak berat akibat gempa juga sebagai penerima bantuan Huntara dari BNPB.

Menurutnya, saat ini Huntara tersebut sudah selesai dibangun dan akan ditempati keluarga penerima bantuan.

"Huntaranya finish dikerjakan tadi malam. Warga penerima bantuan Huntara atas nama Romanus Siga yang mana rumahnya rusak berat akibat gemoa 15 Agustus 2026 lalu," ungkap Hendrikus Raga, Rabu (18/11/2026).

Baca juga artikel terkait GEMPA NTT atau tulisan lainnya dari Mario Wihelmus PS

tirto.id - Flash News
Kontributor: Mario Wihelmus PS
Penulis: Mario Wihelmus PS
Editor: Fadrik Aziz Firdausi