Realisasi Bantuan Presiden Gempa Sikka Baru Capai Rp2,39 Miliar

tirto.id - Pemerintah Kabupaten Sikka mencatat realisasi dana bantuan Presiden untuk penanganan bencana gempa bumi sebesar Rp2,39 miliar atau 11,96 persen dari total anggaran yang diberikan sebesar Rp 20 miliar.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyatakan dana tersebut ditargetkan terealisasi hingga akhir Desember 2026.

Berdasarkan data realisasi anggaran, dana yang telah terealisasi mencapai Rp2.391.729.320,76. Sementara itu, Rp17.608.270.679,24 atau 88,04 persen dari total anggaran belum terealisasi.

Dana tersebut dialokasikan kepada sembilan perangkat daerah di Kabupaten Sikka dengan rincian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Rp13.714.479.751, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Rp3.365.522.100, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga: Rp1.626.812.060, Dinas Kesehatan: Rp499.558.589.

Lalu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Rp292.020.000, Sekretariat Daerah, Bagian Umum: Rp201.607.500, RSUD TC Hillers Maumere: Rp150.000.000,00, Inspektorat: Rp100.000.000, Sekretariat DPRD: Rp 50.000.000.

Total alokasi untuk sembilan perangkat daerah tersebut mencapai Rp 20 miliar.

Dana Bantuan Presiden itu juga dialokasikan untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada 15 Agustus 2026. Bantuan mencakup rumah rusak berat, sedang, dan ringan, serta pemulihan fasilitas umum yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan pengelolaan dana tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, serta Inspektorat untuk melakukan pengawasan.

Bupati menargetkan realisasi dana bantuan tersebut selesai pada akhir Desember 2026.

“Bantuan akan digunakan untuk membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan, serta mendukung pemulihan fasilitas umum yang terdampak bencana,” kata Juventus dalam konferensi pers di lantai II Kantor Bupati Sikka, Selasa (20/10/2026).

Merespons adanya dugaan atau indikasi terkait korupsi dana bantuan bencana gempa Flores, Bupati menegaskan pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan yang ketat sejak awal proses penanganan bencana.

"Kami tidak berjalan sendiri sejak awal hingga terakhir di posko BPBD Sikka untuk memastikan administrasi dan semua hal yang diawasi dengan baik,” tambahnya.

Bupati Juventus mengatakan pihaknya juga telah melibatkan Kejaksaan sejak awal proses penyaluran dana.

“Kami juga sejak awal melibatkan Kejaksaan Negeri Sikka untuk sama-sama melakukan pendampingan, bersama-sama dengan Inspektorat mendampingi seluruh penanganan bencana kami. Kami mau semua terlihat secara terang dan terbuka,” tutur Juventus.