Menuju konten utama

Karier Politik Gibran Usai Tak Lagi Wapres: ke PSI atau Hiatus?

Gibran harus membuktikan dirinya punya kekuatan politik yang mandiri, bukan sekadar bertumpu nama besar Jokowi atau jabatan wapres yang pernah dimilikinya.

Karier Politik Gibran Usai Tak Lagi Wapres: ke PSI atau Hiatus?
Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka menyapa pegawai Sekretariat Wakil Presiden sebelum meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/kye
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden membuka babak baru dalam perjalanan politik putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tersebut.

Setelah dua tahun berada di lingkar kekuasaan sebagai orang nomor dua di Indonesia, Gibran kini harus menentukan langkah politik berikutnya tanpa jabatan formal yang selama ini menjadi sumber eksposur dan daya tawarnya.

Sejumlah pilihan terbuka bagi Gibran. Ia bisa bergabung dengan partai politik untuk membangun kembali basis kelembagaan, mengikuti jejak politik Jokowi yang belakangan dekat dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), atau menepi sementara dari politik praktis sambil mengevaluasi langkah selanjutnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai pengunduran diri Gibran menjadi titik balik besar dalam perjalanan politiknya. Sebab, jabatan wakil presiden selama ini merupakan sumber utama legitimasi dan daya tawar politik Gibran.

"Ketika jabatan itu tidak lagi melekat, otomatis pengaruh politik formalnya juga akan berkurang," kata Iwan kepada Tirto, Selasa (17/11/2026).

Iwan mengatakan popularitas Gibran masih ditopang oleh identitasnya sebagai putra Jokowi dan pengalamannya pernah menduduki jabatan wakil presiden.

Namun, modal tersebut belum tentu cukup untuk mempertahankan pengaruh politik apabila tidak disertai kekuatan organisasi dan dukungan elektoral yang mandiri.

"Tanpa jabatan formal, Gibran harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kekuatan politik yang mandiri, bukan sekadar bertumpu pada nama besar keluarga atau posisi yang pernah dimilikinya," ujarnya.

Persoalan lainnya adalah posisi Gibran yang tidak memiliki basis kelembagaan partai politik. Dalam sistem politik Indonesia, partai bukan hanya kendaraan untuk mengikuti pemilu, melainkan juga infrastruktur untuk membangun jaringan, mengonsolidasikan dukungan, dan menjaga kesinambungan kekuatan politik.

Karena itu, Iwan menilai Gibran perlu mempertimbangkan untuk bergabung dengan partai politik apabila ingin mempertahankan ruang geraknya dalam politik nasional.

"Ia akan kesulitan membangun daya tawar, terutama ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh politik lain yang memiliki basis partai, jaringan organisasi, dan dukungan struktural yang lebih kuat," ucap Iwan.

Di tengah sejumlah pilihan tersebut, PSI menjadi partai yang paling sering dikaitkan dengan kemungkinan langkah politik Gibran. Partai yang kini dipimpin adiknya, Kaesang Pangarep, itu memiliki kedekatan politik dengan keluarga Jokowi. Terlebih, Jokowi juga beberapa kali memperlihatkan kedekatannya dengan partai berlambang gajah tersebut.

Iwan melihat bergabungnya Gibran dengan PSI dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kembali basis kelembagaan politiknya. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan masuk partai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kekuatan politik Gibran.

"PSI juga harus membuktikan kapasitasnya sebagai kendaraan politik yang mampu memberikan kekuatan elektoral dan jaringan dukungan yang memadai. Jadi, persoalannya bukan hanya Gibran masuk partai mana, tetapi seberapa besar partai tersebut mampu memperkuat posisi politiknya," sebutnya.

PSI Membuka Pintu Bagi Gibran

Wacana bergabungnya Gibran ke PSI juga mendapat respons dari internal partai. Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, mengatakan partainya akan menyambut baik apabila Gibran memutuskan bergabung. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Gibran.

"Untuk bergabungnya Mas Gibran ke PSI tentu paling pas ditanyakan kepada Mas Gibrannya sendiri, saya nggak bisa berandai-andai. Tentu kami akan senang sekali, kami menyambut dengan gembira apabila Mas Gibran bergabung ke PSI," kata Dedek kepada Tirto, Selasa (17/11/2026).

Kendati demikian, kemungkinan masuknya Gibran ke PSI memunculkan pertanyaan mengenai pembagian peran dengan Kaesang.

Sebab, Kaesang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai. Dengan posisi Gibran sebagai kakak sekaligus figur yang pernah menduduki jabatan wakil presiden, sulit membayangkan apabila ia hanya ditempatkan sebagai kader biasa.

Dedek enggan berspekulasi mengenai kemungkinan jabatan yang akan diberikan kepada Gibran apabila benar-benar bergabung. Ia menyebut setiap pengisian posisi dalam struktur PSI memiliki mekanisme tersendiri.

"Tentang bagaimana mekanisme nanti Mas Gibran berinteraksi atau mengisi jabatannya ya, mengingat di sana ada Mas Kaesang juga, ah ini pengandaiannya terlalu jauh ya. Namun yang jelas, setiap posisi di struktur PSI itu kan ada mekanismenya di dalam mengisinya,” terang Dedek.

“Misalnya untuk ketua umum itu harus kongres, untuk ketua dewan pembina itu harus rapimnas, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Ia juga menyatakan belum ada komunikasi antara Gibran dan PSI mengenai kemungkinan bergabungnya mantan wakil presiden tersebut. Menurut Dedek, sejak mengundurkan diri, Gibran masih menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Di sisi lain, kondisi internal PSI juga tengah mengalami perubahan setelah tiga kader utamanya mengundurkan diri. Mereka adalah Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Ketiganya sebelumnya menduduki posisi strategis di partai sekaligus menjabat sebagai pejabat di pemerintahan Prabowo Subianto. Pengunduran diri tersebut telah diterima oleh DPP PSI pada 9 November 2026.

Kekosongan sejumlah posisi strategis itu dinilai dapat membuka ruang bagi masuknya figur baru.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai PSI memiliki kepentingan untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

"Saya kira pilihan masuk ke PSI menjadi rasional, apalagi tiga kader utama PSI, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha sudah menyatakan mundur. Ini menjadi peluang bagi PSI untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh tiga kader tersebut," kata Agung saat dihubungi Tirto, Selasa (17/11/2026).

Presiden Prabowo sampaikan keterangan pers di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto (kiri) memeluk Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka (tengah) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd/tom.

Menurut Agung, posisi Gibran yang tidak memiliki afiliasi maupun jabatan strategis di partai politik membuat daya tawarnya saat ini terbatas. Popularitas sebagai putra Jokowi memang masih menjadi modal, tetapi tidak cukup untuk membangun kekuatan politik yang berkelanjutan.

Agung bahkan memperkirakan Gibran tidak akan terlalu lama menjauh dari aktivitas politik. Menurutnya, PSI membutuhkan kader-kader baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan tiga tokoh tersebut. Selain itu, partai harus mempersiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Karena target PSI adalah lolos verifikasi yang akan dilakukan KPU untuk para peserta pemilu pada pertengahan Juni 2027. Artinya bagaimana PSI bisa lolos verifikasi administrasi sekaligus verifikasi faktual, dan itu bukan pekerjaan yang mudah bagi partai nonparlemen," kata Agung.

Menimbang Peluang Gibran Menuju 2029

Di luar persoalan kendaraan partai, tantangan lain yang harus dihadapi Gibran adalah membangun kembali elektabilitas setelah kehilangan jabatan wakil presiden.

Iwan menilai, panggung politik yang selama ini dimiliki Gibran memberikan eksposur besar. Tanpa jabatan tersebut, ia perlu membuktikan relevansinya di tengah persaingan tokoh-tokoh nasional lainnya.

"Saya juga melihat tantangan terbesar Gibran ke depan adalah persoalan elektabilitas. Selama ini, posisi sebagai wakil presiden memberikan panggung dan eksposur politik yang besar," kata Iwan.

Menghadapi dinamika menuju Pemilu 2029, Iwan menyebut Gibran harus mengerjakan dua hal sekaligus, yakni membangun kekuatan politik melalui partai dan meningkatkan elektabilitas di tengah masyarakat. Keduanya membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan popularitas.

Iwan menilai Gibran tidak harus terburu-buru kembali masuk ke politik praktis hanya untuk mempertahankan eksistensi. Ia dapat menggunakan waktu untuk mengevaluasi perjalanan politiknya, memperbaiki komunikasi publik, serta membangun legitimasi melalui kerja nyata.

"Namun, waktu yang tersedia menuju 2029 juga tidak panjang. Jika tidak segera membangun pondasi politik baru, ia berisiko semakin tertinggal dari tokoh-tokoh lain yang sudah memiliki kendaraan partai, jaringan politik, serta elektabilitas yang lebih mapan," ujarnya.

Selain persoalan partai dan elektabilitas, Iwan menyoroti persoalan ijazah Gibran yang selama ini menjadi sumber polemik politik dan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan agar tidak terus membayangi perjalanan politik Gibran.

"Termasuk, Gibran harus clear-kan masalah ijazahnya, karena ini sumber masalah terbesarnya Gibran," tutup Iwan.

Baca juga artikel terkait IJAZAH GIBRAN atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - News Plus
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto