tirto.id - Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, meninggalkan tanda tanya. Apalagi kebijakan konservasi ini bergulir di tengah sorotan publik terhadap penetapan wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Rencana pemindahan badak Jawa pertama kali dilontarkan oleh Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, dalam sesi media briefing di sela-sela agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Ia berdalih bahwa langkah mitigasi ini mendesak dilakukan menyusul ancaman laten bencana alam, khususnya potensi gelombang tsunami akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, Badak Jawa kita bisa punah," kata Hashim di Antalya, Turki.
Saat ini, seluruh populasi liar badak Jawa di muka bumi memang terkonsentrasi secara mutlak di satu bentang alam di Ujung Kulon, dengan estimasi populasi tersisa sekitar 75 hingga 100 ekor. Konsentrasi di satu titik ini menjadikan satwa bercula satu tersebut berada dalam status rawan kepunahan apabila terjadi bencana alam berskala besar.
Pemerintah mengklaim wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Tenaga Ahli Utama Bakom, Muhamad Hidayat, memastikan kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan baru menjadi syarat mutlak sebelum kebijakan apa pun dieksekusi. Aspek ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, ketersediaan air, kubangan, ruang jelajah, jaminan keamanan, hingga potensi konflik dengan masyarakat serta persaingan dengan satwa lain (khususnya banteng) akan diteliti secara mendalam oleh para ahli.
"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Pemerintah berdalih bahwa pencarian habitat kedua mendesak dilakukan karena seluruh populasi Badak Jawa yang kini tersisa kurang dari 100 ekor terkonsentrasi di satu bentang alam tunggal di Ujung Kulon. Kondisi ini membuat spesies bercula satu tersebut sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, seperti tsunami Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau, serta ancaman tingginya tingkat perkawinan sedarah (inbreeding) yang dilaporkan mencapai 58,5 persen.
Hidayat pun mengungkapkan bahwa upaya mencari habitat alternatif Badak Jawa telah dirintis sejak 1980-an, termasuk dengan mengkaji kawasan Gunung Honje dan Cikepuh.
“Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan,” ucap Hidayat.
Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengklaim wacana pembangunan habitat kedua merupakan bukti komitmen pemerintah dalam perlindungan jangka panjang untuk mengurangi kerentanan populasi. Kendati demikian, ia menegaskan Alas Purwo baru sebatas salah satu kemungkinan lokasi potensial yang memerlukan kajian menyeluruh.
"Belum ada penetapan lokasi maupun rencana teknis mengenai jumlah individu, metode, dan waktu pemindahan. Kelayakannya harus dinilai bersama pakar dan para pihak, mencakup kesesuaian ekosistem, kesinambungan pakan dan air, penyakit, bencana, keamanan, kesiapan pengelolaan, serta aspek sosial dan keterlibatan masyarakat," jelas Ristianto dalam keterangannya.
Kementerian Kehutanan juga menyebut gagasan habitat kedua ini murni berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko, serta tidak akan dijadikan dasar untuk mengubah peruntukan atau mengurangi tingkat perlindungan di TNUK.
Kritik Keras WALHI: Menolak Eksperimen Kebijakan
Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak wacana pemindahan tersebut. Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kapasitas dan dasar kewenangan Hashim Djojohadikusumo, adik presiden Prabowo Subianto, dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang dilindungi Undang-Undang tersebut.
"Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa," kata Umi dalam keterangannya kepada Tirto, Selasa.
Umi menekankan evakuasi dan translokasi satwa memang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, regulasi tersebut mensyaratkan adanya kondisi darurat yang benar-benar mengancam keselamatan populasi, didukung kajian ilmiah komprehensif, serta pemantauan jangka panjang.
Tanpa prasyarat tersebut, translokasi berisiko tinggi memindahkan persoalan atau bahkan memicu stres ekologis bagi satwa. Ia juga mengingatkan insiden kematian badak bernama Mustofa yang dilaporkan mati tiga hari setelah dipindahkan, meskipun proses pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon. Peristiwa itu, menurut Umi, menjadi bukti bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana. Pun, belum ada jaminan ekosistem yang hidup di Alas Purwo tidak terganggu dengan keberadaan Badak Jawa di sana.
"Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini," ujarnya.
Konsesi Tambang Emas di Perairan Konservasi

Di tengah perdebatan mengenai kelayakan habitat kedua, perhatian publik juga tertuju pada kebijakan sektor energi yang berjalan paralel.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Februari 2026, seluruh area perairan di sekitar Ujung Kulon ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengonfirmasi ketetapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan di Banten terbagi menjadi tiga kategori, yakni WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), yang disusun melalui rapat koordinasi lintas lembaga bersama pemerintah daerah.
Kendati berstatus WUP, Ari bilang aktivitas eksplorasi atau eksploitasi tidak dapat serta-merta dilakukan di perairan Ujung Kulon. Pemanfaatan kawasan tersebut tetap tunduk pada Rencana Tata Ruang (RTR) serta kepemilikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari pemerintah kabupaten/kota.
"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," ujar Ari.
Persoalan keberadaan tambang di kawasan ini bukanlah isu baru. Berdasarkan catatan WALHI, sebelumnya wilayah perbatasan TNUK telah lama bersinggungan dengan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang beroperasi sejak 2010 dengan luas sekitar 5.302 hektare dan berstatus Objek Vital Nasional sejak 2020.
Berdasarkan laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD tercatat telah berakhir pada 3 April 2025. Munculnya Kepmen ESDM terbaru pada awal 2026 yang memasukkan perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam peta WUP kembali memantik pertanyaan publik mengenai kepastian hukum dan arah kebijakan pengelolaan wilayah penyangga konservasi.
Bagi WALHI, rangkaian kebijakan yang muncul secara berbarengan, antara wacana pemindahan badak Jawa dan penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon, menciptakan situasi yang janggal dan kontradiktif.
"Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya," kata Umi.
Berdasarkan penelusuran WALHI, terdapat indikasi kuat bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam cakupan kawasan WUP. Kondisi ini, sambungnya, membutuhkan klarifikasi terbuka dari pemerintah, mengingat TNUK bukan sekadar kawasan daratan, melainkan satu kesatuan ekosistem utuh yang merangkap wilayah perairan dengan fungsi ekologis bagi kelangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya.
Kekhawatiran itu diperparah oleh kedekatan lini masa kebijakan. Keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru diterbitkan pada Februari 2026, dan di tahun yang sama pula wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya mengemuka ke publik. Rangkaian kebijakan yang berjalan paralel ini dinilai janggal dan memantik dugaan adanya agenda terselubung di balik narasi penyelamatan satwa.
“Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” ungkap Umi.
Umi menegaskan kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan selayaknya komoditas yang siap dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas ekstraktif, baik di daratan maupun di perairan yang berbatasan langsung dengan taman nasional, menyimpan potensi kerusakan ekologis, mulai dari ancaman pencemaran air, sedimentasi berat, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga rusaknya keutuhan habitat satwa liar.
“Kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan seolah-olah tersedia untuk dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam,” kata dia.
Kementerian Kehutanan di sisi lain berupaya meredam kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa dugaan potensi mineral tidak memiliki kaitan langsung dengan agenda pencarian habitat kedua badak. Pihak kementerian menyatakan perlunya verifikasi dokumen, koordinat, cakupan, dan keterkaitan peta WUP tersebut dengan batas kawasan konservasi bersama instansi berwenang.
“Informasi tersebut perlu diperiksa secara spesifik sebelum disimpulkan implikasinya terhadap TNUK,” kata Ristianto.
Pekat Bau Bisnis di Relokasi Badak dari Ujung Kulon

Menanggapi polemik rencana pemindahan Badak Jawa tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut menyampaikan pandangannya, terutama mengenai potensi adanya motif ekonomi di balik wacana translokasi satwa langka ini.
Berdasarkan pengalamannya menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi, Pigai mengingatkan bahwa kebijakan pemindahan populasi satwa maupun masyarakat sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan kepentingan investasi atau bisnis tertentu.
Pigai menilai, apabila pemerintah mendadak berencana memindahkan badak dari habitat aslinya tanpa alasan yang genting, patut dicurigai adanya proyek atau aktivitas ekstraktif yang ingin masuk ke kawasan tersebut.
Terlebih, selama ini ancaman terhadap populasi badak di Ujung Kulon akibat erupsi Gunung Krakatau dinilai tidak pernah mencuat di media atau ke publik yang menuntut relokasi paksa.
"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk. Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya nangani kasus. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," kata Pigai kepada wartawan.
Ia menambahkan perlindungan terhadap satwa dan masyarakat lokal harus berjalan seiring. Ruang hidup masyarakat di sekitar Ujung Kulon juga harus diproteksi agar tidak tersingkir atau digeser demi kepentingan korporasi tertentu.
Pigai juga menekankan pentingnya keterkaitan ekologis antara satwa dan lingkungan asalnya, atau yang ia sebut sebagai milieu. Baginya, makhluk hidup memiliki relasi langsung dengan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Ia mencontohkan bagaimana Rwanda di Afrika berhasil meraih penghargaan internasional karena konsisten merawat dan melestarikan gorila gunung langsung di habitat aslinya, tanpa harus merelokasi mereka ke tempat lain.
Pigai juga mengingatkan kegagalan upaya konservasi lintas wilayah, seperti halnya komodo atau burung cendrawasih yang tidak berkembang biak dengan baik ketika dipindahkan ke luar habitat aslinya di Pulau Komodo atau Papua.
Oleh karena itu, ia mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah memindahkan Badak Jawa, sebab besar kemungkinan satwa tersebut malah tidak dapat beradaptasi dan berkembang biak di tempat baru.
"Oleh karena itu, mari kita contohkan Rwanda yang gorila gunung, dia dibikin tempat kelestarian dan konservasi di tempat habitatnya. Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu di dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang," ujar Pigai.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id


































