tirto.id - Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufron Sakaril, mengusulkan adanya kuota afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif.
Ia mengusulkan kuota sebesar 10 persen agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi anggota DPR maupun DPRD. Menurut Gufron, hingga saat ini belum ada keterwakilan penyandang disabilitas di DPR RI melalui mekanisme pemilu.
"Ke depan kalau dimungkinkan itu disabilitas juga bisa mendapatkan kuota, ya tidak 30 persen tapi misalnya 10 persen," kata Gufron dalam RDPU RUU Pemilu di Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Gufran menilai ketiadaan kuota afirmasi membuat kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi calon anggota legislatif masih terbatas. Padahal, sejumlah penyandang disabilitas telah mencoba mengikuti kontestasi pemilu.
Ia menjelaskan pemberian kuota afirmasi dapat dilakukan melalui mekanisme partai politik. Dengan begitu, partai politik memiliki kewajiban membuka ruang pencalonan bagi penyandang disabilitas sebagaimana afirmasi keterwakilan perempuan.
Menurut Gufron, kebijakan tersebut juga dapat mendorong penyandang disabilitas meningkatkan kapasitas dan terlibat langsung dalam proses politik.
"Mengapa ini penting? Karena kalau hanya sekadar memberikan masukan seperti hari ini saya, itu kita tidak terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan," ujarnya.
Selain menjadi calon anggota legislatif, Gufron menegaskan penyandang disabilitas perlu memiliki hak untuk menduduki jabatan eksekutif dan menjadi penyelenggara pemilu. Hak tersebut mencakup kesempatan menjadi anggota KPU maupun Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Yang diinginkan oleh UNCRPD [United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities] di undang-undang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas itu harus punya partisipasi bermakna," ucap Gufron.
Ia mengingatkan hak politik penyandang disabilitas tidak sebatas menjadi pemilih. Karena itu, revisi UU Pemilu perlu menjamin kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan demokrasi.
Dalam paparannya, Gufron juga menyoroti ketentuan persyaratan kesehatan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Persyaratan sehat jasmani dan rohani berpotensi menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas mental.
Ia mengusulkan agar persyaratan tersebut diganti dengan asesmen kemampuan berdasarkan fungsi jabatan masing-masing individu. Proses penilaian juga harus disertai akomodasi yang layak sesuai kebutuhan setiap ragam disabilitas.
"Usulan kami adalah asesmen kemampuan berbasis pada fungsi jabatan individu dengan akomodasi yang layak. Jadi, akomodasi yang layak tentu itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan ragam disabilitas masing-masing," jelasnya.
Gufron menerangkan, penyandang disabilitas memiliki empat ragam, yakni fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Setiap ragam memiliki kebutuhan akomodasi yang berbeda.
Selain persyaratan kesehatan, ia meminta ketentuan mengenai aksesibilitas infrastruktur pemilu diperjelas. Istilah 'mudah dijangkau' dalam UU Pemilu dinilai masih terlalu umum dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Standar aksesibilitas perlu diatur secara terukur, termasuk ukuran tempat pemungutan suara (TPS), kemiringan jalur, serta fasilitas yang memungkinkan pengguna kursi roda mengakses lokasi pemungutan suara.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































