Menuju konten utama

Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas 2027

Dave menyoroti Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain yang telah merumuskan aturan rinci terkait tata kelola AI.

Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas 2027
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 10/11/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi I DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.

Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi yang dinilai mendesak untuk segera diatur dalam payung hukum nasional.

Menurut Dave, regulasi mengenai kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) perlu dimasukkan ke dalam daftar usulan jangka menengah apabila tidak memungkinkan masuk dalam prioritas jangka pendek.

“RUU tentang Kecerdasan Artifisial, karena ini menjadi suatu kebutuhan karena sesuai perkembangan zaman dan juga teknologi per saat ini, sehingga ada perlu pengaturannya,” kata Dave dalam Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Dave menyoroti Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain yang telah merumuskan aturan rinci terkait tata kelola AI. Ia mencontohkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara hingga kawasan Barat yang sudah memiliki regulasi spesifik.

“Contohnya seperti Malaysia, Singapura, itu kalau untuk negara-negara dekat. Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat itu sudah lebih, jauh lebih dalam pengaturannya,” tutur Dave.

“Nah, sementara kita ini masih belum ada, sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut, sehingga agar bisa dimasukkan kalau tidak di jangka pendek, ya jangka menengah,” lanjutnya.

Saat pimpinan rapat mengonfirmasi apakah RUU tersebut masuk ke dalam usulan jangka menengah, Dave menyatakan fleksibilitas Komisi I. Ia menyebut saat ini masih ada tiga rancangan undang-undang lain yang lebih mendesak untuk dirampungkan oleh komisinya.

“Jadi kalau tidak bisa masuk di jangka pendek, ya enggak apa-apa ditaruh di jangka menengah, karena kan ada tiga undang-undang yang urgent yang harus segera diselesaikan, begitu,” jelas Dave.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa peluang RUU Kecerdasan Artifisial untuk masuk ke dalam daftar jangka pendek masih terbuka, bergantung pada kesiapan dokumen Naskah Akademik (NA).

“Ya, kita bisa juga pertimbangkan kalau NA-nya sudah ada, kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah ini,” ujar Bob.

Terkait tiga RUU Prioritas Komisi I Dalam pemaparannya, Dave turut merinci tiga RUU yang saat ini menjadi fokus utama Komisi I DPR RI untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

Pertama, RUU Ketahanan Keamanan Siber. Dave menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut saat ini tengah bekerja bersama pemerintah.

Kedua, RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU ini sebelumnya telah diputuskan di Badan Legislasi (Baleg) dan rapat paripurna DPR RI, serta telah diserahkan kepada pemerintah.

Pemerintah pun disebut telah mengirimkan surat presiden (surpres), sehingga Komisi I kini tinggal menanti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Jadi kemungkinan di masa sidang yang berikutnya akan kita mulai pembahasan dengan pemerintah untuk membahas DIM dari pemerintah, sehingga bisa kita selesaikan,” ujar Dave.

Ketiga, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Berbeda dari dua RUU sebelumnya, revisi undang-undang ini dinilai tidak memakan pembahasan yang panjang karena hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini enggak panjang, hanya ada satu pasal yang harus diubah sesuai dengan putusan MK. Nah, putusan MK-nya yang mana saya enggak megang datanya, nanti bisa dilengkapi oleh TA (Tenaga Ahli), tapi hanya, hanya satu itu saja,” pungkas Dave.

Baca juga artikel terkait ARTIFICIAL INTELLIGENCE atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto