Menuju konten utama

75 Persen Konten Kritik Dihapus, SAFEnet Gugat Komdigi ke PTUN

Nilai ruang digital kian menyempit, SAFEnet siapkan gugatan PTUN atas pemblokiran konten oleh Komdigi dan tantang Meutya Hafid berdebat terbuka.

75 Persen Konten Kritik Dihapus, SAFEnet Gugat Komdigi ke PTUN
Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, saat ditemui dalam aksi tantangan debat terbuka di depan Kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). tirto.id/Muhammad Rayfahd Haykal
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan tim advokasi demokrasi digital menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul temuan riset yang menunjukkan lebih dari 75 persen konten kritik publik dihapus atas permintaan Komdigi.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyatakan bahwa upaya hukum ini menjadi salah satu ikhtiar penting bagi warga negara untuk memastikan hak-hak konstitusional mereka di ruang digital terus dilindungi dan dihormati oleh negara.

"Sekarang masih dalam proses, kita sedang menyusun gugatannya dan semoga lancar itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai warga untuk memastikan bahwa hak kita ini terus dilindungi dan dihormati oleh negara," ujar Nenden dalam aksi tantangan debat terbuka di depan Kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Langkah hukum tersebut diambil menyusul temuan riset SAFEnet dan Remotivi yang mencatat adanya pemutusan akses terhadap konten-konten warga. Dari 127 aduan dan pemantauan yang diterima, lebih dari 75 persen terbukti di-take down atas permintaan Komdigi.

Konten-konten yang dihapus tersebut mayoritas merupakan ekspresi yang sah serta bentuk kritik publik, alih-alih konten berbahaya yang seharusnya dibersihkan dari ruang digital.

Nenden Sekar Arum

Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, saat ditemui dalam aksi tantangan debat terbuka di depan Kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). tirto.id/Muhammad Rayfahd Haykal

Nenden menilai penyempitan ruang digital di bawah rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengindikasikan semakin sempitnya ruang partisipasi sipil (civic space).

Gejala antikritik yang ditunjukkan pemerintah dikhawatirkan menjadi tanda-tanda awal menguatnya otoritarianisme digital, yang ditandai oleh kontrol informasi hingga represi berupa pesan ancaman kepada pembuat konten.

Di samping jalur hukum PTUN, SAFEnet bersama koalisi masyarakat sipil seperti Kabinet Bayangan dan Remotivi menegaskan tetap membuka ruang dialog serta menunggu kepastian jadwal dari Komdigi untuk merealisasikan tuntutan debat terbuka. Debat terbuka ini dinilai mendesak agar pemerintah tidak hanya berlindung di balik audiensi tertutup yang bersifat selektif.

"Debat terbuka masih tetap akan dilakukan karena tadi tuntutan sekarang adalah menunggu tanggal dari Komdigi. Kalau tanggal yang kita ajukan tidak cocok, kita minta tanggal dari Komdigi dan kita akan memastikan kita akan hadir pada debat tersebut," tegas Nenden.

Melalui debat terbuka yang turut menantang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tersebut, masyarakat sipil ingin menguji transparansi dan akuntabilitas pemerintah secara langsung di hadapan publik guna mempertanyakan dasar kebijakan pemblokiran konten.

Baca juga artikel terkait PEMBREDELAN atau tulisan lainnya dari Muhammad Rayfahd Haykal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Rayfahd Haykal
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Siti Fatimah