Menuju konten utama

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Tingkatkan Layanan Publik

Dirut Bank Jakarta menilai obligasi daerah harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah.

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Tingkatkan Layanan Publik
Peresmian rebranding Bank DKI menjadi Bank Jakarta di Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M, Jakarta, Minggu (22/6/2025). tirto.id/Shofiatunnisa Azizah
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tekanan fiskal pemerintah daerah.

Lima agenda tersebut meliputi penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, mengatakan obligasi daerah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen untuk menutup kekurangan anggaran akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD).

Sebaliknya, instrumen pembiayaan tersebut harus menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan.

"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi," kata Agus dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026), dilansir dari Antara.

Menurut Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyek strategis membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dan waktu yang relatif cepat, seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik.

Dia menilai, apabila seluruh kebutuhan tersebut hanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk memperbesar kapasitas investasi pemerintah daerah.

Agus mengungkapkan meskipun kerangka regulasi penerbitan obligasi daerah sudah tersedia, instrumen tersebut hingga kini belum benar-benar terealisasi. Sejumlah landasan hukum telah diterbitkan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor10 Tahun 2024, serta ketentuan teknis Kementerian Keuangan.

Salah satu persoalan yang perlu diluruskan, lanjutnya, adalah kekhawatiran bahwa pembayaran obligasi daerah akan membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya, terutama ketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir.

"Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130," jelasnya.

Agus juga menekankan pentingnya skema pembiayaan yang mengaitkan pembayaran obligasi dengan pendapatan proyek yang dibiayai. Dengan demikian, kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD.

Sebagai contoh, pembangunan transportasi publik dapat menghasilkan pendapatan operasional yang digunakan untuk membayar kewajiban obligasi.

Begitu pula pembangunanrumah sakit daerah, yang pendapatannya dapat menjadi salah satu sumber pengembalian pembiayaan.

Skema tersebut dinilai dapat mengurangi risikopembebanan APBD sekaligus memberikan kepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi.

Agenda ketiga adalah menyiapkan daftar proyekatau pipeline yang layak dibiayai.

Pemerintah daerah diminta menginventarisasi proyek-proyek pembangunan yang memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi, serta potensi pendapatan yang jelas.

Selanjutnya, agenda keempat menyangkut kepastian hukum, transparansi, dan perlindunganbagi investor. Menurut Agus, ketiga aspek tersebut penting untuk membangun kepercayaan pasar terhadap instrumen obligasi daerah.

Sementara agenda kelima adalah mendorong pelaksanaan proyek percontohan. Pemerintahdaerah dapat memulai penerbitan obligasi untuk satu atau dua proyek terlebih dahulu sebagai model penerapan sebelum diperluas ke daerah lain.

Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkan skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berskala besar.

Dia menyebutkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam kelompok lima besar industri perbankan nasional.

Sementara penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun, dengan dana pihak ketiga(DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.

Skema ini diperlukan karena pembiayaan proyek bernilai besar tidak selalu dapat ditanggung satubank daerah. Selain keterbatasan kapasitas pendanaan, terdapat ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang harus dipatuhi perbankan.

"Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisa digabungkan sehingga proyek yang lebih besar dapat dibiayai bersama," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait OBLIGASI DAERAH atau tulisan lainnya dari Antara

tirto.id - Flash News
Penulis: Antara
Editor: Bayu Septianto