Menuju konten utama

Kapolri Mutasi 3 Jenderal Tersangka Penyadapan Ilegal ke Yanma

Pencopotan dari jabatan strategis tersebut menyusul penetapan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.

Kapolri Mutasi 3 Jenderal Tersangka Penyadapan Ilegal ke Yanma
Ahrie Sonta Nasution saat menjalani sidang KKEP di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Dokumentasi Polri.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Suyudi Ario Seto, merotasi tiga perwira tinggi (Pati) berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Pati Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Pencopotan dari jabatan strategis tersebut menyusul penetapan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.

Kebijakan mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.

Dalam surat telegram tersebut, Irjen Ahrie Sonta Nasution dicopot dari kursinya sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dan dipindahkan menjadi Pati Yanma Polri.

Jabatan Kadivkum Polri selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.

Dua jenderal lain yang turut dimutasi ke Yanma Polri adalah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi. Sebelumnya, Eko Hadi mengemban tugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri, sedangkan Slamet Uliandi tercatat sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur.

Ketiga jenderal tersebut sebelumnya telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, aksi penyadapan dilaporkan turut menargetkan sejumlah kalangan, mulai dari politisi, pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga awak media.

Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Dari sisi etik, Ahrie Sonta sebelumnya telah dijatuhi sanksi pemecatan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) karena terbukti menyalahgunakan akses perangkat teknologi Polri saat menjabat Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.

"Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan bahwa sidang etik yang berjalan pada pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB dan diawasi langsung oleh Kompolnas itu menyimpulkan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela. Meski demikian, Ahrie langsung mengambil langkah hukum lanjutan.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," ungkap Isir.

Serupa dengan Ahrie, Irjen Eko Hadi Santoso juga telah menerima putusan PTDH setelah menjalani sidang KKEP selama sembilan jam di Gedung Propam Mabes Polri dengan menghadirkan sembilan saksi, termasuk saksi meringankan berinisial DN.

Ia terbukti secara bersama-sama melakukan akses ilegal menggunakan perangkat Mabes Polri untuk menyadap, namun turut mengajukan banding atas vonis tersebut.

"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo merinci bahwa Eko Hadi dijerat dengan pasal berlapis terkait pelanggaran etika kelembagaan dan kepribadian, yang juga dikenakan kepada Ahrie Sonta dalam persidangan sebelumnya.

"Maka pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 5 ayat 1 huruf c, dan atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan atau Pasal 10 ayat 1 huruf d dan atau Pasal 10 ayat 1 huruf f dan atau Pasal 11 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026," tutur Trunoyudo.

Saat ini, proses penahanan pidana telah dilakukan terhadap Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Adapun Slamet Uliandi berstatus sebagai tahanan rumah lantaran kondisi kesehatannya yang sedang sakit.

Baca juga artikel terkait MUTASI POLRI atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto