Menuju konten utama

Pemerintah Hormati Gugatan Kabinet Gemuk di Mahkamah Konstitusi

Pemerintah menghormati penuh proses hukum yang berjalan tanpa memprediksi atau berandai-andai atas putusan akhir hakim konstitusi.

Pemerintah Hormati Gugatan Kabinet Gemuk di Mahkamah Konstitusi
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pembuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut membahas berbagai isu strategis, mengevaluasi program kerja pemerintah, sekaligus menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/kye
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih berujung pada permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi gugatan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyebut pemecahan kementerian dilakukan bukan untuk memperbesar birokrasi, melainkan untuk efektivitas dan fokus dalam mengeksekusi program prioritas pembangunan Asta Cita.

Uji materi UU 61/2024 saat ini tengah memasuki tahap awal di Mahkamah Konstitusi dan bersiap menjalani pemeriksaan pendahuluan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, KemenPANRB, Bob Arfan, mengatakan pihaknya menghormati penuh proses hukum yang berjalan tanpa memprediksi atau berandai-andai atas putusan akhir hakim konstitusi.

"Kementerian yang cakupan tugasnya terlalu luas dipecah agar lebih fokus dan lincah menjalankan program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, hilirisasi, dan pelayanan dasar," katanya kepada Tirto, Minggu (22/11/2026).

Bob juga menepis kekhawatiran publik mengenai potensi pemborosan anggaran atau pembengkakan birokrasi dari restrukturisasi ini. Dia menjelaskan, penataan kelembagaan baru dipastikan memaksimalkan pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aset negara yang sudah ada.

"Penataan ini lebih banyak memanfaatkan ASN dan aset yang sudah ada, bukan membangun birokrasi baru dari nol," ucapnya.

Terkait aspek anggaran, alokasi untuk setiap kementerian juga tidak ditentukan secara sepihak oleh eksekutif. Seluruh anggaran wajib dibahas dan disetujui bersama DPR RI melalui Undang-Undang APBN setiap tahunnya, serta berada di bawah pengawasan ketat dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menilai kepastian hukum penataan organisasi ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 UU 61/2024 beserta Penjelasannya, yang mengacu pada parameter efisiensi, efektivitas, cakupan beban kerja, hingga sinkronisasi urusan pemerintahan.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa struktur pemerintahan di dalam negeri tidak bisa serta merta dibandingkan negara lain. KemenPANRB mengingatkan kompleksitas unik yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Menurutnya, dengan 17.380 pulau dan lebih dari 290 juta penduduk yang tersebar di 38 provinsi, rentang kendali pelayanan publik Indonesia membutuhkan pendekatan khusus yang tidak bisa sekadar diukur dari menghitung jumlah kementerian.

“Rentang kendali pelayanan publiknya jauh lebih kompleks, karena harus menjangkau seluruh penduduk dari perkotaan sampai dengan daerah yang sangat terpencil, sehingga perbandingan tidak bisa sekadar menghitung jumlah kementerian,” katanya.

Baca juga artikel terkait KABINET MERAH PUTIH atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Flash News
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Bayu Septianto