Menuju konten utama
Horizon

Relokasi Hunian Pascapenggusuran Tak Mengakhiri Persoalan

Masalah yang timbul dari relokasi pascapenggusuran merebak dan merembet, dari soal hunian layak-terjangkau, ekonomi, masa depan anak, hingga ikatan sosial.

Relokasi Hunian Pascapenggusuran Tak Mengakhiri Persoalan
Petugas Keamanan Pemerintah Kota Depok melakukan penggusuran lahan Kampung Bulak di Depok, Jawa barat, Rabu (13/11/2019). tirto.id/Riyan Setiawan
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Tina tinggal di sebuah gudang bekas pabrik botol di Jalan Mustika, Surabaya. Untuk ruang tidur dan lain, ia menyekatnya dengan lemari dan kain seadanya. Bila hujan turun, lantai gudang tergenang air sehingga waktunya tersita oleh urusan itu.

Padahal, di sisi lain, ia mesti tetap mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Terlebih, penghasilannya tak pasti dan bahkan tak layak. Ia bertahan hidup hanya dari keuntungan berjualan martabak keliling, dengan pendapatan bersih hanya berkisar Rp30–35 ribu sehari.

Sebagaimana dikisahkan oleh Project Arek, gudang itu bukan rumah pertamanya. Sejak 1970, selama puluhan tahun, Tina tinggal di stren (bantaran) Kali Jagir, Wonokromo. Namun, pada 2009, Tina dan warga di permukiman tersebut diusik dan diusir oleh Pemerintah Kota Surabaya. Area itu digusur.

Setelah menjalani nasib tak tentu selama dua tahun, pada 2011, Tina dan para tetangganya dipindahkan ke Rusun Gunungsari milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut penuturan warga, rusun itu mulanya dijanjikan sebagai tempat transit selama dua sampai tiga tahun, sebelum mereka mendapat rumah bersubsidi.

Namun, janji tinggal janji. Warga tersebut malah dibiarkan tinggal lama di rusun tersebut, diliputi ketidakpastian, selama belasan tahun. Nahasnya lagi, pada 2024, eksekusi pengosongan properti rusun tersebut langsung dilakukan oleh pemerintah.

"Relokasi" yang dialami Tina dan warga Surabaya tersebut bukanlah kasus satu-satunya. Dari Bekasi sampai Halmahera Selatan, warga yang digusur atas nama penataan kota selalu jadi pihak paling tertindas.

Persoalan tidak berhenti pada penertiban. Ketika relokasi ditawarkan sebagai jalan keluar, warga masih harus menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal dan keberlangsungan hidup mereka.

Batas Bergeser, Ganti Rugi Tak Jelas

Di Bekasi, penertiban area permukiman mulanya berangkat dari alasan klasik: sungai yang menyempit memperparah banjir, rel harus bersih dari bangunan, dan proyek besar butuh lahan. Namun masalahnya, warga tak tahu sampai mana batasnya dan apa gantinya.

Pada April 2025, pewarta Tirto menemui Karyo, lelaki 58 tahun yang tinggal di bantaran Kali Baru, Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sejak 1996 dan mengaku memegang sertifikat hak milik.

Mulanya, Karyo diberi tahu bahwa batas pembongkaran untuk normalisasi kali adalah lima meter dari bibir kali. Pada titik itu, ia merasa rumahnya aman. Namun belakangan, batas itu melar jadi sepuluh meter. Alhasil, ia terpaksa membongkar sendiri bagian depan rumahnya, tanpa mendapat kompensasi.

WARGA KAMPUNG BAYAM MULAI PINDAH

Warga terdampak proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Zakaria, membawa barang-barangnya di Kampung Bayam, Jakarta Utara, Senin (21/9/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

Di Jakarta Utara, ketidakjelasan berlarut lebih lama. Menurut Muhammad Habil Hadwi dan kolega, dalam "Implikasi Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium" (2025: 4–11), penggusuran Kampung Bayam berakar dari sosialisasi awal yang tak menjelaskan nasib warga.

Warga sempat dijanjikan Kampung Susun Bayam, hunian 138 unit yang diresmikan pada 12 Oktober 2022. Namun, sewanya dipatok Rp1,5 juta sebulan. Terlampau mahal dan tak terjangkau oleh warga, bangunan itu kemudian dialihkan menjadi hunian pekerja stadion.

Rumah Pindah, Nafkah Tertinggal

Perkara penghidupan sejatinya bermula dari hitungan sederhana: orang memilih tinggal di tempat yang ongkosnya sanggup mereka tanggung dan dekat dengan sumber nafkah.

Realita semacam itu dipotret oleh Hanna Chodijah dalam penelitian bertajuk "Learned Helplessness, Arsitektur Trauma, dan Penolakan Relokasi" (2026: 30–33). Di rel Tanah Abang, Jakarta, ia menemui warga yang sudah bermukim sejak 1966. Salah satunya seorang ibu berusia 66 tahun yang hidup dari memulung.

Ibu itu hanya mengantongi sekitar Rp125 ribu seminggu, sedangkan kontrakan menuntut Rp300 ribu sampai Rp400 ribu sebulan. Ia mengaku "enggak kuat pikiran" bila harus memikirkan sewa bulanan (hlm. 33).

Persoalan biaya hunian juga dialami warga Rusun Gunungsari, Surabaya. Pada 2017, tarif sewa unit di lantai tiga mencapai Rp185 ribu per bulan. Biaya tersebut kemudian naik menjadi Rp225 ribu.

Pendapatan harian yang tak sejalan dengan biaya sewa rusun (yang katanya sementara itu) membuat warga terpaksa menunggak. Rina, misalnya, petugas kebersihan rusun yang diberhentikan pada 2020, menunggak sekitar Rp9 juta. Adapun Tina menunggak Rp6–7 juta.

Oleh karena itu, sebagian warga menolak rusun. Sebab, pendapatan saja tak pasti, sementara biaya sewa harus tetap dilunasi.

Biaya sewa hanyalah salah satu alasan warga menolak relokasi. Alasan lainnya ialah jarak dari tempat relokasi ke tempat mencari nafkah yang kian jauh.

Salah satu contoh kasus konkretnya ada di bantaran Sungai Inggoi, Halmahera Selatan, tempat Nikmah Abusama melakukan penelitian yang bertajuk "Konsep Bermukim Kembali Pasca Relokasi" (2025: 89–97). Selama lebih dari seabad, permukiman yang berdiri sejak 1915 tersebut dihidupi oleh warga yang kebanyakan berprofesi nelayan. Sungai berarus tenang itu menjadi tempat paling aman untuk menambatkan perahu.

Pasca banjir melanda pada akhir 2010, permukiman tersebut terdampak, luluh lantak. Lantas, pemerintah membangun 45 rumah pengganti di Desa Tomori, sekitar 2,5 kilometer dari kampung lama.

Akibatnya, para nelayan harus berjalan kaki tiap pagi ke perahu, atau menambah ongkos harian untuk transportasi ke lokasi bibir sungai.

Tak kuat secara finansial, antara 2011 dan 2014, sekitar 25 keluarga berangsur pulang ke bantaran. Rumah huni dari pemerintah mereka disewakan atau dijual.

Kondisinya makin parah kalau tempat barunya jauh. Di Bandung, misalnya, BandungBergerak mengisahkan kehidupan Agus Martin, yang rumahnya di bantaran Sungai Cibodas, Antapani, dibongkar pada awal 2021. Ia dipindahkan ke Rusunawa Rancacili dengan jatah tinggal hanya enam bulan.

Pekerjaannya sebagai juru parkir dan buruh harian tetap berada di Antapani, sementara ongkos ojek ke sana paling sedikit Rp30 ribu. Sepeda motor satu-satunya sudah dijual untuk biaya berobat istrinya.

"Saya bukannya melawan pemerintah, tapi ini kami mau ke mana [saat jatah tinggalnya habis]," ujar Agus kepada BandungBergerak.

Rusun Jauh, Sekolah Putus

Selepas bergelut dengan ongkos dan tagihan, keluarga yang dipindahkan masih dihantui satu urusan lagi: sekolah anak-anak. Sebab, tentu saja sekolah tak ikut pindah bersama rumah mereka. Anak-anak tetap terdaftar di sekolah lama, sementara jarak dan ongkos ke sana naik berlipat.

Kondisi tersebut dialami oleh Sefti, putri Agus Martin yang berusia 15 tahun. Sejak keluarganya dipindahkan ke Rancacili, ia harus berjalan kaki selama hampir dua jam menuju sekolah karena tak punya ongkos. Alhasil, ia makin jarang masuk.

Padahal, sebelum rumahnya dibongkar, Sefti pernah masuk lima besar di kelasnya. Kini, selepas ujian kelulusan SMP, ia terancam tak melanjutkan ke SMA karena keluarganya tak punya biaya.

Di rusun yang sama, nasib serupa menimpa Akbar. Bocah 11 tahun itu, yang keluarganya digusur dari Tamansari, berhenti sekolah lantaran jarak dengan rumahnya teramat jauh, ditambah lagi adanya masalah keuangan keluarga.

Di Yogyakarta, PT KAI meratakan Kampung Bong Suwung di sisi barat stasiun pada 3 Oktober 2024. Dari 226 jiwa yang tergusur, 38 diantaranya anak-anak, sebagaimana diwartakan oleh Tirto.

Sehari setelah penggusuran, enam anak sudah tak masuk sekolah, dan empat lainnya ditampung di panti. Sebagian anak ikut ibunya pindah ke Parangkusumo di pesisir Bantul, padahal sekolah mereka berada di tengah Kota Yogyakarta.

Penggusuran Bangunan Warga Bongsuwung

Ratusan petugas PT KAI Daop 6 Yogyakarta melakukan sterilisais kawasan Bongsuwung pada Kamis (03/10/2024). tirto.id/ Dina T Wijaya

Jarak bukan satu-satunya penyebab anak kehilangan akses pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga dan perubahan kehidupan pascarelokasi juga mempengaruhi keberlanjutan sekolah mereka.

Di Surabaya, misalnya, Luna, putri Tina, masih duduk di kelas dua SMK tatkala keluarganya terusir dari Rusun Gunungsari. Karena itu, ia terpaksa berhenti sekolah.

Kini, perempuan 19 tahun itu bekerja 12 jam sehari di sebuah gerai martabak dengan gaji sekitar Rp1,2 juta per bulan, dan tidur di tempat kerjanya. Sementara itu, anak Rina memilih tak melanjutkan pendidikan karena minder tinggal di tempat tak layak.

Bila nafkah dan sekolah masih bisa dihitung dengan ongkos dan jarak, ada kehilangan lain yang lebih sulit diukur: tetangga.

Relokasi Merenggut Ikatan Sosial

Di kampung lama, tetangga bukan sekadar orang yang tinggal di sebelah rumah. Mereka tempat meminta tolong.

Peran tetangga sebagai jaring pengaman sosial tampak dalam kehidupan warga Sungai Inggoi. Dalam catatan Abusama (2025: 97–101), warga kampung selalu terlibat dalam kegiatan adat dan hari besar, dan bantuan mudah didapat saat ada yang kesusahan. Sebaliknya, di perumahan relokasi, kehidupan cenderung individualis, sampai-sampai mereka merasa asing di rumah sendiri.

Warga setempat punya istilah untuk kerinduan itu: lipu saruma, yang berarti ke mana pun seseorang pergi, pada akhirnya ia pulang ke rumah yang sebenarnya.

Dampak renggangnya hubungan sosial juga tercatat di Kota Bogor. Rasya Khoerunnisa dan Ratri Virianita, dalam penelitian bertajuk "Persepsi dan Kapasitas Adaptif Warga Terdampak Penggusuran Proyek Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi" (2023: 27–29), sekitar 86,5 persen warga (dari total 52 orang subjek wawancara) menilai dampak sosial penggusuran sangat terasa, lebih tinggi ketimbang dampak ekonomi (75 persen). Sebabnya, hubungan dengan tetangga lama merenggang karena tempat tinggal mereka kini berjauhan.

Dalam kasus Tina di Surabaya, kondisinya lebih getir lagi. Selepas terusir, mereka terpencar ke kamar kos, gudang, dan lahan kosong, di berbagai sudut Surabaya.

Namun, pada 18 Mei 2026, sekitar 30 orang di antaranya berkumpul kembali di Taman Apsari. Mereka berunjuk rasa menuntut kepastian hunian.

Memindahkan warga tanpa memindahkan nafkah, sekolah, dan tetangganya sama halnya dengan memindahkan pohon tanpa akarnya, lalu heran mengapa ia layu.

Baca juga artikel terkait PENGGUSURAN PAKSA atau tulisan lainnya dari Rizqy M. Farhan

tirto.id - Horizon
Kontributor: Rizqy M. Farhan
Penulis: Rizqy M. Farhan
Editor: Fadli Nasrudin