Palagan Parkir Liar dan Mereka yang Kerap Dihakimi

tirto.id - Pada Sabtu malam, 20 September 2025, sebuah video di Instagram memperlihatkan Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, dipenuhi motor dan mobil yang berjajar di badan jalan. Pengunggahnya menulis, "Parkir makan empat jalur [lajur] jalan umum," dan menyebut pemandangan itu berulang hampir tiap malam, sebagaimana diwartakan oleh Tirto.

Selang tiga hari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tanggapan, melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Ia mengatakan para pedagang sudah sepakat menata parkir pengunjung secara paralel dan serong supaya tidak memakan 3 lajur. Petugas akan mengatur sejak pukul 16.00 sebab lapak-lapak biasanya buka pukul 17.00.

Enam bulan setelah janji penataan itu, tepatnya akhir Maret 2026, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur kembali menegur pemilik usaha dan juru parkir di ruas yang sama. Kepala Suku Dinas Perhubungan Harlem Simanjuntak menyebut, mereka melanggar kesepakatan untuk tidak menurunkan meja ke bahu jalan dan tidak parkir melewati batas. Ia pun mengancam mencabut surat tugas juru parkir yang terbukti melanggar, dilansir oleh Metro TV.

Namun, pada 22 Juni 2026, Harlem mengucapkan hal yang jarang terdengar dalam berita parkir liar: parkir di Jalan Mayjen Sutoyo memang diperbolehkan pada titik dan jam tertentu. Menurut dia, persoalannya ada pada kendaraan yang melebihi kapasitas dan keluar dari baris yang ditetapkan, dikutip dari Suara.com.

Kendaraan yang meluber itu datang karena adanya kebutuhan parkir, mengingat jumlah kendaraan pribadi terus membeludak. Toh, Cawang bukan satu-satunya. Fenomena serupa juga terlihat di wilayah lain, dari Makassar sampai Malang.

Kala Tata Kelola Kota Menolak Realitas Lapangan

Semuanya bermula dari keramaian: kawasan usaha yang ramai mengundang kendaraan, dan tiap kendaraan butuh tempat berhenti. Bila lahan parkir resmi tak mencukupi, ruang yang terpakai adalah "kesempatan".

Realitas semacam ini terlihat di Makassar. Sri Wahyuni dan kawan-kawan, melalui studi terbitan jurnal Didaktik, Volume 12 Nomor 01 (2026: 179), mengamati kawasan pasar, perdagangan, dan kuliner. Temuannya menyebut, kawasan padat aktivitas ekonomi biasanya minim fasilitas parkir resmi. Alhasil, para pengunjung memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, bahkan merambah ke trotoar dan sebagian badan jalan.

Terbatasnya opsi tempat parkir bagi para pengunjung juga turut memperluas luberan itu. Di sekitar Mall Panakkukang, ketika parkiran di dalam mal padat, pengunjung lebih memilih parkir di bahu jalan, sebagaimana diamati oleh M. Ridwan Said Ahmad dan kolega dalam "Contested Urban Space: Informal Parking Practices and Urban Marginalization in Makassar City" (2025: 174).

Seharusnya, polemik tersebut bisa diatasi dengan menghitung bangunannya. Menurut perhitungan Suharyadi dan Iswari dalam studi terbitan Indonesian Journal of Geography (2020: 387), setiap 100 meter persegi bangunan komersial membutuhkan setidaknya 2,25 sampai 3,15 petak parkir.

Dengan begitu, akses parkiran tak harus menjadi polemik. Sayangnya, di lapangan, hitungan itu amat jarang dipenuhi.

Di Cirebon, misalnya, ruas Jalan Merdeka Utara dekat pasar tradisional idealnya membutuhkan 16 petak mobil dan 232 petak motor. Namun, kenyataannya yang tersedia hanya 7 petak mobil dan 162 petak motor.

Tatkala petak sudah ditetapkan (dengan luasan tidak standar) dan bangunan sudah kadung berdiri, imbasnya akan merembet ke mana-mana. Semisal, di Malang, marka parkir paralel di sana hanya 1,5 meter, padahal standarnya 2 sampai 2,3 meter. Alhasil, bodi mobil pun menjorok ke lajur. Masalah tersebut diamati oleh Rastam Abdullah Eleuwarin dan kolega dalam "Evaluasi Parkir di Badan Jalan terhadap Kinerja Lalu Lintas pada Ruas Jalan KH. Agus Salim Kota Malang" (2026: 426, 430).

Bodi mobil yang menjorok ke lajur lalu lintas akibat marka yang keliru hanyalah pintu masuk dari persoalan yang lebih besar. Tatkala ruang resmi tak lagi mampu menampung luapan kendaraan, aturan main di atas aspal tertinggal dari kenyataan. Di sinilah fungsi jalan bergeser: ia tak lagi sekadar fasilitas publik untuk melintas, melainkan komoditas ruang yang melahirkan penguasa baru.

Masalah Tata Kota Melahirkan Parkir Liar

Ruas jalan yang digunakan untuk parkiran biasanya memiliki penguasa sendiri-sendiri, lengkap dengan petak yang dibagi dan bayaran yang ditarik.

Praktik penguasaan ruas jalan ini tercatat di Sleman, seperti dilaporkan oleh Agusniar Rizka Luthfia dalam artikel studi "Kuasa Aktor dalam 'Dunia' Parkir Liar" (2016: 63). Ia mengamati selama sekitar enam bulan juru parkir tak resmi di depan RSUP Dr. Sardjito.

Dari pengamatan itu, Luthfia menyimpulkan bahwa jalan di sana dibagi seperti kapling.

Lain lagi yang terjadi di Pekanbaru. Alur uangnya lebih jelas.

Penelusuran soal itu dilakukan oleh dua peneliti dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan satu dari Gujarat University India. Selama beberapa waktu tertentu, mereka mengamati dan mewawancarai juru parkir di daerah pusat perbelanjaan.

Dari situ mereka menemukan, seperti dicatat dalam "Street Informal Control: Parking, Thuggery Networks, and Local Power in Urban Indonesia" (2025: 335-341), juru parkir harus menyetor ke seorang koordinator wilayah: Rp200 ribu tiap pekan untuk "izin parkir" di pasar, Rp50 ribu per hari di dekat pusat perbelanjaan.

Uang tersebut mengalir ke koordinator, bukan ke kas kota. Alhasil, pemerintah kota berpotensi gagal meraup pendapatan sebesar Rp8,9 miliar per tahun. Uangnya mengalir langsung ke sejumlah warga yang menarik dan menguasai lahan parkir itu.

Hak-Hak yang Terampas di Tengah Sengkarut Jalanan

Jalan yang dipakai parkir menghidupi sebagian orang, tetapi pada saat sama mengurangi hak orang lain.

Hal itu terlihat di Makassar, tepatnya kawasan Panakkukang, lokasi pengamatan Sherly Asriany untuk studinya yang bertajuk "Informality Conflict in Formality at Public Space" (2012: 23). Dari penelusuran itu, ia menemukan dua sisi kegiatan informal di ruang publik. Kegiatan itu menopang hidup banyak orang dan dibutuhkan warga kota, tetapi kerap mengganggu serta mengambil hak warga lain, terutama pejalan kaki.

Keluhan sejenis pernah terucap di Cawang. Pada 2022, seorang Ketua RW 11 Suprapto pernah menyebut, lapak pedagang di trotoar depan RS UKI mengganggu ketertiban dan memicu konflik antarkelompok.

Bagi pemilik usaha kecil, dampaknya terasa lebih personal. Misalnya, di Jalan TMP Taruna, Karawaci, Kota Tangerang, Rosminah (pemilik warung) mengatakan, "Lama-lama orang bisa malas belanja di warung saya." Sebab, pelanggannya tetap dimintai uang parkir walau hanya menunggu di mobil.

Pengguna jasa sebenarnya tak sepenuhnya menolak. Semisal di Makassar, dua pengguna jasa menilai tukang parkir cukup "membantu mengatur kendaraan dan memberikan rasa aman." Namun demikian, mereka juga mengakui bahwa parkir informal menyempitkan ruang lalu lintas, memakai trotoar tak semestinya, dan membuat tarif tak pasti.

Soal tarif tak pasti, banyak tempat mengalaminya. Salah satunya di wilayah Pasar Lama, Kota Tangerang. Pada hari biasa, para juru parkir mematoknya sebesar Rp2 ribu. Namun, saat akhir pekan tiba dan khazanah kuliner dipadati pengunjung, tarif tersebut naik menjadi Rp5 ribu untuk motor dan Rp10 ribu untuk mobil.

Meski begitu, dampaknya tak sama. Pedagang di Tangerang bernama Ismi, misalnya, mengaku usahanya tak terganggu oleh adanya juru parkir. Toh, pembeli yang berhenti sebentar di atas motor tak dimintai uang, katanya sebagaimana dilansir oleh GridOto.

Pada akhirnya, juru parkir tidak bisa sepenuhnya dikambinghitamkan atas sengkarut ini. Dari kelima juru parkir yang diwawancarai Wahyuni dan kawan-kawan di Makassar, misalnya, tak satupun yang tercatat memiliki pekerjaan tetap di sektor formal.

Hal serupa terdengar di Sleman, tempat Pak Sardjono mengaku mengajak pemuda kampung mengelola parkir karena melihat mereka menganggur.

Menyalahkan juru parkir atas kemacetan memang paling mudah sebab merekalah yang paling mencolok tampak di pinggir jalan. Terlebih, mereka berada di tangga ekonomi terbawah yang rentan ditekan dan disalahkan oleh kalangan atas.

Padahal, mereka mengisi ruang yang tak disediakan tempat usaha, sambil mencari nafkah di luar pekerjaan formal. Selama kebutuhan parkir dan lapangan kerja itu tak tersentuh, penertiban hanya memindahkan kendaraan dari satu petak ke petak lain.