Menuju konten utama

Kemenkeu Minta Pemda Hitung Cermat Sebelum Terbitkan Obligasi

Kemenkeu mengatakan obligasi daerah berpotensi menembus 10 persen agar dilirik pasar, sehingga jauh lebih mahal dibanding pinjaman melalui perbankan.

Kemenkeu Minta Pemda Hitung Cermat Sebelum Terbitkan Obligasi
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Youtube/ MPRGOID
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan pemerintah daerah (Pemda) agar berhitung cermat sebelum menerbitkan obligasi daerah. Bunga atau kupon surat utang daerah dilihat berpotensi menembus 10 persen agar dilirik pasar, sehingga jauh lebih mahal dibanding pinjaman melalui perbankan maupun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun saat ini berada di level 7,7 persen. Menurutnya, dengan acuan tersebut, kupon obligasi Pemda tidak mungkin dipatok di bawah surat utang pemerintah pusat.

"Paling tidak minimal 8 persen, atau bahkan mungkin 9 sampai 10 persen. Kalau tidak, tidak menarik buat investor. Secara fiskal, mungkin akan lebih menguntungkan kalau meminjamnya ke PT SMI," kata Nufransa dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Nufransa juga menyoroti risiko penawaran di pasar modal. Ketidakpastian pasar global serta kenaikan premi risiko berpotensi mengerek beban cicilan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Misalnya sudah ditawarkan bunganya 9 persen tidak ada yang mau beli. Mau tidak mau dinaikkan lagi 10 persen, 11 persen, itu ada kemungkinan seperti itu sebagaimana layaknya hukum supply and demand di pasar," ujar Nufransa.

Risiko itu kian perlu diwaspadai karena keuangan mayoritas daerah masih bergantung pada transfer pusat. Kemenkeu mencatat rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang 28,5 persen terhadap pendapatan daerah. Sedangkan dana transfer mencapai 65 persen. Dari porsi itu, rata-rata belanja modal untuk infrastruktur hanya 16,2 persen karena tergerus belanja wajib.

Nufransa juga mengungkapkan beberapa Pemda sebenarnya pernah mengajukan rencana penerbitan obligasi sejak berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), tetapi belum satu pun terealisasi. Misalnya, Jawa Barat terganjal persetujuan DPRD, Riau terkendala izin dan legalitas, dan Kalimantan Timur terhambat kesiapan proyek.

Menurut Nufransa, penerbitan obligasi tetap memungkinkan selama proyeknya menghasilkan pendapatan, ketahanan fiskal terjaga hingga jatuh tempo, dan tata kelolanya transparan. Ia menilai kredibilitas kepala daerah turut menentukan minat pasar, layaknya perusahaan yang melantai di bursa.

"Ini bukan semata-mata mencari tambahan fiskal alternatif pembiayaan, tetapi juga harus dijaga reputasi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk cara pengelolaan pemerintah daerah dalam mengelola proyek-proyek yang nanti dijadikan agunan," tegas Nufransa.

Baca juga artikel terkait OBLIGASI DAERAH atau tulisan lainnya dari Mukhtar Abdullah

tirto.id - Flash News
Reporter: Mukhtar Abdullah
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama